Fitch Ratings Beri Outlook Negatif SWF Indonesia Investment Authority (INA) 

Fitch Ratings mempertahankan peringkat Indonesia Investment Authority (INA) di level “BBB” dengan prospek negatif. Prospek negatif Sovereign Wealth Fund (SWF) Indonesia itu sejalan dengan prospek peringkat utang pemerintah Indonesia yang saat ini juga berada di level “BBB/Negatif”.

Fitch juga mempertahankan peringkat gagal bayar penerbit jangka pendek dalam valuta asing INA di level “F2”. Sementara itu, peringkat nasional jangka panjang INA tetap berada di “AAA(idn)” dengan prospek stabil dan peringkat nasional jangka pendek di “F1+(idn)”.

“Prospek negatif pada IDR jangka panjang INA sejalan dengan prospek pemerintah Indonesia,” tulis Fitch Ratings dalam pengumumannya, dikutip Kamis (17/9)/ 

Selain itu, Fitch menilai dukungan luar biasa dari pemerintah Indonesia kepada INA “hampir pasti” diberikan apabila diperlukan. Penilaian itu terlihat dari skor dukungan INA sebesar 45 dari maksimum 60 berdasarkan kriteria Government-Related Entities (GRE) Fitch.

Fitch menilai pemerintah memiliki tanggung jawab dan insentif yang kuat untuk mendukung INA. Hal ini tercermin dari pengawasan pemerintah terhadap INA sejalan dengan prioritas nasional.

Fitch juga menyebutkan INA bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sementara pemerintah berperan untuk menunjuk dewan pengawas hingga pengawasan terhadap rencana bisnis, indikator kinerja utama, dan laporan operasional dan keuangan.

Dukungan pemerintah juga terlihat sejak pembentukan INA. Pemerintah memberikan suntikan modal awal sebesar Rp 30 triliun dan kontribusi ekuitas senilai Rp 45 triliun berupa kepemilikan saham di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI).

Kepemilikan saham itu sekaligus menjadi sumber pendapatan berulang bagi INA. Dividen dari Bank Mandiri dan Bank Rakyat Indonesia mencapai Rp 4,6 triliun pada 2025, setara 55% dari total pendapatan INA. Fitch mencatat regulasi juga memungkinkan pemerintah memberikan tambahan suntikan modal kepada INA apabila diperlukan.

Fitch juga menilai pemerintah Indonesia memiliki insentif yang sangat kuat untuk mendukung INA. Sepanjang 2025, INA bersama mitra investornya menggelontorkan investasi sekitar Rp 15,7 triliun ke berbagai sektor strategis.

“Mandat INA tetap berfokus pada bidang-bidang prioritas seperti infrastruktur, energi, transformasi digital, kesehatan, dan bahan canggih dan industri, yang mendukung tujuan pembangunan pemerintah secara lebih luas,” tulis Fitch. 

Fitch juga menyoroti risiko kuat apabila INA mengalami gagal bayar. Fitch menilai kondisi itu dapat mengganggu ketersediaan pembiayaan sekaligus meningkatkan biaya pendanaan bagi pemerintah pusat dan entitas terkait pemerintah lainnya. Gagal bayar INA juga berpotensi menekan kepercayaan investor terhadap iklim investasi Indonesia.

Risiko tersebut kian meningkat karena INA memiliki posisi strategis dan menjalin hubungan erat dengan investor global. INA juga bermitra dengan sejumlah lembaga internasional yang telah berkomitmen menyediakan investasi lebih dari US$ 25 miliar di Indonesia. Meski begitu, Fitch menilai risiko tersebut terbatas karena rendahnya utang INA dan bukan penerbit acuan pemerintah di pasar surat utang.

Dari sisi kinerja, INA membukukan pendapatan Rp 8,5 triliun pada 2025, naik dari Rp 5,9 triliun pada 2024. Laba bersih juga meningkat menjadi Rp 7,4 triliun dari Rp 5,4 triliun.

Kenaikan tersebut antara lain ditopang pendapatan investasi yang meningkat menjadi Rp 866,3 miliar dari Rp 504,4 miliar pada 2024. Dividen dari Bank Mandiri dan Bank Rakyat Indonesia tetap menjadi sumber utama pendapatan berulang INA dengan kontribusi mencapai 55% dari total pendapatan.

Fitch juga mencatat INA mempertahankan tingkat utang yang rendah sepanjang 2025. INA lebih banyak membiayai pertumbuhan portofolio melalui ekuitas, sumber daya internal, dan dana investor ketimbang utang. Fitch menilai strategi tersebut menjaga struktur permodalan INA tetap konservatif. INA juga memiliki likuiditas yang memadai melalui kas, deposito berjangka, dan kepemilikan obligasi.

“Meskipun saldo kas turun menjadi Rp 9,8 triliun pada tahun 2025 dari Rp 12,8 triliun pada tahun 2024 seiring percepatan penyaluran dana INA di sektor-sektor prioritas,” tulis Fitch.