Perjalanan sejarah Indonesia pernah mengalami pergantian kabinet berulang kali. Hal ini terjadi pasca perubahan sistem pemerintahan dari serikat menjadi kesatuan pada 1950-1959.

Kabinet Natsir merupakan kabinet pertama setelah pembubaran Republik Indonesia Serikat atau RIS. Mengutip laman Ruangguru.com, Kabinet Natsir diresmikan pada 7 September 1950, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 9 Tahun 1950.

Kabinet Natsir dipimpin oleh seorang perdana Menteri bernama Mohammad Natsir. Kabinet Natsir adalah kabinet koalisi yang dipimpin oleh partai Masyumi bersama dengan Partai Nasional Indonesia atau PNI. Awal pembentukan kabinet, orang-orang dari PNI tidak dilibatkan. Hal itu menjadi salah satu penyebab partai yang didirikan Soekarno menjadi oposisi bersama PKI dan Murba.

Susunan Kabinet Natsir

Kabinet Natsir (Wikipedia)

Dikutip dari laman Setkab.go.id, berikut susunan Kabinet Natsir.

• Perdana Menteri: Mohammad Natsir
• Wakil Perdana Menteri: Sri Sultan Hamengkubuwono IX
• Menteri Dalam Negeri: Assaat
• Menteri Luar Negeri: Mohammad Roem
• Menteri Keamanan Rakyat: Abdul Halim (berhenti 8 Desember 1950) dan Sri Sultan HB IX (diangkat 8 Desember 1950)
• Menteri Kehakiman: Wongsonegoro
• Menteri Penerangan: M.A. Pellaupessy
• Menteri Keuangan: Sjafruddin Prawiranegara
• Menteri Perdagangan dan Industri: Sumitro Djojohadikusumo
• Menteri Pertanian: Tandiono Manu
• Menteri Pekerjaan Umum dan Rekonstruksi: Herman Johannes
• Menteri Sosial: F.S. Haryadi
• Menteri Perhubungan: Djuanda
• Menteri Kesehatan: J.Leimena
• Menteri Agama: Wahid Hasjim
• Menteri Tenaga Kerja: Pandji Suroso
• Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: Bahder Johan
• Menteri Negara: Harsono Cokroaminoto

Program Kerja Kabinet Natsir

Konferensi Meja Bundar (sumberbelajar.belajar.kemdikbud.go.id)

Mengutip e-Modul Sejarah Indonesia (2019) oleh Kemendikbud, beberapa program Kabinet Natsir berhasil tercapai. Namun ada juga program kerja kabinet ini yang gagal dan belum berhasil terlaksana. Berikut program kerja Kabinet Natsir: 

• Mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilihan umum untuk Dewan Konstituante dalam waktu yang singkat.
• Mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintahan serta membentuk peralatan negara yang bulat berdasarkan Pasal 146 dalam UUD Sementara 1950.
• Menggiatkan berbagai usaha untuk mencapai keamanan dan ketentraman Mengembangkan dan memperkokoh kekuatan perekonomian rakyat sebagai dasar bagi pelaksanaan
• kegiatan perekonomian nasional yang sehat serta melaksanakan keragaman dan kesamarataan hak antara buruh dan majikan Membantu pembangunan perumahan rakyat
• serta memperluas berbagai usaha untuk meningkatkan kualitas dalam bidang Kesehatan dan kecerdasan Menyempurnakan organisasi Angkatan perang dan pemulihan
• mantan anggota-anggota tentara dan gerilya ke dalam masyarakat
• Memperjuangkan dan mengusahakan penyelesaian masalah perebutan wilayah Irian Barat dalam waktu yang singkat

Prestasi Kabinet Natsir

Mohammad Natsir (Wikipedia)

Keberhasilan yang dicapai Kabinet Natsir yang menonjol diantaranya adalah di bidang ekonomi yang di situ ada Sumitro Plan. Sumitro Plan berhasil mengubah sistem perekonomian yang pada awalnya adalah ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional.

Selain itu, Indonesia juga berhasil masuk PBB dan terjadi perundingan antara Belanda dan Indonesia mengenai masalah Irian Barat untuk pertama kalinya. Berikut kami rangkum keberhasilan yang diraih Kabinet Natsir:

• Di bidang ekonomi, terdapat Sumitro Plan yang mengubah ekonomi kolonial ke ekonomi nasional
• Menetapkan prinsip bebas aktif dalam kebijakan politik luar negeri Indonesia
• Indonesia masuk PBB
• Berlangsung perundingan antara Indonesia-Belanda untuk pertama kalinya mengenai Irian Barat.

Masalah dan Kendala Kabinet Natsir

Meski memiliki beberapa keberhasilan, namun program kerja Kabinet Natsir bukan tanpa kendala atau masalah. Ada beberapa kendala dan masalah yang harus dihadapi oleh Kabinet Natsir untuk menjalankan dan mensukseskan program kerjanya.

Pada program di bidang ekonomi, dalam penerapan Sumitro Plan, tidak bisa berjalan dengan maksimal. Hal ini karena para pengusaha yang diberikan bantuan banyak diselewengkan, sehingga banyak yang tidak mencapai sasaran.

Kemudian upaya perjuangan dan diplomasi mengenai masalah Irian Barat mengalami kebuntuan alias mengalami kegagalan. Selain itu, Kabinet Natsir nampaknya belum bisa terlepas dari masalah keamanan yang berupa masih adanya pemberontakan yang hampir menyerang seluruh wilayah Indonesia.

Banyak gerakan kedaerahan yang berusaha melakukan pemberontakan kepada pemerintah, seperti misalnya Gerakan DI/TII, Gerakan Andi Azis, Gerakan APRA, Gerakan RMS.

Selain itu, seringnya mengeluarkan Undang Undang darurat juga menjadi kendala Kabinet Natsir yang kemudian sering mendapatkan kritik dari oposisi.

Berikut kami rangkum masalah dan kendala yang dihadapi Kabinet Natsir:

• Pada penerapan Sumitro Plan, pengusaha nasional diberi bantuan kredit, tetapi bantuan itu diselewengkan pengunaannya sehingga tidak mencapai sasaran.
• Upaya memperjuangkan masalah Irian Barat dengan Belanda mengalami jalan buntu (kegagalan).
• Timbul masalah keamanan dalam negeri yaitu terjadi pemberontakan hampir di seluruh wilayah Indonesia seperti Gerakan DI/TII, Gerakan Andi Azis, Gerakan APRA, dan Gerakan RMS.