Kominfo Pastikan Starlink Bayar Iuran, Pajak Seperti Telkom hingga XL
Kominfo atau Kementerian Komunikasi dan Informatika menegaskan bahwa Starlink harus membayar pajak dan iuran penyelenggara telekomunikasi, seperti yang dibayarkan oleh Telkomsel hingga XL Axiata.
Wakil Menteri Kominfo Nezar Patria memastikan Pemerintah tidak menjadikan Starlink ‘anak emas’. “Starlink bayar,” kata dia ketika ditanya apakah Starlink membayar penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, di Jakarta, Jumat (31/5).
Pengenaan PNBP sektor telekomunikasi seperti biaya hak penyelenggara atau BHP, Universal Service Obligation alias USO, dan biaya hak penggunaan telekomunikasi atau BHP Tel.
Head of External Communications XL Axiata Henry Wijayanto sebelumnya mengatakan, kehadiran Starlink membuat peta persaingan bisnis layanan data internet ke depan semakin menantang. Akan tetapi, teknologi yang ditawarkan memperkaya pelayanan di Indonesia.
“Oleh karena itu, kami juga harus dapat menggali potensi dampak positif, seperti kolaborasi atas kehadiran teknologi baru,” ujar Henry kepada Katadata.co.id, Selasa (28/5).
XL Axiata berharap adanya penerapan regulasi yang seimbang dari pemerintah, sehingga tercipta level of playing field antara Starlink dengan operator seluler yang sudah ada. Henry mencontohkan, pengenaan PNBP seperti BHP, USO, dan BHP Tel.
Selain itu, XL Axiata berharap pemerintah bisa memfasilitasi agar Starlink diwajibkan bekerja sama dengan operator untuk layanan business to customer atau B2C dan business to business alias B2B.
Ia juga berharap, pemerintah melakukan kontrol terhadap struktur tarif Starlink. Dengan begitu, perusahaan asal Amerika ini tidak mengancam keberlangsungan usaha telekomunikasi Nasional.
“Intinya, kami sangat mengharapkan pemerintah seyogyanya dapat bertindak sebagai pengadil untuk memastikan adanya equal playing field,” Henry menambahkan.
