Lithuania Minta Warganya Buang Ponsel Cina

Kementerian Pertahanan Lithuania meminta warga untuk tidak membeli ponsel Cina, atau bahkan membuangnya jika sudah dibeli. Perintah itu terbit setelah negara di Eropa ini bersitegang dengan Cina.
Image title
23 September 2021, 10:20
cina, ponsel cina, lithuania, xiaomi, huawei
Twitter/@Xiaomi
Xiaomi Mi 11T

Kementerian Pertahanan Lithuania meminta warga untuk tidak membeli ponsel Cina, atau bahkan membuangnya jika sudah dibeli. Perintah itu terbit setelah negara di Eropa ini bersitegang dengan Beijing.

Namun pemerintah Lithuania mengatakan, permintaan untuk membuang ponsel Cina itu terkait laporan dari pusat keamanan siber atau National Cyber Security Center. Riset ini menyebutkan, ponsel dari Cina seperti Xiaomi dan Huawei memiliki kelemahan keamanan.

Berdasarkan laporan National Cyber Security Center, ponsel unggulan Xiaomi yakni Mi 10T 5G memiliki perangkat lunak (software) yang dapat mendeteksi dan menyensor istilah-istilah seperti "bebaskan Tibet", "hidup kemerdekaan Taiwan", atau "gerakan demokrasi".

Laporan itu juga menyoroti lebih dari 449 istilah yang dapat disensor oleh Xiaomi, termasuk pada mesin pencari (browser) internet secara default.

Di Eropa, kemampuan sensor seperti itu telah dihapuskan. Namun, laporan berpendapat bahwa Xiaomi dapat mengaktifkan sensor dari jarak jauh dan kapan saja.

Laporan juga menyoroti gangguan pada ponsel P40 5G Huawei. Toko aplikasi resmi Huawei, AppGallery dianggap mengarahkan pengguna ke toko elektronik pihak ketiga. Sedangkan sejumlah aplikasi di dalamnya dinilai terinfeksi virus.

"Rekomendasi kami yakni tidak membeli ponsel Cina baru, dan menyingkirkan yang sudah dibeli secepat mungkin," kata Wakil Menteri Pertahanan Lithuania Margiris Abukevicius dikutip dari BBC Internasional, Rabu (22/9).

Xiaomi dan Huawei sama-sama membantah laporan tersebut. Juru bicara Xiaomi mengatakan bahwa perusahaan tidak menyensor komunikasi pengguna.

"Xiaomi tidak pernah dan tidak akan pernah membatasi atau memblokir perilaku pribadi pengguna kami," katanya. Perusahaan juga sepenuhnya mematuhi aturan data pribadi di Uni Eropa atau General Data Protection Regulation (GDPR).

Juru bicara Huawei juga mengatakan bahwa perusahaan mematuhi undang-undang dan peraturan di negara di mana mereka beroperasi. Selain itu, memprioritaskan keamanan siber dan privasi.

"Data tidak pernah diproses di luar perangkat Huawei," kata juru bicara Huawei.

Sedangkan AppGallery hanya mengumpulkan dan memproses data yang diperlukan untuk memungkinkan pelanggan mencari, mengunduh, serta mengelola aplikasi pihak ketiga dengan cara yang sama seperti toko aplikasi lain.

Huawei juga memeriksa keamanan untuk memastikan pengguna hanya mengunduh aplikasi yang aman.

Sedangkan langkah pemerintah Lithuania meminta warga membuang ponsel Cina, terjadi setelah bersitegang dengan Beijing. Baru-baru ini Kementerian Luar Negeri Cina menarik duta besar untuk Lithuania di ibu kota Vilnius.

Pemerintah Cina juga meminta agar Lithuania menarik duta besar untuk Tiongkok. Ini sebagai bentuk protes karena Taiwan berencana mendirikan kantor perwakilan di Lithuania.

Taiwan menjadi wilayah otonom Cina daratan sejak 1949. Cina masih menganggap Taiwan sebagai bagian dari provinsi. Namun Taiwan mengaku bahwa mereka merupakan negara otonom.

Reporter: Fahmi Ahmad Burhan
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait