Teknologi Tak Masuk Program Prioritas Prabowo 2026, Apa Dampaknya?

Sektor teknologi informasi dan digital tidak masuk dalam delapan agenda prioritas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2026 pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Apa dampaknya?

Peneliti telekomunikasi dari ICT Institute, Heru Sutadi menilai minimnya perhatian terhadap sektor digital dapat menghambat pengembangan infrastruktur, inovasi teknologi, dan literasi digital.

Padahal, sektor digital menyumbang 8% terhadap Produk Domestik Bruto atau PDB pada 2016. Porsinya diperkirakan mencapai 20% pada 2045, jika mendapat dukungan konsisten. 

“Tanpa prioritas, investasi di AI, big data, dan cybersecurity berisiko stagnan, sehingga melemahkan daya saing global,” kata Heru kepada Katadata.co.id, Selasa (19/8).

Meski begitu, ia berharap Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi tetap dapat mendorong kebijakan progresif untuk menjaga momentum transformasi digital. Misalnya, pemerintah tetap mengalokasikan anggaran besar untuk membangun infrastruktur digital yang belum merata. 

Anggaran digitalisasi diharapkan dapat disalurkan melalui kementerian/lembaga lain untuk mendukung transformasi digital di sektor-sektor prioritas yang sudah ditetapkan, seperti pertanian, energi, dan pertahanan. 

Mantan Presiden Direktur Telkom Indonesia Ririek Adriansyah pada Februari menyampaikan, transformasi digital bisa berkontribusi 2,7% terhadap perekonomian, sehingga pertumbuhan ekonomi mendekati target 8% pada 2029.

Saat ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia per tahun selama 2021 – 2023 di kisaran 5,2%. “Dengan pendekatan ini (digitalisasi), pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan bisa 2,7% atau lebih besar dibandingkan metode konvensional,” kata Ririek dalam acara IDE Katadata: Data for Growth pada sesi ‘Indonesia's Digital Policy Readiness: Balancing Data Privacy and Governance’ di Hotel St Regis, Jakarta, pada Februari (18/2).

Ia menyebut kontribusi industri digital dan telekomunikasi terhadap pertumbuhan ekonomi berfokus pada lima aspek utama:

• Peningkatan penetrasi fixed broadband untuk mengatasi kesenjangan digital
• Pertumbuhan ekonomi digital melalui perluasan penetrasi mobile broadband
• Digitalisasi UMKM guna mendukung kewirausahaan dan industri kreatif
• Penguatan pertumbuhan sosial-ekonomi melalui digitalisasi industri
• Menjaga kedaulatan data nasional melalui pengembangan data center dan kecerdasan buatan atau AI

Untuk bisa berkontribusi 2,7% ke pertumbuhan ekonomi, digitalisasi perlu ditingkatkan hingga ke level sebagai berikut:

• Penetrasi fixed broadband dari 15% saat ini, tumbuh 4% menjadi 19% melalui ekspansi serat optik oleh FMC dan InfraCo. Internet fixed broadband adalah jenis koneksi internet yang mengandalkan jaringan fiber optik. Perangkat yang terhubung ke fixed broadband biasanya melalui kabel LAN atau WiFi.
• Penetrasi mobile broadband dari saat ini 79%, naik 10% menjadi 89% dengan memperluas cakupan jaringan
• Digitalisasi UMKM 30% dari total, naik 10% menjadi 40% melalui platform Padi UMKM
• Belanja Teknologi Informasi dan Komunikasi atau ICT Rp 66 triliun dengan pertumbuhan tahunan 7,6%.
• Pertumbuhan tahunan belanja ini perlu digenjot menjadi 14% melalui solusi digital B2B alias business to business.
• Akselerasi pengembangan kapabilitas data center dan AI untuk mendukung transformasi digital.

Selain itu, CEO DCI Indonesia Otto Toto Sugiri menyebutkan Indonesia memiliki sejumlah keunggulan di bisnis pusat data atau data center. Akan tetapi, Indonesia kalah gesit, sehingga disalip oleh Malaysia dan Thailand.

