Prabowo Lantik Muliaman Hadad Sebagai Kepala Danantara Embrio Superholding BUMN
Buat ringkasan dengan AI
Presiden Prabowo Subianto akan melantik Muliaman Darmansyah Hadad Sebagai Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) di Istana Negara Jakarta, Selasa (22/10) pagi.
Muliaman akan menjabat sebagai penanggung jawab Danantara, lembaga yang dipersiapkan sebagai cikal bakal Superholding Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Katadata.co.id. Posisi Danantara sangat strategis, karena langsung berada di bawah kendali presiden. Lembaga ini dirancang untuk mengelola BUMN dengan merujuk pada konsep Khazanah Berhad yang diterapkan di Malaysia.
Keberadaan Indonesia Investment Authority (INA) dalam struktur Danantara juga menjadi perhatian. Hal ini menandakan bahwa semua BUMN diharapkan dapat berintegrasi ke dalam Danantara dalam waktu dekat. Model pengelolaan yang profesional menjadi salah satu fokus utama, di mana fungsi-fungsi Public Service Obligation (PSO) atau Kewajiban Pelayanan Publik akan dilepaskan.
Dengan langkah ini, Kementerian BUMN akan bertransformasi menjadi regulator yang lebih efisien, memungkinkan Kementerian BUMN untuk fokus pada tugas pengawasan dan pengaturan sektor publik yang lebih baik. Inisiatif ini diharapkan dapat memperkuat kinerja dan daya saing BUMN di tingkat nasional maupun internasional.
Sebelumnya, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN dengan Kartika Wirjoatmodjo buka suara mengenai kelanjutan rencana superholding BUMN. Pembentukan superholding terus dikaji bersama dengan para ahli agar BUMN menjadi satu entitas dengan pengelolaan yang profesional, besar, dan berskala internasional.
Di bawah pemerintahan yang baru, BUMN akan mengadopsi semua program dari Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia mencontohkan swasembada pangan di mana BUMN akan menekankan pada peran badan usaha logistik (Bulog) hingga perusahaan pupuk.
"Ini kami petakan minggu-minggu ini dan kita sinergikan dengan kepentingan teknisnya," tuturnya, Senin (21/10).
Associate Director BUMN Research Group Lembaga Management Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia (UI) Toto Pranoto sebelumnya mengatakan, rencana perombakan Kementerian BUMN sebenarnya merupakan ide lama. Rencana ini sudah diinisiasi di bawah Tanri Abeng yang sempat menjabat sebagai Menteri BUMN periode 1998-1999.
Saat Indonesia memasuki era transisi dari Orde Baru ke Reformasi, Tanri mendapatkan tugas mendirikan Kementerian Negara Pendayagunaan BUMN. Namun, ide ini pupus sebab Tanri tidak lama menjabat sebagai Menteri BUMN. Toto mengatakan pembahasan ide soal perombakan BUMN menjadi badan hidup kembali sekitar dua tahun yang lalu namun ide tersebut belum terealisasikan.
"Mungkin Pak Prabowo melihat (jika) eksekusinya di tangan Kementerian (BUMN) dianggap birokratis sampai kelincahannya kurang," ujar Toto. Apalagi, saat ini beberapa perusahaan pelat merah sedang melaksanakan restrukturisasi hingga merger, bahkan mempersiapkan pembentukan perusahaan induk (holding company). Karena itu, Kementerian BUMN akan berfungsi sebagai lembaga yang mengelola seluruh perusahaan pelat merah.
