Gubernur Jenderal Pertama VOC Adalah Pieter Both, Ini Kiprahnya
Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) merupakan perusahaan yang memegang kendali dagang di Hindia Timur, yang mampu memegang kontrol sedemikian lama di bumi Nusantara. Dalam menjalankan operasionalnya, VOC dipimpin oleh seorang gubernur jenderal. Gubernur Jenderal pertama VOC adalah, Pieter Both.
Di bawah kepemimpinannya, VOC mulai membangun pengaruh di beberapa kerajaan di Nusantara, yang saat ini bernama Indonesia. Both lah yang merintis Batavia sebagai pusat kekuasaan VOC, dan selanjutnya pemerintah kolonial Belanda.
Masa kepemimpinan Pieter Both sebagai Gubernur Jenderal VOC adalah sejak 19 December 1610 hingga 6 November 1614. Ia lahir pada 1568 di Amersfoort, yang saat itu berada di bawah kekuasaan Kerajaan Spanyol.
Tak banyak literatur yang mengungkap rekam jejak perjalanan awal kehidupan Pieter Both. Namun, dalam ulasan berikut ini akan membahas mengenai sekilas perjalanan karirnya, serta kiprahnya merintis kekuasaan VOC di Nusantara.
Jejak Karir Pieter Both
Karir Pieter Both sebelum mengemban tugas sebagai Gubernur Jenderal pertama VOC adalah, sebagai laksamana di sebuah perusahaan bernama Brabant Company atau Brabantsche Compagnie. Perusahaan ini juga dikenal sebagai Nieuwe Compagnie, yakni pendahulu VOC dalam misi dagang Kerajaan Belanda.
Sebagai informasi, Brabant Company didirikan pada 1599 oleh Jacques de Velaer, Isaac le Maire, Hans Hunger, Marcus de Vogelaer dan Gerard Reynst. Pada 1600, perusahaan ini merger dengan Compagnie van Verre, membentuk Vereenigde Compagnie van Amsterdam. Akhirnya, perusahaan ini dan perusahaan lain di Rotterdam, West Friesland dan Zeeland bergabung dengan VOC pada 1602.
Awalnya VOC beroperasi layaknya perusahaan dagang pada umumnya. Namun, demi kepentingan penguasaan sumber daya alam serta jalur dagang, pada 1610 VOC menetapkan jabatan gubernur jenderal untuk lebih tegas mengontrol kepentingan Belanda di Asia. Orang yang akhirnya mendapat mandat untuk menjadi Gubernur Jenderal pertama VOC, adalah Pieter Both.
Masa Kepemimpinan Pieter Both sebagai Gubernur Jenderal VOC
Tugas utama Pieter Both sebagai Gubernur Jenderal pertama VOC adalah mengamankan kepentingan dagang perusahaan ini di wilayah Hindia Timur. Selain itu, ia juga bertugas untuk menemukan tempat yang cocok untuk pertemuan kapal-kapal milik armada VOC, sekaligus sebagai tempat pusat pemerintahan.
Untuk melaksanakan tugas ini, ia mendirikan pos perdagangan permanen VOC di Jayakarta, mengikuti pos yang sebelumnya sudah dibangun di Banten. Jayakarta ini lah yang akhirnya menjadi pusat pemerintahan VOC, yang kemudian diteruskan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda.
Namun, di masa kepemimpinan Pieter Both, Batavia belum terbentuk, dan pengaruh VOC di Jayakarta masih sebatas untuk kegiatan dagang. Di masa kepemimpinannya, pusat pemerintahan VOC berlokasi di Ambon, yang dekat dengan pusat produksi rempah-rempah.
Meski dekat dengan pusat produksi rempah-rempah, Ambon jauh dari jalur perdagangan Asia dan wilayah aktivitas VOC lainnya, mulai dari Afrika hingga India hingga Jepang. Hal ini menjadi pertimbangan Pieter Both, sehingga ia menggagas pos dagang permanen di Jayakarta, yang dekat dengan jalur perdagangan. Sedikit demi sedikit, di bawah kepemimpinan Both, VOC memperbesar pengaruhnya di Jayakarta.
Kepemimpinan Pieter Both pun bukan tanpa tantangan. Sebab, saat ia memegang jabatan sebagai Gubernur Jenderal VOC, negara-negara Eropa lainnya, seperti Spanyol, Portugis, dan Inggris juga berupaya untuk memperluas pengaruhnya di Asia, termasuk di Nusantara.
Salah satu tantangan yang dihadapinya sebagai Gubernur Jenderal pertama VOC adalah, agresifnya Inggris dalam operasional dagang di Jawa. Tercatat selama 1611-1617, Inggris membuka pos dagang di Sukadana, Makassar, Jayakarta, Jepara, Aceh dan Jambi.
Ini artinya, hampir seluruh masa kepemimpinan Pieter Both hingga akhir 1614, ia menghadapi tantangan dari Inggris yang mengancam ambisi Belanda memonopoli perdagangan Hindia Timur. Belum lagi masih kuatnya pengaruh Portugis di Selat Malaka dan Spanyol di Kepulauan Maluku.
Beberapa tantangan ini tidak bisa ia tuntaskan hingga akhir masa kepemimpinannya, yakni 6 November 1614. Meski demikian, Pieter Both berhasil membangun fondasi yang cukup kokoh bagi operasional VOC di Hindia Timur.
Ia kemudian digantikan oleh Gerard Reynst, yang sebenarnya sudah ditunjuk sejak 1613, namun butuh 18 bulan perjalanan dari Belanda menuju Hindia Timur. Setelah Pieter Both melepas jabatan sebagai Gubernur Jenderal, ia berlayar ke Belanda dengan empat kapal. Di tengah perjalanan, kapal yang ditumpanginya karam di Flic-en-Flac, Mauritius.
Sekilas tentang Jabatan Gubernur Jenderal
Seperti telah disebutkan sebelumnya, untuk lebih tegas mengontrol kepentingan Belanda di Asia, VOC menetapkan pucuk pimpinan tertinggi dengan jabatan Gubernur Jenderal.
Gubernur Jenderal berfungsi sebagai kepala eksekutif kolonial, serta panglima tentara kolonial. Hingga 1903, semua pejabat dan organisasi pemerintah adalah agen resmi gubernur jenderal, dan sepenuhnya bergantung pada administrasi pusat dari kantor gubernur jenderal untuk anggaran mereka.
Untuk memastikan tidak adanya penyalahgunaan kekuasaan, Gubernur Jenderal diawasi oleh sebuah badan yang dinamakan Dewan Hindia atau Raad van Indië. Selain itu, Gubernur Jenderal juga bertanggung jawab terhadap Heeren XVII, yakni sebuah badan yang terdiri dari 17 pemegang saham.
Hingga 1815, Gubernur Jenderal memiliki hak mutlak untuk melarang, menyensor, atau membatasi penerbitan apa pun di koloni. Kemudian, berhak juga mengasingkan siapa pun yang dianggap subversif dan berbahaya bagi perdamaian dan ketertiban, tanpa melibatkan pengadilan hukum apa pun.
