Pemerintah Bentuk Dua Badan Khusus Terkait Perampasan Aset Koruptor

Sukriwan Ramadhan
19 November 2026, 12:10
Suasana Rapat Paripurna Ke-12 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/tom.
Suasana Rapat Paripurna Ke-12 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Button AI SummarizeMembuat ringkasan dengan AI

Undang-Undang (UU) Perampasan Aset yang baru disahkan menetapkan pembentukan dua lembaga baru, yakni Badan Pengelola Aset dan Badan Pengawas Perampasan Aset. Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menjelaskan pemisahan fungsi dan pengawasan tersebut dirancang untuk mencegah konflik kepentingan sekaligus mengantisipasi penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum.

Pernyataan tersebut disampaikan Habiburokhman usai Rapat Paripurna pengesahan UU Perampasan Aset di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11).

Terkait Badan Pengelola Aset, Habiburokhman menegaskan tugas pengelolaan barang rampasan harus dipisahkan dari institusi penegak hukum yang melakukan penyitaan. Langkah ini merujuk pada praktik di negara lain seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Australia.

"Jangan sampai ada penegak hukum yang sekadar mentargetkan sebanyak-banyak mungkin merampas aset karena dia yang akan mengelolanya. Jadi ada conflict of interest," ujar Habiburokhman.

Selain badan pengelola, DPR juga menyepakati pembentukan Badan Pengawas Perampasan Aset yang berdiri secara independen. Habiburokhman menyebut lembaga ini dibentuk khusus untuk menjawab kekhawatiran masyarakat sipil terhadap potensi penyalahgunaan aturan oleh penguasa maupun aparat.

"Jangan sampai undang-undang perampasan aset dijadikan alat oleh mereka yang berkuasa untuk menindas pihak di luar kekuasaan dan jangan sampai undang-undang ini dijadikan alat pemerasan oleh aparat penegak hukum. Karena itu harus ada badan pengawas yang berdiri sendiri," ucapnya.

Dalam aturan tersebut, anggota Badan Pengawas Perampasan Aset akan ditunjuk oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Menanggapi sorotan soal potensi kompromi politik dalam mekanisme penunjukan oleh eksekutif dan legislatif tersebut, Habiburokhman menilai pola itu merupakan standar pengawasan antar-cabang kekuasaan di Indonesia.

"Ya, itu enggak ada referensi lainnya ya, kayak KPK, kayak KY itu kan semua begitu antara eksekutif dengan legislatif ya. Itu kita saling mengontrol ya," ujarnya.

add katadata as preferred source
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami
Baca artikel ini lewat aplikasi mobile.

Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.

mobile apps preview
Reporter: Sukriwan Ramadhan
Editor: Yuliawati

Cek juga data ini

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...