Lemhannas, Lembaga Negara yang Usulkan Angkatan Siber di Bawah TNI
Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) Andi Widjajanto mengusulkan pembentukan 'Angkatan Siber' sebagai matra keempat di bawah Tentara Nasional Indoesia (TNI). Ia merujuk Singapura yang memiliki Angkatan Siber untuk menjawab persoalan di bidang pertahanan siber.
Menurut Andi, ide membentuk Angkatan Siber ini masih dalam tahap awal. "Kementerian Pertahanan, TNI, Kepolisian, BSSN, sudah ada satuan siber, apakah akan berevolusi menjadi angkatan sendiri seperti di Singapura?," kata dia dalam Seminar Nasional Ketahanan Nasional Transformasi Digital Indonesia 2045 di Hotel Borobudur, Senin, (7/8).
Ia mengatakan Indonesia harus belajar dari Singapura yang sudah mempersiapkan pembentukan Angkatan Siber selama tujuh tahun. Negeri Singa itu resmi membentuk Angkatan Siber pada Oktober 2022 dengan jumlah pasukan tiga ribu orang dan dirancang akan bertambah menjadi 12 ribu orang dalam waktu delapan tahun.
Menurut Andi, Indonesia masih sangat lemah dalam indeks keamanan siber sehingga dapat ditingkatkan dengan menarik talenta digital untuk terlibat dalam membangun pertahanan siber dalam negeri. "Dari situ mungkin akan baru dipikirkan, akankah seperti Singapura, melompat untuk membentuk angkatan keempat, Angkatan Siber Indonesia," kata dia.
Sejarah Lemhannas, dari Pertahanan jadi Ketahanan
Lemhanas didirikan pada 20 Mei 1965 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1964 tentang Pembentukan Lembaga Pertahanan Nasional. Dalam peraturan itu disebutkan, tujuan pembentukan lembaga tersebut adalah untuk mengintegrasikan kerja sama seluruh unsur kekuatan dan potensi nasional, baik sipil maupun militer, dalam penyelenggaraan pertahanan dan keamanan nasional.
Lembaga ini berperan menyediakan konsultasi bagi lembaga-lembaga kenegaraan, pemerintahan dan kemasyarakatan, mengenai ilmu pengetahuan terkait dengan pertahanan dan keamanan. Tugas pokoknya yang lain adaah memberikan bahan-bahan dan pertimbangan untuk presiden dan pemerintah mengenai politik dan strategi nasional dalam rangka pertahanan dan keamanan nasional.
