Mengenal Johnny Plate, Menkominfo yang Jadi Saksi Kasus Korupsi

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate urung diperiksa di Kejaksaan Agung. Sebelumnya, ia dijadwalkan menjalani pemeriksaan pada Kamis (9/2), sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi penyediaan menara base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket BAKTI Kominfo.

Meski telah menyatakan siap untuk hadir sebagai saksi dalam perkara ini. Namun, Menkominfo tidak dapat hadir karena tengah mendampingi Presiden Joko Widodo, dalam acara puncak hari Pers Nasional di Medan, Sumatra Utara.

Berkaitan dengan perkara ini, menarik untuk menilik sosok Johnny G. Plate selaku Menkominfo, terkait dengan kiprahnya sebagai pengusaha hingga masuk ke gelanggan politik Indonesia hingga memimpin Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kemenkominfo.

Masa Kecil dan Pendidikan Johnny G. Plate

Johnny G. Plate lahir di Ruteng Manggarai, Flores pada 10 September 1956. Mengutip informasi yang tertera dalam situs dpr.go.id, ia menempuh pendidikan awal di Sekolah Dasar Negeri (SDN) pada 1963 hingga 1969.

Setelah itu, pria yang akrab disapa Johnny ini, melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah pertama di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Seminari PIUS XII Kisol, pada 1970 hingga 1972.

Selepas menempuh pendidikan menengah pertama tersebut, Johnny melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah atas di Sekolah Menengah Atas (SMA) Pasti Alam (Paspal) dari 1973 hingga 1975.

Usai menyelesaikan pendidikan menengah atas, pada 1977 ia melanjutkan pendidikan sebagai Taruna Akademi Ilmu Pelayaran Republik Indonesia (RI). Pada 1979 ia melanjutkan studi di Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Atma Jaya, hingga lulus 1986.

Selama menempuh pendidikan tinggi, Johnny tergolong aktif berorganisasi. Ia tercatat aktif sebagai aggota Resimen Mahasiswa Batalyon XI Mahajaya, sejak 1980 hingga 1985.

Selama 1980-1985, ia juga tercatat sebagai anggota Persatuan Mahasiswa Katolik. Setelah lulus pun, Johnny tetap aktif di organisasi perhimpunan mahasiswa Katolik ini, dengan posisi sebagai anggota Dewan Pertimbangan. Posisi ini ia pegang sejak 1985 hingga 2013.

Karir Johnny G. Plate

Selepas menyelesaikan studi di Universitas Katolik Atma Jaya, Johnny terjun dalam dunia usaha. Secara spesifik, ia masuk dalam bidang alat-alat kebutuhan perkebunan. Usaha yang ia rintis ini, tergolong sukses. Pasalnya, selama dekade 1980-an di Indonesia tengah marak pembukaan perkebunan, terutama di wilayah Kalimantan dan Papua.

Sukses sebagai pengusaha, Johnny memperluas pengalamannya di dunia profesional. Tak hanya di sektor perkebunan, ia juga terjun dalam sektor transportasi penerbangan.

Johnny tercatat menduduki posisi strategis di beberapa perusahaan, seperti chief executife officer (CEO) PT Bima Palma Nugraha, Direktur Utama PT Gajendra Adhi Sakti, Komisaris PT Mandosawo Putratama, dan Komisaris PT Indonesia Airasia.

Lalu, ia juga pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Airasia Mitra Investama, Komisaris PT Indonesia AirAsia, dan Komisaris PT TJB Power Services.

Terjun ke Dunia Politik

Sukses sebagai pengusaha, Johnny kemudian melirik dunia politik. Kiprahnya dimulai ketika ia bergabung dengan Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia (PKDI). Di partai ini, ia sempat dipercaya sebagai Ketua Mahkamah PKDI hingga 2013.

Setelah itu, ia pindah ke Partai Nasional Demokrat (Nasdem). Dengan dukungan Nasdem, ia maju dalam pemilihan umum (Pemilu) legislatif mewakili Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur I. Dalam Pemilu legislatif 2014, ia terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan torehan 33.704 suara.