Pria yang dijuluki ‘Bill Gates Indonesia’ itu menyebutkan Indonesia memiliki ketersediaan energi terbarukan dan pangsa pasar terbesar di Asia Tenggara. Penggunaan data masyarakat Tanah Air mencapai 40% dari total di kawasan.

Harga listrik di Indonesia juga merupakan yang termurah di Asia Tenggara yakni 7 sen per kilowatt atau kWh. Sementara itu, Malaysia 12 sen dan Singapura 30 sen per kWh.

“Indonesia mempunyai peluang besar, tetapi terlambat bergerak,” kata Toto dalam acara yang sama.

Menurut dia, Indonesia sejak dulu memiliki Sumber Daya Alam atau SDA yang besar, tetapi tidak bisa mengambil nilai tambah yang paling besar. Baru beberapa tahun belakangan pemerintah menerapkan kebijakan hilirisasi.

“Ketertinggalan itu karena Indonesia kalah gesit,” Toto menambahkan. “Lalu disusul cepat oleh hanya Johor Bahru, bukan Malaysia. Thailand juga mulai mengejar.”

Ia mencatat investasi raksasa teknologi global ke Johor Bahru meningkat dengan masuknya Google, Nvidia hingga Microsoft.

Menurut dia, Malaysia dan Thailand juga meniru konsep Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK Indonesia. “Mereka mencontek dan mendapatkan investasi,” ujar dia.

Malaysia dan Singapura bekerja sama membangun zona ekonomi khusus Johor - Singapura atau Johor-Singapore Special Economic Zone (JS-SEZ) pada 7 Januari. Kedua negara memberikan berbagai insentif perpajakan untuk menarik investor baru ke KEK Johor, di antaranya:

• Tarif khusus pajak bagi perusahaan yang melakukan investasi baru di KEK Johor dalam aktivitas manufaktur dan jasa yang memenuhi syarat. Bidang yang mendapat insentif pajak yakni: kecerdasan buatan (AI) dan kuantum komputasi, peralatan medis, layanan kedirgantaraan dan hub global, berkesempatan menikmati tarif pajak khusus 5% untuk jangka waktu hingga 15 tahun.
• Insentif tambahan diberikan bagi usaha yang beroperasi pada wilayah unggulan yang telah ditentukan dalam JS-SEZ.
• Tarif pajak khusus untuk pekerja dengan keahlian khusus. Tarif pajak khusus diberikan 15% untuk jangka waktu 10 tahun dialokasikan untuk pekerja yang memenuhi syarat di JS-SEZ itu.

8 Program Prioritas Prabowo 2026

Presiden Prabowo Subianto mengumumkan delapan agenda prioritas dalam RAPBN 2026, dalam pidato Nota Keuangan di Gedung MPR DPR RI pada Jumat (15/8). Berikut rinciannya.

• Ketahanan Pangan 

Prabowo menekankan bahwa ketahanan pangan adalah fondasi kemandirian bangsa, dengan target utama swasembada beras dan jagung. Tujuannya, harga pangan stabil, petani makmur, dan nelayan sejahtera. 

Untuk mencapainya, pemerintah akan mencetak sawah baru, menyalurkan pupuk bersubsidi tepat sasaran, menyediakan bibit unggul, mengadakan alat mesin pertanian modern, dan memberi pembiayaan murah. 

Bulog juga diperkuat sebagai penyangga stok, pelindung petani, serta penjaga daya beli masyarakat. Pada 2026, pemerintah mengalokasikan Rp 164,4 triliun untuk penguatan ketahanan pangan nasional.

• Kedaulatan Energi

Prabowo berkomitmen meningkatkan produksi minyak dan gas, menjaga harga energi tetap terjangkau, sekaligus mempercepat transisi menuju energi baru terbarukan (EBT). 

Ia menargetkan 100% pembangkit listrik berbasis EBT seperti surya, hidro, dan panas bumi dalam 10 tahun. Dukungan APBN untuk program energi dialokasikan sebesar Rp 402,4 triliun pada 2026, mencakup subsidi energi, insentif pajak, pengembangan EBT, dan listrik desa.

