Marak Peminjam Lakukan Fraud, Ini Cara Pinjaman Daring Amartha Antisipasi

KoinP2P dan Akseleran menghadapi dugaan kecurangan atau fraud peminjam alias borrower yang menimbulkan gagal bayar. Bagaimana cara Amartha mengantisipasi persoalan serupa?

VP Public Relation Amarta Harumi Supit mengatakan perusahaan selektif dalam menyalurkan pinjaman, lewat sistem yang berlapis dan verifikasi ketat terhadap peminjam. 

“Kolaborasi dengan puluhan institusi dan bank menjadi keunggulan tersendiri bagi Amartha. Dengan adanya pengawasan eksternal yang terus-menerus, Amartha semakin siap dalam menghadapi audit dan pemantauan regulasi,” kata Harumi dalam Media Gathering di Jakarta Selatan, Rabu (19/3). 

Setiap peminjam wajib melewati proses verifikasi yang ketat, baik dari segi kelayakan finansial maupun usaha yang dijalankan. Selain itu, jumlah pinjaman yang diberikan relatif kecil, yaitu sekitar Rp 5 juta per mitra, sehingga risiko gagal bayar bisa lebih terkendali. 

“Dengan pendekatan ini, NPL atau Non-Performing Loan di Amartha tetap terjaga di bawah 3% atau di bawah rata-rata industri peer to peer (P2P) lending,” kata Harumi. 

Startup pinjaman daring itu sudah menyalurkan pembiayaan produktif lebih dari Rp 28 triliun sejak berdiri pada 2010. Amartha telah melayani lebih dari 2,8 juta mitra yang tersebar di 50 ribu desa di empat pulau besar di Indonesia.

Menurut Harumi, model bisnis yang berbasis pada diversifikasi wilayah dan sektor usaha menjadi faktor utama dalam menjaga stabilitas portofolio. “Jika terjadi masalah di satu lokasi misalnya, karena bencana alam, portofolio di wilayah lain tetap aman,” Harumi menambahkan. 

Proses tersebut diberlakukan juga terhadap peminjam untuk keperluan bisnis, dengan nominal pinjaman di atas Rp 5 juta.

Amartha juga memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan alias Artificial Intelligence (AI) dan mesin pembelajaran atau machine learning dalam sistem analisis risiko untuk memastikan setiap keputusan kredit berbasis data yang akurat. Selain itu, pendampingan langsung di lapangan tetap menjadi elemen penting.

Perusahaan teknologi finansial pembiayaan alias fintech lending itu tidak hanya berfokus pada P2P lending, tetapi juga menciptakan ekosistem keuangan inklusif. Salah satu inovasi terbaru yakni meluncurkan aplikasi AmarthaFin yang memungkinkan mitra mengakses berbagai layanan keuangan tambahan, seperti:

• Menjadi agen pulsa dan pembayaran digital
• Mengakses layanan B2B untuk kebutuhan bisnis
• Berpartisipasi dalam pendanaan dengan nominal mulai dari Rp 10 ribu
• Membayar cicilan langsung melalui aplikasi

KoinP2P dan Akseleran Hadapi Peminjam Curang

Akseleran mengirimkan email kepada para lender mengenai enam peminjam gagal bayar utang dengan total Rp 178 miliar. Informasi ini beredar di media sosial, khususnya Telegram.

“Betul. Kami menginfokan kepada lender yang terkena dampak atas situasi ini. Dengan begitu, mereka bisa memahami. Kami sampaikan perusahaan akan mengusahakan maksimal penagihan, dan dana yang berhasil bakal disalurkan kepada mereka,” kata Co-Founder sekaligus Komisaris Utama Akseleran Ivan Nikolas Tambunan kepada Katadata.co.id, Jumat (14/3).

Berdasarkan tangkapan layar atau screenshot email yang beredar, keenam peminjam yang gagal bayar di antaranya:

1. PT PDB beserta afiliasinya: Rp 42,3 miliar, penyuplai peralatan pertahanan
2. PT EFI beserta afiliasinya: Rp 46,6 miliar, kontraktor engineering, procurement, dan construction
3. PT PPD beserta afiliasinya: Rp 59 miliar, penyuplai pasir dan batu yang mendapatkan kontrak pada 2020 dari PT Andalan Multi Kencana sehubungan dengan proyek tol Semarang - Demak
4. PT CPM beserta fasilitasnya: Rp 9,6 miliar, kontraktor dan desain interior
5. PT ABA beserta afiliasinya: Rp 15,5 miliar, perusahaan konstruksi yang memiliki kontrak jasa pengadaan lahan untuk BUMN
6. PT IBW beserta afiliasinya: Rp 5,3 miliar, perusahaan manufaktur furnitur

Ivan menjelaskan penyebab gagal bayar dikarenakan ketidakmampuan peminjam melakukan pembayaran utang, baik karena permasalahan bisnis maupun terindikasi dugaan fraud atau kecurangan dari sisi borrower.

Sementara itu, KoinP2P atau Lunaria Anua Teknologi melaporkan peminjam berinisial MT ke kepolisian. Lunaria Anua Teknologi bekerja sama dengan MT selaku direktur CV dan rekan-rekannya pada 2021.

“Kerja sama ini di bidang peer to peer lending atau pinjaman,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Ade Ary Syam Indradi saat konferensi pers di Polda Metro Jaya, Jakarta, akhir tahun lalu (20/11/2024).

Ada dua skema kerja sama antara Lunaria Anua Teknologi atau KoinP2P dengan MT, yakni:

1. MT mengajukan pinjaman menggunakan 279 KTP, sehingga mendapatkan utang Rp 330 miliar
2. MT mengajukan pinjaman bilateral Rp 35 miliar

MT kemudian tidak membayar pinjaman tersebut. Lunaria Anua Teknologi mengalami kerugian Rp 365 miliar. Ade Ary Syam menyampaikan kasus tersebut bisa terkait empat dugaan pelanggaran, yakni:

• Dugaan pemalsuan, jika merujuk pada pasal 263 KUHP
• Dugaan penipuan jika merujuk pasal 378 KUHP
• Dugaan penggelapan menurut pasal 372 KUHP
• Dugaan TPPU menurut pasal 624 KUHP

Lunaria Anua Teknologi atau KoinP2P melampirkan beberapa barang bukti seperti perjanjian kerja sama, perjanjian pinjaman, perjanjian pinjaman bilateral, SKP invoice, dan laporan keuangan. Kepolisian akan memanggil saksi dan melakukan pendalaman kasus. “Kami juga meminta masyarakat yang merasa dirugikan untuk melapor ke Polri dan lain sebagainya,” kata dia.

Untuk mengantisipasi kasus seperti yang dialami oleh KoinP2P dan Akseleran, Amartha memperketat proses seleksi pemberian pinjaman. Selain itu, memperluas layanan untuk mendukung efisiensi transaksi dan literasi keuangan di tingkat akar rumput.