Pemerintah Buka Rekening Gratis Bagi Warga Usia 17 Tahun, Apa Manfaatnya?

Pemerintah kini tengah memperluas akses keuangan yang semula berawal dari program edukatif berbasis sekolah menuju digitalisasi infrastruktur finansial nasional. Inisiatif ini mengacu pada Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020.

Ketentuan ini menargetkan tingkat inklusi keuangan nasional mencapai 90% pada tahun 2024 dan 98% pada Indonesia Emas 2045. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama kementerian Pendidikan, dan bank-bank nasional mengimplementasikan Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) melalui produk Tabungan Simpanan Pelajar (SimPel).

Hingga akhir tahun 2024, program KEJAR mencatatkan pencapaian dengan membuka 58,12 juta rekening pelajar dan menghimpun dana simpanan sebesar Rp 35,3 triliun.

Setelahnya, Presiden Prabowo Subianto juga menyiapkan kebijakan berupa penyediaan rekening bank gratis secara otomatis bagi seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) yang menginjak usia 17 tahun dan masuk dalam kelompok desil 1 hingga desil 4. Pembukaan rekening itu beriringan saat penerbitkan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Melalui skema baru ini, setiap rekening yang dibuka secara massal akan terhubung langsung dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan dibekali saldo awal Rp 50 ribu-Rp 80 ribu yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Strategi ini diharapkan bisa menghilangkan hambatan finansial dan administratif dalam mengakses perbankan formal bagi generasi muda.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, pada 9 September lalu menjelaskan bahwa program pembukaan rekening itu berfungsi sebagai saluran pemerintah untuk menyalurkan langsung berbagai program stimulus maupun dana bantuan pemerintah kepada masyarakat melalui rekening penerima.

Data Penyaluran Terintegrasi

Integrasi NIK sebagai identifikasi tunggal rekening diproyeksikan mempermudah konsolidasi data kependudukan dan penerima manfaat antar-kementerian. Hal ini mencegah terjadinya duplikasi penyaluran bantuan sekaligus agar penyaluran berbagai bantuan sosial lebih lancar dan tepat sasaran.

Pemerintah menargetkan program pembukaan rekening mulai berjalan sebelum akhir tahun. Adapun mekanisme pelaksanaan program tersebut baru akan dibahas bersama Bank Indonesia (BI) dan OJK.

Airlangga mengatakan, pembukaan rekening gratis otomatis bagi warga berumur 17 tahun dirancang menggunakan basis data kependudukan terintegrasi antara Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) agar masyarakat dapat menerima rekening secara otomatis tanpa harus datang langsung ke bank.

Program pembukaan rekening massal ini ditaksir menelan anggaran awal senilai Rp 3,8 triliun dengan menyasar sekitar 76,8 juta warga berusia di atas 17 tahun yang belum memiliki rekening bank.

Airlangga telah melaporkan perkembangan terkait alokasi kebutuhan anggaran ini kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia juga akan berkoordinasi dengan Menteri Keuangan Suahasil Nazara.

“Kami dengan Menteri Keuangan mau melihat program lanjutan seperti apa. Karena kami tahu, bahwa ada insentif seperti bansos yang diberikan kepada mereka yang sudah menikah,” kata Airlangga kepada wartawan di Jakarta, Rabu (23/9).

Sementara itu, dalam scenario bertahap yang menjangkau 200 juta penduduk usia dewasa muda total kebutuhan APBN diproyeksikan menyentuh Rp11 triliun. “Dana dari APBN. Jadi kalau totalnya 200 juta penduduk, berarti sekitar Rp 11 triliun,” kata Airlangga di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu (9/9).

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyampaikan kesiapan APBN untuk menjalankan program pembuatan KTP langsung dapat rekening bank kali ini, terlebih pemerintah saat ini memiliki dana cadangan belanja.

Pemerintah telah menunjuk dua Bank BUMN sebagai motor eksekusi awal, yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank Syariah Indonesia (BSI). BRI ditugaskan melayani pembukaan rekening nasional secara umum memanfaatkan jaringan fisik dan digitalnya yang luas.

Sedangkan BSI difokuskan untuk wilayah Provinsi Aceh yang menerapkan sistem keuangan syariah penuh, serta bagi masyarakat yang memilih layanan finansial berbasis syariah.