Zalora PHK 100 Karyawan di Asia Tenggara
Platform e-commerce fashion Zalora, yang berbasis di Asia Tenggara, melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sekitar 100 karyawan di wilayah regionalnya. Tercatat, jumlah tersebut setara dengan sekitar 15 persen dari total tenaga kerja Zalora di Asia Tenggara.
Media The Malaysianist pertama kali melaporkan PHK yang kemudian Zalora mengkonfirmasinya.
“Perubahan struktural yang diperlukan ini mencerminkan kebutuhan untuk beradaptasi dengan pasar yang sangat kompetitif, menyelaraskan kembali energi kami, dan merampingkan operasional demi memastikan kesehatan keuangan Zalora,” kata pihak perusahaan, dikutip dari DealStreet Asia, Senin (21/4).
Karyawan yang terdampak disebut akan menerima dukungan selama masa transisi. PHK ini tidak hanya berdampak pada satu negara, tetapi menyasar beberapa pasar penting di Asia Tenggara seperti Malaysia, Singapura, Indonesia, hingga Filipina, tempat Zalora memiliki gudang dan pusat operasional besar.
Zalora merupakan bagian dari Global Fashion Group (GFG) dan pernah dianggap sebagai jawaban Asia Tenggara terhadap ASOS. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan menghadapi tantangan dalam mempertahankan pertumbuhannya di tengah persaingan ketat dengan platform seperti Shopee, TikTok Shop, Shein, serta pemain fashion vertikal seperti Pomelo dan Love, Bonito.
Menurut laporan keuangan terbarunya yang diakses oleh DATA VANTAGE, Zalora mencatat lonjakan pendapatan yang signifikan pada tahun 2023, mencapai US$46,23 juta, naik 47,6% dari $31,32 juta pada tahun 2022, sebagaimana dilansir dari DealStreet Asia.
Pemulihan ini menunjukkan Zalora berhasil mendorong penjualan yang lebih kuat di pasar-pasar intinya. Namun, perusahaan juga tercatat mengalami kerugian sebelum bunga dan pajak (PBIT) sebesar US$ 10,83 juta, berbalik dari keuntungan US$ 0,92 juta pada 2022.
Kerugian sebelum pajak dari operasi berkelanjutan juga meningkat menjadi USD 14,17 juta, dari sebelumnya USD 1,46 juta. Kerugian yang meningkat ini diduga menjadi faktor utama di balik keputusan perusahaan untuk melakukan restrukturisasi dan pengurangan tenaga kerja pada awal 2025.
