Kominfo Kaji Buat Aturan soal Simcard Berbasis Sidik Jari, Retina Mata, Wajah
Ringkasan
- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendorong perputaran ekonomi di desa melalui peningkatan aktivitas ekonomi, seperti menanam sayuran dan memproduksi bahan pangan.
- Program MBG beranggaran Rp 71 triliun dan diperkuat dengan dana desa, sehingga diprediksi dapat membantu mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% yang dicanangkan oleh pemerintah.
- Program MBG memberikan manfaat langsung kepada rumah tangga miskin, dengan nilai bantuan senilai Rp 20 ribu per hari untuk keluarga dengan dua anak, mendekati garis kemiskinan dan membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Membuat ringkasan dengan AI Sejumlah operator seluler sudah menguji coba kartu sim atau simcard berbasis biometrik seperti sidik jari, pengenalan wajah alias face recognition, dan retina mata. Kominfo atau Kementerian Komunikasi dan Informatika pun berencana membuat kebijakan terkait.
Operator seluler yang sudah menguji coba simcard berbasis biometrik di antaranya XL Axiata, Telkomsel, dan Indosat.
Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kominfo Wayan Toni menilai teknologi verifikasi berbasis biometrik bisa mengurangi potensi penipuan. “Nomor HP atau simcard itu tidak bisa digunakan lagi oleh orang lain karena menggunakan NIK, nomor Kartu Keluarga, dan face recognition ini,” kata dia di kantornya, Jakarta, Senin (14/10).
“Kebijakannya menunggu kesiapan. Kami berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri alias Dukcapil Kemendagri. Nanti bentuk teknisnya dalam Peraturan Dirjen,” kata Wayan.
Kendala dalam menerapkan simcard berbasis biometrik yakni tidak semua masyarakat Indonesia memiliki ponsel pintar yang mumpuni untuk memindah wajah, sidik jari, maupun retina mata.
Masyarakat yang tidak memiliki smartphone terpaksa datang ke gerai operator seluler untuk bisa mendaftarkan nomor ponsel.
Di sisi lain, Dukcapil harus menyiapkan sistem hint berbasis biometrik. Dukcapil menetapkan biaya Rp 1.000 per akses data NIK per 2022.
Uang tersebut kemudian disalurkan dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP.
Oleh karena itu, kebijakan terkait verifikasi simcard berbasis biometrik ini masih bisa dikaji supaya penerapannya berjalan lancar.
“Apakah mungkin diberikan semacam Biaya Hak Penggunaan atau BHP 0% atau hanya yang sudah daftar yang gratis? Itu akan kami komunikasikan,” kata Wayan.
Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.
