Warga & Nelayan Pulau Sembur Rasakan Manfaat Program PLTS 100 GWp

PLTS Pulau Sembur menjadi salah satu contoh awal implementasi program PLTS 100 gigawatt-peak (GWp) yang dicanangkan pemerintah. Tak hanya menghadirkan listrik, proyek ini dirancang untuk mendorong aktivitas ekonomi masyarakat pesisir, terutama nelayan.

Sekretaris Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Harris berharap pembangunan PLTS di Pulau Sembur bisa memberikan manfaat langsung kepada masyarakat sekaligus menjadi model yang dapat diterapkan di wilayah lain.

“Yang paling penting adalah bagaimana pembangunan ini bisa memberikan manfaat dan manfaat itu dijaga,” ujar Harris di Batam, akhir Agustus lalu, dikutip dari Antara.

PLTS Pulau Sembur memiliki kapasitas satu megawatt-peak (MWp) dan dilengkapi battery energy storage system (BESS) sebesar satu megawatt-hour (MWh). Selain itu, PLTS ini mempunyai 1.424 unit panel surya dengan kapasitas masing-masing sebesar 650 watt-peak (Wp) yang dibangun di atas lahan seluas satu hektare.

Pembangkit bertenaga matahari ini telah melalui tahap commissioning pada 17 Agustus 2026 dan dirancang untuk memasok listrik bagi masyarakat Pulau Sembur yang dihuni oleh 200 kepala keluarga (KK). 

Kehadiran pembangkit ini membawa perubahan signifikan bagi masyarakat yang selama bertahun-tahun mengandalkan genset swadaya sebagai sumber listrik. Genset tersebut hanya dapat menyala sekitar tiga hingga empat jam pada malam hari.

Wakil Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Oki Muraza mengatakan, sistem PLTS dan baterai yang dibangun di Pulau Sembur dirancang untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat sepanjang hari. 

“PLTS yang ada di sini sudah sangat-sangat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan 24 jam,” ujar Oki, Selasa (25/8).

Selain memperpanjang waktu ketersediaan listrik, kehadiran PLTS juga berpotensi menurunkan pengeluaran masyarakat untuk biaya listrik. Oki menjelaskan, sebelumnya warga mengeluarkan sekitar Rp500 ribu per bulan untuk kebutuhan genset.

Dengan pasokan energi surya, pengeluaran tersebut diperkirakan turun menjadi sekitar Rp200 ribu per bulan. Artinya, terdapat potensi penghematan sekitar Rp300 ribu per bulan bagi setiap rumah tangga.

“Harapannya ini memberikan manfaat bagi masyarakat. Dengan adanya listrik hijau ini, pengeluaran masyarakat untuk listrik akan turun,” ujar Oki.

Tokoh masyarakat setempat, Ghazarman (60), mengatakan, selama bertahun-tahun sebagian warga mengandalkan genset pribadi, sementara lainnya patungan untuk mengoperasikan genset bersama.

“Sejak saya kecil, listrik di sini memang tidak ada. Jadi bagi orang yang berada, dia bisa membeli genset,” ujar Ghazarman, Selasa (25/8), dikutip dari kompas.com.

Kini, kondisi tersebut mulai berubah. Warga dapat menikmati listrik hingga 24 jam, sehingga berbagai aktivitas warga yang sebelumnya terbatas kini dapat dilakukan lebih leluasa.

Suharti (50), warga yang sehari-hari berjualan jajanan, minuman, dan mie rebus, mengatakan perubahan durasi listrik menjadi salah satu manfaat yang langsung dirasakan. “Listrik sudah dari jam dua siang sampai pagi,” katanya.

Keberadaan PLTS juga relevan dengan karakteristik masyarakat Pulau Sembur yang sekitar 90 persen warganya berprofesi sebagai nelayan tangkap dan pancing. Ketersediaan listrik yang lebih andal bisa mendukung kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan perikanan.

Pertamina New & Renewable Energy (NRE) bersama Kementerian Koperasi pun telah mengembangkan fasilitas pendukung berupa ice maker berkapasitas 4 ton per hari dan cold storage berkapasitas 5 ton.

Dengan tersedianya fasilitas tersebut, hasil tangkapan dapat disimpan lebih lama sehingga nelayan memiliki lebih banyak waktu untuk menjual hasil tangkapannya dan tidak sepenuhnya bergantung pada penjualan segera setelah melaut.

Direktur Utama Pertamina NRE John Anis menyebut pendekatan tersebut sebagai productive use of energy, yakni pemanfaatan energi sebagai penggerak aktivitas ekonomi. 

Pemanfaatan PLTS juga diproyeksikan menghemat penggunaan bahan bakar minyak (BBM) sekitar 877 liter per hari atau sekitar 320 ribu liter per tahun, dengan potensi penghematan biaya BBM sekitar Rp3,5 miliar hingga Rp5 miliar per tahun.

Menerjemahkan Target 100 GW di Tingkat Lokal

Dari sisi kapasitas, PLTS Pulau Sembur merupakan bagian kecil dari target nasional 100 GWp. Namun, proyek ini memberikan gambaran bagaimana pengembangan energi surya dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi ekonomi di masing-masing daerah.

Upaya serupa juga dikembangkan di wilayah lain. Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI), misalnya, mendorong inisiatif percontohan di Purwakarta, Jawa Barat, yang menghubungkan pemanfaatan energi terbarukan dengan penguatan ekonomi lokal.

Ketua Task Force 100 GW AESI Rama Dinara menjelaskan, wilayah tersebut memiliki potensi sumber daya ikan yang melimpah, tetapi masih menghadapi keterbatasan pasokan listrik. Kondisi ini membuat sejumlah proses dalam rantai nilai perikanan, seperti cold storage, pengolahan, dan pengemasan, belum dapat berjalan optimal.

“Melalui pendekatan sandboxing atau uji coba terbatas, pengembangan PLTS dapat diuji sebagai solusi terintegrasi yang tidak hanya menyediakan listrik, tetapi juga mendorong produktivitas, efisiensi, dan peningkatan pendapatan masyarakat,” kata Rama dalam peluncuran laporan The Solar Archipelago: Indonesia’s 100 GW Leap to Energy Sovereignty di Jakarta, (23/2).

Pengembangan PLTS di dua wilayah tersebut menunjukkan bagaimana pengembangan energi surya dapat dirancang mengikuti kebutuhan ekonomi masyarakat setempat. Hal ini juga menjadi bagian dari arah program PLTS 100 GWp yang dicanangkan pemerintah.

Dengan demikian, target 100 GWp tidak semata berbicara mengenai jumlah kapasitas panel surya yang terpasang. Implementasinya juga berkaitan dengan bagaimana energi bersih dapat menghasilkan listrik yang lebih andal, menekan penggunaan BBM, dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.

Adapun program PLTS 100 GWp secara nasional telah diresmikan Presiden Prabowo Subianto pada 25 Agustus 2026. Pada tahap awal, pemerintah meluncurkan 14 proyek PLTS di enam provinsi dengan total kapasitas sekitar 5,3 GWp.