Bareskrim Geledah Posko Dugaan Makar di Jaksel, Diduga Digunakan Irjen Eko Hadi
Antara
Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol. Susatyo Purnomo Condro. Foto: Antara
Penyidik Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menggeledah sebuah rumah di Cipete, Jakarta Selatan pada Selasa (17/11) malam. Rumah tersebut diduga digunakan tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal yakni Irjen Eko Hadi (EHS).
Penggeledahan merupakan bagian dari penyidikan kasus dugaan makar. Rumah tersebut diduga dijadikan posko makar oleh tersangka kasus penyadapan.
"Penyidik Tipidum melakukan penggeledahan dan olah tempat kejadian perkara (TKP) terkait rumah di kawasan Cipete yang digunakan sebagai posko oleh EH," kata Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol. SusatyoPurnomoCondro pada Rabu (18/11) dikutip dari Antara.
Meski demikian, Susatyo belum menjelaskan hasil penggeledahan tersebut. Hasil kerja penyidik akan disampaikan lebih lengkap dalam konferensi pers.
Bareskrim sebelumnya telah menerbitkan laporan polisi terkait dugaan makar terhadap Presiden. Hal tersebut diatur dalam Pasal 191 KUHP dan/atau Pasal 193 KUHP dan/atau Pasal 196 KUHP jo. Pasal 160 KUHP jo. Pasal 20 huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Penyesuaian Tindak Pidana.
Sedangkan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto mengatakan penyidik belum menetapkan tersangka makar dalam pengusutan kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Kepolisian saat ini masih fokus mengumpulkan alat bukti untuk memperkuat konstruksi hukum terkait indikasi tindak pidana makar tersebut. Saat ditanya awak media terkait indikasi makar dalam perkara tersebut, Suyudi langsung menjawab singkat bahwa penyidik belum menetapkan tersangka.
Sebelumnya, keempat tersangka kasus penyadapan meliputi mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) yang diduga menginisiasi perintah, menentukan sasaran penyadapan, serta menerima laporan akhir hasil operasi.
Sebelumnya, keempat tersangka kasus penyadapan meliputi mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) yang diduga menginisiasi perintah, menentukan sasaran penyadapan, serta menerima laporan akhir hasil operasi.
Tersangka kedua adalah mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (Kadiv TIK) Polri Irjen Slamet Uliandi (SU) yang berperan menyetujui teknis penyadapan sekaligus meneruskan laporan analisis harian kepada pimpinan.
Dua tersangka lainnya merupakan mantan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian Monitoring (Kabagmon), yakni Irjen Eko Hadi Santoso (EH) dan Ahrie Sonta (AS). Keduanya diduga menyetujui serta meneruskan instruksi penyadapan kepada operator tanpa prosedur permohonan resmi penyidik, sekaligus mengoordinasikan aktivitas pengawasan (surveillance) di lapangan.
