BPKH Jadi Pengendali, Bank Muamalat Yakin Kredit Tumbuh 20% Tahun Ini
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (BBMI) menargetkan penyaluran kredit dapat tumbuh di kisaran 15% - 20% hingga akhir 2022. Hal ini akan ditopang pertumbuhan pembiayaan konsumer, wholesale banking, dan pembiayaan terkait haji, seiring masuknya Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sebagai pemegang saham pengendali perusahaan.
Sebagai informasi, BPKH telah menyuntikan modal sebesar Rp 1 triliun ke Bank Muamalat melalui pembelian saham baru dengan mekanisme hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) atau rights issue. Selain itu, BPKH juga akan membeli sukuk subordinasi Bank Muamalat senilai Rp 2 triliun dalam waktu dekat.
"Kami akan selektif di wholesale banking, tapi di konsumer akan difokuskan. Pembiayaan terkait Haji kami akan fasilitasi supaya layanan bagus dari sisi funding dan finance. Toh pemegang sahamnya di situ," kata Direktur Utama Bank Muamalat Achmad K. Permana dalam Konferensi Pers, Selasa (4/1).
Perusahaan akan merealisasikan target pertumbuhan penyaluran kredit dengan berfokus pada pembiayaan di segmen dan ekosistem syariah.
Berdasarkan laporan keuangan Bank Muamalat per September 2021, pembiayaan bagi hasil tumbuh tipis 0,52% menjadi Rp 15,17 triliun, dari posisi akhir 2020 senilai Rp 15,09 triliun. Sementara itu, dana pihak ketiga (DPK) susut 1.1% menjadi Rp 40,96 triliun, dengan penurunan penghimpunan dana murah 6,69% menjadi Rp 17,39 triliun.
Permana memperkirakan DPK perseroan tumbuh 12% hingga akhir tahun. Menurutnya, pendorong pertumbuhannya adalah masuknya BPKH sebagai pemegang saham pengendali perseroan. Pasalnya, nasabah-nasabah yang ragu dengan performa Bank Muamalat kembali menyimpan dananya di perseroan setelah ada intervensi dari BPKH dalam mengelola Bank Muamalat.
Pada 2022, target penyerapan DPK Bank Muamalat akan fokus pada dana murah. Pertimbangannya, perseroan sulit mendapatkan instrumen pembiayaan pada kondisi saat ini.
Hingga kuartal III-2021, komposisi dana murah atau current account saving account (CASA) perusahaan tercatat mencapai 42,47% atau senilai Rp 17,39 triliun. Komposisi ini lebih rendah dari realisasi akhir 2020 senilai Rp 18,64 triliun atau 45,01%.
"CASA kami sudah tumbuh cukup bagus (hingga akhir 2021), sekarang sudah di sekitar 60%. Jadi, (pada 2022) kami akan naikkan ke sekitar 65%," kata Permana.
Dengan demikian, rasio kecukupan modal perusahaan kini mencapai sekitar 30% - 32%. Capaian itu naik hampir dua kali dari posisi akhir September 2021 di level 15,26%.
Untuk mengoptimalkan modal, Permana mengatakan akan masuk dalam segmen pembiayaan dengan risiko rendah. Selebihnya, akan dipakai sebagai dana investasi ke instrumen-instrumen syariah.
Sementara itu, penyerahan aset buruk atau bad bank BMI ke PT Perusahaan Pengelola Aset senilai Rp 10 triliun. Dengan demikian, rasio net performing loan (NPL) BMI saat ini membaik ke level 0,85% dari posisi akhir kuartal III-2021 di titik 4,94%.
Pendapatan Biaya dari Digitalisasi
Di sisi lain, Permana optimistis tahun pertama pasca masuknya BPKH sebagai pemegang saham pengendali perseroan dapat mencetak laba hingga Rp 100 miliar. Hingga kuartal III-2021, total laba komprehensif susut 22,57% secara tahunan menjadi Rp 15,55 miliar dari Rp 20,09 miliar.
Permana mengatakan salah satu pendorong pendapatan perseroan adalah pendapatan berbasis biaya atau fee based income, terutama pendapatan dari kegiatan transaksi digital, wealth management, reksa dana, dan sebagainya.
"Kami sudah siapkan beberapa produk untuk men-generate fee based income yang lebih bagus lagi. Transaksi digital sudah jalan, tinggal kami naikkan lagi," ucap Permana.
Seperti diketahui, salah satu misi BPKH saat menjadi pemegang saham pengendali adalah mengembangkan produk digital banking yang lebih lagi. Menurut Permana, pihaknya sedang berhubungan dengan salah satu konsultan terkait strategi digitalisasi Bank Muamalat.
Digitalisasi yang dimaksud Permana tidak se-ekstrem PT Bank Neo Commerce. Namun demikian, Permana mengatakan salah satu target digitalisasi perseroan adalah menambah fitur pembukaan akun tabungan melalui gawai dan tanpa harus datang ke cabang.
"Kalau bank seperti Muamalat, kami akan pilih (fitur-fitur) mana yang harus didigitalkan, dan mana yang harus menggunakan infrastruktur bank seperti sekarang, ucap Permana.