Sebagai anggota DPR, ia mendapat kepercayaan sebagai Ketua Kelompok Fraksi XI, anggota Badan Anggaran, dan anggota Badan Musyawarah DPR.

Sementara, di Partai Nasdem, ia sempat memegang posisi sebagai Ketua Departemen Energi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup DPP Nasdem. Johnny kemudian ditunjuk menjadi Sekertaris Jenderal Partai Nasdem pada 2017, untuk meneruskan periode 2013-2018.

Pada Pemilu 2019, ia kembali maju dan kembali dipilih dalam pemilihan anggota legislatif. Namun, belum sempat mengabdi sebagai anggota DPR untuk yang kedua kalinya, ia diminta oleh Presiden Joko Widodo untuk menjadi Menkominfo dalam Kabinet Indonesia Maju.

Ia menggantikan Rudiantara yang sebelumnya menjabat Menkominfo dalam Kabinet Kerja, yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo, dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Kinerja Kemenkominfo di Bawah Kepemimpinan Johnny G. Plate

Mengutip laporan kinerja Kominfo, sejak dipimpin oleh Johnny sebagai Menkominfo pada 23 Oktober 2019, Kominfo berhasil menorehkan beberapa kinerja yang positif, antara lain sebagai berikut:

2020

• 1.682 desa/kelurahan mendapatkan sinyal telekomunikasi bergerak atau BTS.
• Penambahan 30 spektrum frekuensi radio untuk layanan broadband.
• 33,7% peserta Digital Talent Scholarship dari Kategori Fresh Graduate Academy & Vocational School Graduate Academy tersertifikasi dan dapat diserap oleh industri.
• 213.143 masyarakat mendapatkan literasi bidang teknologi informasi dan komunikasi.

2021

• 1.418 atau 25,22% dari target 5.623 pembangunan menara BTS di wilayah 3T atau Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Non 3T.
• Penambahan 90 spektrum frekuensi radio.
• 15.556 atau 119% dari target 12.974 lokasi penyediaan akses internet broadband, termasuk 3T di kawasan prioritas.
• 10,29% penyediaan pusat data Nasional dari target 20%.
• Tujuh dari 226 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) telah dibahas.
• Tujuh dari 226 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) telah dibahas.
• Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp 25,5 triliun atau 116% dari target.
• Operator seluler mulai menyediakan 5G, yakni Telkomsel, XL Axiata, dan Indosat.

2022

• Mulai digelarnya migrasi dari TV analog ke TV digital.
• Jaringan 3G mulai dimatikan oleh beberapa perusahaan telekomunikasi.
• Mulai memblokir Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) yang belum terdaftar di Indonesia seperti PayPal, Dota 2, dan Steam.

Meski demikian, kebijakan yang diambil oleh Kominfo tidak semuanya berjalan mulus. Pemblokiran PayPal misalnya, menuai kritik karena Kominfo dianggap mematikan mata pencaharian masyarakat. Ini karena PayPal digunakan oleh para tenaga kerja lepas (freelancer) untuk menerima upah atas jasa yang ditawarkan ke klien mancanegara.

Kontroversi terbaru, adalah mencuatnya dugaan kasus korupsi penyediaan menara BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket BAKTI Kominfo. Hingga saat ini, Kejaksaan Agung telah menetapkan lima orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi ini.

Proyek pembangunan BTS Kominfo ini diinisiasi sejak akhir 2020. Pembangunannya terbagi dalam dua tahap dengan target menyentuh 7.904 titik blank spot serta daerah 3T atau terdepan, terpencil, dan tertinggal per 2023.

Terungkapnya dugaan kasus korupsi ini bermula pada Agustus 2022, ketika BAKTI Kominfo diberikan proyek membangun proyek BTS 4G demi mendukung kehidupan masyarakat di tengah pandemi Covid-19, dalam bentuk layanan internet.

Pada perjalanannya, muncul dugaan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan para tersangka dengan merekayasa dan mengondisikan proses lelang proyek. Dalam pelaksanaan perencanaan dan lelang, pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka melakukan rekayasa, sehingga dalam proses pengadaan tidak terdapat kondisi persaingan yang sehat.