Kominfo Beri Peringatan Judi Online 21 Platform, Ada Bank dan Fintech E-Commerce

Kominfo atau Kementerian Komunikasi dan Informatika bakal menjatuhkan sanksi takedown atau pencabutan tanda daftar Penyelenggara Sistem Elektronik alias PSE 21 Penyelenggara Jasa Pembayaran yang terkait dengan judi online, termasuk BRI dan ShopeePay. 

Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi menyampaikan, kementerian sudah memberikan surat peringatan kepada 21 Penyelenggara Jasa Pembayaran terkait judi online tersebut pada Jumat (9/8). 

"Surat peringatan ini untuk memastikan layanannya tidak memfasilitasi transaksi judi online," kata Budi dalam keterangan pers, Sabtu (10/8). 

Berikut daftar 21 Penyelenggara Jasa Pembayaran dengan 42 Sistem Elektronik yang didaftarkan di Kementerian Kominfo, yang akan diberi sanksi:

1. BPR bank jogja kota yogyakarta - loket bank jogja
2. Anadana kode nontunai - mony uang elektronik
3. Anadana kode nontunai - mony uang elektronik
4. Sahabat kirim digital - easylink
5. Sahabat kirim digital - ayolinx
6. Sinar merak santoso syariah - sms pay
7. Inacash lentera teknologi - inacash
8. Solusi pembayaran nasional - spnpay
9. Kreigan digital wesel - nextrans
10. Nusabay solusi indonesia - nusabay
11. Sunrate commercial services - sunrate
12. Bank nano syariah - aira mobile
13. Kiriman dana pandai - kyrim
14. Bimasakti multi sinergi - winpay
15. Arash digital rekadana - sistem integrator pembayaran lintas batas (cross border payment) menggunakan qris (quick response indonesia standard)
16. PT Bank Rakyat Indonesia alias BRI - Internet banking web BRI
17. E2pay global utama - e2pay global utama
18. Bimasakti multi sinergi - binapayment
19. Bimasakti multi sinergi - cijpay
20. Bimasakti multi sinergi - paykaltimtara
21. Bimasakti multi sinergi - keris
22. Bimasakti multi sinergi - coopay
23. Bimasakti multi sinergi - madiunpay
24. Bimasakti multi sinergi - deltapay
25. E2pay global utama - pt e2pay global utama
26. E2pay global utama -e2pay
27. Bimasakti multi sinergi -ekapay
28. Bank perkreditan rakyat eka bumi artha - bank eka internet banking
29. Gpay digital asia - gaja
30. Inti dunia sukses - mitra i.saku
31. Visi jaya indonesia - eidupay
32. Bimasakti multi sinergi - bds pay
33. Bimasakti multi sinergi - abaf pay
34. Bimasakti multi sinergi - pangandaran pay
35. Bimasakti multi sinergi - maja pay
36. Bimasakti multi sinergi - jombang kita
37. Bimasakti multi sinergi - gresik pay
38. Bimasakti multi sinergi - gianyar pay
39. Bimasakti multi sinergi - gunungkidul pay
40. Bimasakti multi sinergi - banten pay
41. Finnet indonesia - aplikasi mitra finpay
42. Airpay international indonesia - ShopeePay

Budi menyampaikan, pemberian surat peringatan tersebut sesuai dengan Pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Kementerian Kominfo telah melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap layanan PJP.

Kementerian menemukan indikasi keterkaitan pemanfaatan layanan sistem pembayaran tersebut untuk aktivitas judi online.

Berdasarkan monitoring dan evaluasi tersebut, Kementerian Kominfo meminta para penyelenggara agar melakukan pemeriksaan internal/audit terhadap layanan Sistem Elektronik secara komprehensif dan mendalam untuk memastikan layanan tidak dimanfaatkan untuk judi online dan/atau aktivitas ilegal lainnya.

Hasil pemeriksaan internal atau audit yang dimaksud diserahkan kepada Kementerian Kominfo paling lama tujuh hari kerja setelah surat peringatan tersebut diterima.

“Dalam hal batas waktu tersebut Kementerian Kominfo belum menerima hasil pemeriksaan dimaksud, maka penyelenggara jasa pembayaran elektronik akan dikenakan sanksi administratif berdasarkan peraturan perundang-undangan,” kata Menteri Kominfo Budi Arie.

Katadata.co.id sudah mengonfirmasi hal itu kepada ShopeePay, namun belum ada jawaban. 

Sementara itu, Corporate Secretary BRI Agustya Hendy Bernadi membantah perusahaan memfasilitasi transaksi judi online pada semua channel. BRI justru turut aktif membrantas judi online dengan melakukan pemblokiran rekening yang terindikasi. 

Selain itu, channel layanan internet banking BRI web ditutup sejak 28 Februari 2023 dan telah dilaporkan kepada otoritas terkait.

"BRI berkomitmen melaporkan ke otoritas jika terdapat rekening yang terdeteksi transaksi judi online dan segera melakukan pemblokiran rekening sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku," kata Agustya dalam keterangan pers, Selasa (13/8). 

Ia menyatakan, BRI terus memperkuat sistem internal sebagai strategi untuk aktif perangi judi online di Indonesia, di antaranya adalah dengan menerapkan risk based approach_ yang terangkum dalam kebijakan maupun sistem terkait Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme alias APU PPT untuk melindungi BRI dari sasaran tindak pidana pencucian uang dan terorisme, termasuk judi online di dalamnya.

Selain itu, BRI menerapkan sistem untuk memonitor transaksi yang mencurigakan termasuk judi online dan Enhanced Due Diligence atau EDD sebagai proses yang lebih mendalam dari Customer Due Diligence alias CDD yang sebelumnya dikenal dengan Know Your Customer. 

(PERUBAHAN PARAGRAF AKHIR pada Selasa (13/8) pukul 17.03 WIB, BRI memberikan tanggapan)