• Makan Bergizi Gratis (MBG)

Prabowo juga menempatkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai prioritas untuk mencetak generasi unggul. Program ini menargetkan 82,9 juta siswa, ibu hamil, dan balita agar mendapat asupan gizi optimal. 

Pemerintah menyiapkan anggaran Rp 335 triliun pada 2026 untuk memperluas cakupan program ke seluruh pelosok negeri. Selain meningkatkan kualitas gizi anak-anak dan SDM masa depan, MBG juga diharapkan memberdayakan UMKM, petani, nelayan, serta menciptakan ratusan ribu lapangan kerja baru.

• Pendidikan Bermutu

Pendidikan dianggap sebagai senjata untuk mencetak SDM unggul yang berdaya saing global. Pemerintah mengalokasikan 20% anggaran APBN atau Rp 757,8 triliun pada 2026, jumlah terbesar dalam sejarah. Fokusnya yakni peningkatan kualitas guru, penguatan pendidikan vokasi, dan penyelarasan kurikulum dengan kebutuhan industri. 

Beasiswa juga diperluas melalui Program Indonesia Pintar sekitar 21,1 juta siswa, KIP Kuliah (1,2 juta mahasiswa), serta LPDP yang menargetkan 4.000 beasiswa ke universitas top dunia. Selain itu, Rp 150,1 triliun disiapkan untuk fasilitas sekolah/kampus dan Rp 178,7 triliun untuk kesejahteraan guru dan dosen.

• Kesehatan Berkualitas yang Adil dan Merata

Prabowo menegaskan kesehatan adalah hak setiap warga negara. Anggaran kesehatan tahun depan Rp 244 triliun diprioritaskan untuk memperluas akses Jaminan Kesehatan Nasional, menanggung biaya asuransi kesehatan bagi 96,8 juta jiwa masyarakat miskin dan rentan, serta meningkatkan fasilitas rumah sakit. 

Fokus lainnya yakni penurunan stunting, pemberian gizi ibu hamil dan balita, pengendalian penyakit menular, penanganan tuberkulosis, dan program Cek Kesehatan Gratis (CKG).

• Koperasi Desa Merah Putih (KDMP)

Untuk menghidupkan perekonomian rakyat, Prabowo menggagas program Koperasi Desa Merah Putih. Hingga kini, 80 ribu koperasi desa/kelurahan telah terbentuk untuk mempermudah akses sembako, logistik, pupuk, hingga layanan keuangan. 

Pemerintah juga menyiapkan pembiayaan murah lewat Bank Himbara. Program ini diharapkan mempercepat pembangunan desa mandiri, memperkuat ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja baru, mengurangi kemiskinan, sekaligus menopang ketahanan pangan desa.

• Memperkuat Pertahanan

Pertahanan semesta menjadi agenda berikutnya, dengan pandangan bahwa kedaulatan bangsa tidak hanya bertumpu pada militer, tetapi juga ekonomi, sosial, dan politik. 

Pemerintah akan melakukan modernisasi alat utama sistem pertahanan (alutsista), memperkuat komponen cadangan, memberdayakan industri strategis nasional, serta meningkatkan kesejahteraan prajurit. Bagi Prabowo, pertahanan yang kokoh adalah fondasi terwujudnya kesejahteraan rakyat.

• Percepatan Investasi dan Perdagangan Global

Prabowo menekankan peran Danantara dan sektor swasta sebagai motor penggerak ekonomi. Pemerintah menargetkan percepatan proyek hilirisasi US$ 38 miliar, meliputi pertambangan mineral dan batu bara, pertanian, perikanan hingga energi, termasuk hilirisasi timah, batu bara, dan ekosistem baterai.

Dengan tata kelola yang transparan, Prabowo berharap Indonesia bisa lebih kuat dalam rantai pasok global dan disegani sebagai kekuatan ekonomi dunia.

Dari delapan program prioritas 2026 itu, digital dan teknologi tidak termasuk di dalamnya. Meski begitu, Presiden Prabowo Subianto berharap Indonesia bisa ikut berkompetisi secara global dalam hal pengembangan AI.