Pemerintah Kebut Pembangunan 93 Sekolah Rakyat, Target Rampung Akhir Juni 2026

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat. Hingga awal Juni 2026, progres pembangunan 93 lokasi Sekolah Rakyat mencapai rata-rata hampir 70% dan ditargetkan rampung pada 27 Juni mendatang.

Menteri PU, Dody Hanggodo, mengatakan percepatan pembangunan dilakukan dengan mengejar progres harian rata-rata 1-2%, bahkan hingga 3% di sejumlah lokasi yang sebelumnya mengalami keterlambatan.

"Progres rata-rata untuk 93 lokasi sekitar hampir 70 persen. Jadi per hari itu kita kejar rata-rata 1 sampai 2 persen. Ada yang kita kejar sampai 3 persen tergantung lokasi," ujar Dody dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Selatan, Kamis (5/6).

Sejumlah lokasi yang sebelumnya masuk kategori tertinggal seperti Singkawang, Brebes, Dharmasraya, Cilacap, hingga Lombok Utara mulai menunjukkan kemajuan signifikan. Untuk memastikan proyek berjalan sesuai jadwal, Kementerian PU melakukan koordinasi intensif dengan BUMN Karya dan penyedia jasa konstruksi.

Perlambatan pekerjaan ini disebutnya akibat banyak pekerja yang pulang saat masa libur panjang.  Namun, kondisi tersebut kini mulai membaik.

"Semua penyedia jasa sepertinya sedang optimistis dan berani kencang untuk mengejar target 27 Juni bisa selesai," katanya.

Meski demikian, Tidak seluruh proyek kemungkinan dapat selesai tepat waktu. Pemerintah memperkirakan lebih dari 80% lokasi dapat rampung sesuai target, sementara sisanya akan terus dikejar penyelesaiannya.

Selain 93 lokasi yang sedang dibangun, pemerintah juga menyiapkan tambahan 11 lokasi Sekolah Rakyat baru yang saat ini memasuki tahap lelang. Kontrak proyek ditargetkan dapat ditandatangani pada Juli 2026 dengan target penyelesaian pada Desember tahun ini.

"Tambahan 11 lokasi ini sedang kami lelang. Mudah-mudahan bulan Juni selesai dan Juli sudah kontrak. Targetnya selesai Desember," ujar Dody.

Zona Hijau Capai 85%

Dody meyakini tidak ada satu pun proyek yang melampaui target atau ekspektasi pemerintah. Hal itu lantaran waktu pelaksanaan yang relatif singkat dibandingkan kebutuhan ideal pembangunan.

Meski demikian, terdapat sejumlah lokasi yang masuk kategori zona hijau atau proyek dengan progres pembangunan tertinggi, yakni Sragen, Medan, Semarang, Bengkulu, Makassar, Sinjai, dan Takalar.

"Kalau lebih dari ekspektasi tidak ada. Sesuai saja. Karena waktunya memang sangat pendek. Tapi yang zona hijau itu progresnya sudah sekitar 85 persen," katanya.

Capaian itu lebih disebabkan kontrak yang dimulai lebih awal dibandingkan lokasi lainnya, bukan karena perlakuan khusus dari pemerintah. Sebaliknya, perhatian utama saat ini justru difokuskan pada proyek yang masuk kategori merah dan kuning .

Untuk mengatasi kendala tenaga kerja, pemerintah mendapatkan dukungan dari TNI. Sementara untuk persoalan pendanaan, pemerintah membantu menjembatani kebutuhan arus kas kontraktor hingga proses pembayaran proyek dapat dilakukan sesuai ketentuan.

"Kalau kurang orang kita tawarkan bantuan dari TNI. Kalau ada masalah pendanaan kita bantu bridging supaya progresnya tidak terhambat," ujar Dody.