Operator Seluler Usul Registrasi SIM Card Ponsel Diperketat Biometrik
Operator seluler mengusulkan kepada anggota DPR Komisi I untuk memperketat registrasi SIM card dengan menggunakan teknologi biometrik. Hal ini untuk mengurangi risiko penipuan, penyebaran berita hoaks, hingga judi online.
Presiden Direktur Smartfren Merza Fachys, mengatakan, para pelanggan seluler sebelumnya diwajibkan menyertakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK) ketika ingin mengaktifkan nomor telepon barunya.
Namun, dia menilai validasi dengan dua data tersebut belum cukup memenuhi prinsip Know Your Customer (KYC), sehingga harus menggunakan teknologi biometrik.
Merza mengatakan, dengan menggunakan teknologi tersebut operator seluler bisa mengetahui identitas pelanggannya secara jelas. Pasalnya, saat ini operator seluler hanya bisa mengetahui nomor telepon pelanggan saja, sedangkan identitasnya tidak.
"Kami sebagai operator tidak menyimpan nama, alamat, dan lain-lain, karena hanya menyimpan nomor telepon. Jadi yang tercantum hanya berupa nomor-nomor, baik berupa NIK dan KK," ujar Merza dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Anggota Komisi I DPR, Jakarta, Kamis (9/11).
Dia mengatakan, hal tersebut membuat para operator seluler tidak bisa mengetahui dan menelusuri aksi kejahatan yang sering dilakukan oleh para oknum dengan menggunakan handphone atau telepon, karena tidak mengetahui secara menyeluruh identitas para pelanggannya.
Oleh sebab itu, Asosiasi penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) mengusulkan kepada Anggota DPR Komisi I untuk meningkatkan validasi registrasi SIM card melalui cara teknologi biometrik untuk bisa mengetahui identitas setiap pelanggan dengan jelas.
"Kami juga telah melapor ke Kominfo, yaitu terkait pendaftaran SIM card yang lebih ketat lagi dengan menggunakan biometrik, apakah itu menggunakan wajah atau sidik jari," kata Merza.
