Huawei Minta Royalti ke 30 Perusahaan Jepang, Lanjut ke Asia Tenggara

Huawei Technologies menuntut royalti atau biaya lisensi dari sekitar 30 perusahaan kecil hingga perusahaan menengah asal Jepang atas penggunaan teknologi yang telah dipatenkan. 

Berdasarkan laporan Nikkei, seorang sumber di unit Huawei Jepang mengungkapkan pembicaraan sedang berlangsung dengan sekitar 30 perusahaan terkait telekomunikasi Jepang. Pabrikan telekomunikasi itu diyakini juga akan memburu royalti di negara-negara kawasan Asia Tenggara.

Permintaan royalti ke perusahaan kecil oleh perusahaan raksasa teknologi seperti Huawi merupakan hal yang tidak biasa. Aksi itu dianggap menandakan kondisi pendapatan raksasa telekomunikasi Cina yang sulit setelah terkena sanksi  Amerika Serikat (AS) terkait masalah keamanan data. Sanksi tersebut disebut-sebut juga mempersulit penjualan produk ke luar negeri.

Huawei mencari biaya dari produsen dan pihak lain yang menggunakan komponen berupa modul komunikasi nirkabel. Sumber di beberapa perusahaan Jepang mengatakan perusahaan kecil dengan hanya beberapa karyawan hingga perusahaan rintisan atau startup dengan lebih dari 100 pekerja telah menerima permintaan pembayaran royalti dari Huawei.

Tingkat pembayaran yang diminta berkisar dari biaya tetap sebesar 50 yen atau sekitar Rp 5.250 per unit hingga 0,1% dari harga sistem.

“Tingkatnya setara dengan standar internasional,” kata Peneliti Universitas Tokyo Toshifumi Futamata seperti dikutip Nikkei.

Huawei memiliki hak paten standar yang penting untuk penggunaan komunikasi nirkabel seperti 4G atau Wi-Fi. Peralatan standar yang dibuat oleh perusahaan lain juga menggunakan teknologi yang dipatenkan Huawei. Artinya, banyak perusahaan pengguna perangkat terhubung ke internet yang harus membayar royalti paten.

Bahkan perusahaan Jepang yang tidak menggunakan produk Huawei dapat mengeluarkan biaya tak terduga. Selain itu, banyak perusahaan yang tidak terbiasa dengan negosiasi paten akan khawatir tentang penandatanganan kontrak dengan persyaratan yang tidak menguntungkan.

Futumata mengingatkan perusahaan perlu meminta bantuan pengacara dan ahli teknologi untuk menghindari penandatanganan kontrak yang tidak menguntungkan.

Pasalnya, kontrak yang mencakup otorisasi untuk mengakses perangkat lunak modul komunikasi menimbulkan risiko kebocoran data. "Tergantung isi kontraknya, bisa menyebabkan kebocoran data perusahaan Jepang," kata Futamata.

Pada umumnya, negosiasi hak paten teknologi telekomunikasi dilakukan antara produsen peralatan besar. Negosiasi semacam itu menghabiskan waktu, sementara menjual produk sendiri jauh lebih menguntungkan.

Namun, keuntungan Huawei anjlok karena adanya sanksi yang memutus aksesnya ke teknologi dan barang-barang di AS. Tanpa akses ke Google Android, misalnya, penjualan perangkat ke luar negeri menjadi sulit. Meningkatnya ketegangan AS-Cina telah mendorong perusahaan Jepang untuk menghindari penggunaan produk Huawei.