Pemerintah Bakal Tarik Dana SAL dari Himbara, OJK Ungkap Dampak ke Biaya Bank

Image title
17 November 2026, 12:30
Warga menunjukkan uang pecahan rupiah dan dolar Amerika Serikat (AS) di Jakarta, Jumat (13/11/2026). Rupiah ditutup menguat 0,18 persen ke level Rp18.206 per dolar AS dibandingkan penutupan hari sebelumnya di level Rp18.239 per dolar AS.
ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/kye
Warga menunjukkan uang pecahan rupiah dan dolar Amerika Serikat (AS) di Jakarta, Jumat (13/11/2026). Rupiah ditutup menguat 0,18 persen ke level Rp18.206 per dolar AS dibandingkan penutupan hari sebelumnya di level Rp18.239 per dolar AS.
Button AI SummarizeMembuat ringkasan dengan AI

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai penarikan Saldo Anggaran Lebih (SAL) dari perbankan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) berpotensi memengaruhi persaingan penghimpunan dana dan suku bunga perbankan. Meski begitu Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, potensi perebutan dana di pasar dan tekanan terhadap net interest margin (NIM) masih dapat berlangsung secara sehat selama likuiditas perbankan tetap terkendali.

"Pada prinsipnya kondisi likuiditas perbankan yang manageable dapat menciptakan persaingan perolehan dana dan pemberian suku bunga perbankan (yang pada akhirnya akan mempengaruhi NIM) yang lebih sehat dan terukur," kata Dian dalam jawaban tertulis, dikutip, Selasa (17/11).

Ia menjelaskan, besaran biaya dana atau cost of fund tidak hanya ditentukan oleh penarikan SAL. Faktor lain yang turut memengaruhi antara lain strategi pendanaan masing-masing bank, struktur dana, tingkat suku bunga pasar, profil jatuh tempo kewajiban, serta kondisi likuiditas secara keseluruhan. Oleh sebab itu, dampak penarikan dana SAL terhadap biaya dana dan NIM setiap bank tidak akan sama.

Dian mengatakan secara umum likuiditas perbankan masih berada dalam kondisi memadai. Pada September 2026, rasio Liquidity Coverage Ratio (LCR) tercatat sebesar 181,91%, jauh di atas ketentuan minimum 100%.

Sementara itu, rasio alat likuid terhadap non-core deposit (AL/NCD) mencapai 105,7%, sedangkan rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga (AL/DPK) sebesar 24,1%. Kedua rasio tersebut juga berada di atas ambang batas minimum masing-masing sebesar 50% dan 10%.

"Secara umum, kinerja perbankan pada posisi September 2026 tumbuh positif dengan pertumbuhan kredit secara year on year (yoy) mencapai 13,26% sejalan dengan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) secara yoy sebesar 8,22 persen," ujar Dian.

Selain likuiditas yang masih terjaga, kualitas kredit perbankan juga dinilai tetap terkendali. Rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) gross tercatat sebesar 2,07%, sedangkan NPL net sebesar 0,82%.

Dian menjelaskan, rencana penarikan dana SAL pada bank Himbara telah sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian kemitraan. Karena itu, bank dinilai telah mengidentifikasi dan menyiapkan langkah mitigasi untuk mengantisipasi perubahan posisi dana tersebut.

Meski demikian, OJK mengingatkan bank agar mengelola likuiditas dengan memperhatikan karakteristik sumber pendanaan, termasuk besaran dana dan jangka waktu penempatannya.

Bank juga perlu memastikan pengelolaan aset dan liabilitas berjalan secara prudent melalui penerapan Asset and Liability Management (ALMA), penyediaan aset likuid berkualitas tinggi atau High Quality Liquid Asset (HQLA), serta pelaksanaan stress testing secara berkala.

Selain itu, bank harus menyiapkan rencana pendanaan darurat atau contingency plan untuk mengantisipasi potensi gangguan likuiditas, baik yang berasal dari kondisi internal bank maupun gejolak pasar secara luas.

Menurut Dian, keterprediksian dan perencanaan penempatan maupun penarikan dana dalam jumlah besar juga penting untuk menjaga stabilitas likuiditas. Dengan pemberitahuan yang memadai, bank memiliki waktu untuk menyesuaikan strategi pendanaan tanpa menimbulkan tekanan yang tidak diperlukan.

"OJK, akan terus memantau kondisi likuiditas perbankan, baik secara individual maupun industri, melalui pengawasan berbasis risiko. Pengawasan tersebut juga akan diperkuat melalui koordinasi dengan Bank Indonesia (BI), Kementerian Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam kerangka Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK)," katanya.

add katadata as preferred source
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami
Baca artikel ini lewat aplikasi mobile.

Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.

mobile apps preview
Reporter: Nuzulia Nur Rahmah

Cek juga data ini

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...