Zainal Abidin Syah, Sultan Tidore yang Dianugerahi Gelar Pahlawan Nasional

Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan sepuluh tokoh yang diberikan gelar pahlawan nasional, pada Senin (10/11). Salah satu penerima anugerah ini adalah Sultan Zainal Abidin Syah dari Maluku Utara. Sultan Tidore ini memiliki peran besar dalam mempertahankan sekaligus merebut Irian Barat dari pemerintahan kolonial Belanda.

Berikut profil Sultan Zainal Abidin Syah yang Katadata.co.id kumpulkan dari berbagai sumber kredibel:

Melansir informasi dari situs Jakmalut.com, pria yang memiliki nama lengkap Zainal Abidin Alting Syah ini lahir di Soa-Sio, Tidore, pada 15 Agustus 1912. Ia lahir dari pasangan Dano Husain Alting dan Boki Salma Alting, pasangan bangsawan Kesultanan Tidore yang juga memiliki darah dari raja-raja dari Kesultanan Tidore.

Zainal Abidin Syah memulai pendidikannya di Hollandsch Inlandsche School (HIS) pada 1922. Pada 1928 - 1932, ia melanjutkan pendidikan menengah di  Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO). Setelahnya, ia duduk di bangku Opleding School Voor Inlandsche Ambtenaren (OSVIA) di Makassar. Sekolah itu berfokus mencetak pegawai pribumi terampil untuk urusan birokrasi pemerintahan kolonial Belanda.

Ia sempat dipercaya untuk menjadi pegawai Ambtenaar Hoogere Burgerschool–sebuah sekolah untuk anak-anak Eropa, Tionghoa, dan pribumi elite di Ternate. Tak lama setelah lulus, ia minta ditugaskan ke Sorong, Papua. Karier Zainal melejit dengan cepat, alih-alih menjadi perpanjangan tangan Belanda, Zainal memanfaatkan peluang ini untuk semakin dekat dengan rakyat dan memahami masalah mereka.

Pada 1942, Zainal diangkat menjadi Kepala Swapraja di Tidore hingga 1943. Namun, tak lama kemudian Zainal dipindahtugaskan menjadi Kepala Kehakiman Ternate saat invasi Jepang ke Indonesia.

Kehidupan Pasca Kemerdekaan

Febi Anggono Suryo, dalam jurnal "Irian Barat di Mata Sultan Zainal Abidin Syah: Dari Konferensi Malino Hingga Operasi Trikora" yang terbit 2023, menyebut Indonesia belum benar-benar merdeka pasca-Proklamasi. Setelah Jepang kalah dalam Perang Dunia II, Belanda masih mengintervensi Indonesia dengan pembuatan negara-negara boneka. Belanda berupaya memisahkan Irian Barat dari Republik Indonesia melalui Konferensi Malino di Makassar yang digelar 16-24 Juli 1946. 

Konferensi itu memecah Indonesia menjadi negara federal, dengan demikian pihak Belanda dapat lebih mudah memisahkan Irian Barat dari Indonesia. Di saat yang bersamaan, pemerintah Belanda mengeluarkan keputusan melalui Staatsblaad No 69, yang bertanggal 15 Juli 1946 yang menyatakan seluruh daratan Irian dinyatakan sebagai Karesidenan sendiri dan diangkatlah J.P.K. van Eechoud sebagai residennya.

Pembentukan karesidenan ini membuat wilayah Irian lepas dari Karesidenan Maluku. Sebagai tindak lanjut, digagas pula Konferensi Denpasar yang berlangsung 7 - 24 Desember 1946. 

Konferensi itu dihadiri oleh delegasi dari daerah Indonesia Timur yang kebanyakan adalah Raja atau Sultan pilihan dari H.J. van Mook. Sebanyak 71 perwakilan hadir dari Indonesia Timur, termasuk di dalamnya Sultan Zainal Abidin

Pada 1947, Zainal Abidin Alting Syah –yang memang merupakan keturunan raja-raja Tidore– diangkat menjadi Sultan Tidore. Pada 1949, Sultan Zainal sempat dirayu untuk bergabung dengan Belanda, tapi ia menolaknya.

Pasca Konferensi Meja Bundar (KMB) yang digelar 23 Agustus - 2 November 1949, Belanda memutuskan Irian Barat merupakan satu-satunya wilayah jajahan yang tak dikembalikan ke Indonesia. Sultan Zainal murka mendengar kabar ini. Ia mengirim surat penolakan ke Perdana Menteri Negara Indonesia Timur (NIT) pada 28 November 1949. 

Berikut ini kutipan surat tersebut:

“Paduka Tua Ketua yang Utama, Saya selaku Kepala Kerajaan Tidore dengan banyak penyesalan tidak dapat menyetujui hasil-hasil Konferensi Meja Bundar karena dengan hasil tersebut, kerajaan saya, walaupun untuk sementara waktu telah dipisahkan, yaitu satu bagian masuk dalam lingkungan Republik Indonesia Serikat dan lain bagian ialah Irian Barat termasuk di bawah kekuasaan Kerajaan Belanda. Pada akhirnya saya kemukakan, bahwa dalam keterangan yang pendek ini, dapat diambil kesimpulan, bahwa Kerajaan Tidore tetap mempertahankan haknya atas bagian Irian yang menurut sejarah termasuk dalam lingkungan Kerajaan Tidore. Sekianlah, Terimakasih."

Pasca bubarnya Republik Indonesia Serikat (RIS) pada 1950, Sultan Zainal Abidin menghadiri rapat dengan Belanda yang ditengahi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pada rapat ini, PBB memberikan tiga opsi kepada Sultan Zainal Abidin: Irian Barat dan Tidore sebagai negara merdeka; Irian Barat bersama Tidore berdaulat di bawah Kerajaan Belanda; dan Irian Barat bersama Tidore bersatu dengan Indonesia. Sultan Zainal Abidin Alting Syah memilih opsi yang ketiga.

Kehidupan Pasca Tidore dan Irian Barat Bersatu dengan Indonesia

Pasca Tidore dan Irian Barat bergabung dengan Indonesia, Presiden Soekarno menetapkan Sultan Zainal Abidin Syah sebagai Gubernur sementara Provinsi Perjuangan Irian Barat lewat SK Presiden RI Nomor 142 Tahun 1956. Setelahnya, ia diangkat menjadi Gubernur tetap Irian Barat pada tahun 1961.

Ia sempat diperbantukan di Kementerian Dalam Negeri pada 1961 - 1963, dan ikut serta dalam operasi Trikora untuk pembebasan Irian Barat pada 1962. Sultan Zainal Abidin Alting Syah kemudian wafat pada 4 Juli 1967. Jasadnya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kaphaha, Ambon. Kurang lebih 20 tahun setelahnya, kerangkanya dipindah ke Sonyine Soloka Kesultanan Tidore pada 11 Maret 1986.