Tiga Capres Diharapkan Bahas Alutsista hingga Terorisme dalam Debat
Buat ringkasan dengan AI
Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar debat capres di Istora Senayan Jakarta hari ini. Pakar berharap tiga capres yakni yakni Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo membahas alat utama sistem senjata (Alutsista) hingga ancaman terorisme.
Debat ketiga hari ini membahas tema pertahanan, keamanan, geopolitik, dan hubungan internasional. Staf Ahli Bidang Hubungan Internasional Universitas Moestopo, Ryantori mengatakan penyediaan alutsista nasional saat ini mendesak seiring kondisi ekonomi global yang cenderung tidak baik-baik saja.
"Perlu penyediaan alutsista untuk berjaga agar tidak ada pihak luar yang menyerang. Akhirnya semua pihak membeli alutsista, padahal kondisinya tidak perang," kata Ryantori di sela-sela segmen Nobar Katadata Debat Pilpres 2024: Debat Ketiga yang ditayangkan di kanal YouTube Katadata pada Minggu (7/1).
Selain itu dia menyebut terorisme merupakan ancaman baru bagi keutuhan sebuah bangsa. Ancaman lainnya adalah tensi geopolitik global saat ini cenderung memanas dan berpotensi melebar ke sejumlah penjuru negara.
Dia menyebut konflik bersenjata antara Rusia dan Ukraina, perang Israel dan Palestina serta menghangatnya isu ketegangan di Laut Cina Selatan dipicu oleh kondisi ekonomi global yang merosot.
Makanya dia menyebut usaha dagang peralatan militer merupakan bisnis yang relevan dalam kondisi ketegangan geopolitik saat ini. Ryantori menjelaskan, industri militer merupakan salah satu penyumbang pemasukan paling besar bagi sejumlah negara maju.
"Industri ini untuk kondisi perang laku, kondisi tidak perang juga laku," ujar Ryantori.
Sedangkan pengajar dari Universitas Pertahanan Agung Risdhianto mengatakan pada debat kali ini para capres seharusnya bisa mengajukan gagasan mengenai Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun (Jakumhanneg). Ia mengatakan presiden memiliki kewenangan dalam pengelolaan pertahanan negara yang harus diwujudkan dalam bentuk Jakumhaneg.
“Sesuai undang-undang, di undang-undang mengatakan presiden memiliki kewenangan dalam pengelolaan pertahanan negara, dan untuk mengadakan pengelolaan negara itu harus diwujudkan dalam bentuk kebijakan umum pertahanan negara,” kata Agung di kantor Katadata.co.id, Jakarta Selatan, Minggu (7/1).
Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024, pemerintah Indonesia mengalokasikan anggaran belanja fungsi pertahanan atau belanja militer sebesar Rp139,1 triliun. Nilainya berkurang sekitar Rp 5,6 triliun atau turun 3,9% dibanding outlook realisasi anggaran 2023.
Meski ada penurunan, anggaran pertahanan pada penghujung era Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih tergolong tinggi dibanding Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Terdapat perbedaan anggaran yang cukup signifikan selama dua periode pemerintahan Jokowi dengan dua periode pemerintahan SBY.
Selama periode pertama pemerintahan SBY (2005-2009), belanja militer atau anggaran pertahanan nasional hanya berkisar Rp 9 triliun-Rp30 triliun per tahun. Kemudian pada periode kedua SBY sejak 2010 sampai dengan 2014, anggarannya mulai naik ke kisaran Rp 17 triliun-Rp 87 triliun per tahun. Nilainya pun meningkat lagi setelah Presiden Jokowi menjabat.
Pada periode pertama Jokowi dalam kurun waktu 2015 hingga 2019, belanja militer atau anggaran pertahanan nasional mencapai rentang Rp98 triliun - Rp117 triliun per tahun. Sementara periode kedua Jokowi pada 2020-2024 angkanya naik ke kisaran Rp 125 triliun-Rp 150 triliun per tahun.
