Disorot ICW soal Kontrak Rp14,69 M dengan Dua Kementerian, RANS Buka Suara
Membuat ringkasan dengan AI PT Rans Entertainmen Indonesia Tbk (RANS) buka suara mengenai temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) terkait pengadaan jasa influencer oleh Kementerian Kebudayaan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) senilai total Rp 14,69 miliar.
Dalam keterangan tertulis pada Selasa (10/11), RANS menjelaskan nilai kerja sama tersebut mencakup empat kampanye, yakni satu kampanye promosi museum bersama Kementerian Kebudayaan senilai Rp 3,9 miliar dan tiga kampanye bersama KKP senilai Rp 10,79 miliar.
"Setiap kerja sama yang dijalankan RANS maupun anak usahanya dengan instansi pemerintah maupun organisasi lainnya dilakukan secara profesional dengan mengikuti prosedur pengadaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti melalui Inaproc.id atau e-catalogue.com yang dapat secara terbuka diakses oleh masyarakat," tulis manajemen RANS dalam keterangannya.
Perusahaan yang dibentuk Raffi Ahmad itu menyatakan telah mengikuti persyaratan administratif, teknis, dan komersial yang ditetapkan masing-masing instansi dalam proses pengadaan tersebut.
"Dalam setiap proses pengadaan, RANS mengikuti persyaratan administratif, teknis, dan komersial yang ditetapkan oleh instansi terkait," tulis perusahaan.
Terkait ruang lingkup pekerjaan, RANS menyebut kerja sama dengan Kementerian Kebudayaan ditujukan untuk mempromosikan museum-museum di Indonesia melalui konten yang menarik dan interaktif. Tujuannya untuk meningkatkan kunjungan masyarakat ke museum.
Sementara itu, kerja sama dengan KKP mencakup produksi dan penyebarluasan konten edukasi mengenai potensi sumber daya laut serta industri perikanan Indonesia.
"Mengingat potensi laut Indonesia yang sangat luas," kata manajemen.
Dalam pelaksanaannya, RANS bekerja sama dengan The Dudas-1 untuk mengemas konten edukasi dalam konsep perjalanan dan touring. Konten tersebut antara lain menampilkan budidaya ikan nila di Karawang, pengembangan kampung nelayan dan Salt Industry Centre di Rote Ndao, serta fasilitas pendukung nelayan seperti cold storage dan pabrik es di Cemaga Utara, Natuna.
RANS juga membantah bahwa nilai kontrak Rp 14,69 miliar tersebut hanya digunakan untuk membayar publikasi di media sosial. Perusahaan menyatakan penetapan harga mengacu pada commercial rate card yang biasa digunakan untuk klien lainnya.
"Nilai kerja sama dengan total keseluruhan Rp 14.696.955.002, terdiri dari campaign kemendikbud sebesar Rp 3.900.000.002 dan 3 campaign KKP sebesar Rp 10.796.955.000 mengacu pada commercial rate card yang umumnya digunakan untuk klien RANS lainnya," tulis perusahaan.
Mereka mengatakan, penentuan nilai kontrak tersebut mempertimbangkan ruang lingkup pekerjaan, jenis layanan, jumlah konten, lokasi kegiatan, tingkat kompleksitas pelaksanaan, hingga hasil pekerjaan yang disepakati.
"Nilai tersebut bukan semata-mata biaya publikasi di media sosial, melainkan mencakup produksi konten, biaya travel, logistik, kehadiran influencer dalam acara, program off-air serta berbagai aktivitas promosi lainnya," tulis manajemen.
Perusahaan mengklaim empat kampanye tersebut telah menghasilkan lebih dari 150 keluaran pekerjaan atau output selama periode pelaksanaan. Sebanyak lebih dari 120 output berasal dari tiga kampanye bersama KKP, sedangkan lebih dari 25 output lainnya berasal dari kampanye promosi museum bersama Kementerian Kebudayaan.
Selain jumlah konten, perusahaan juga menyampaikan capaian penayangan dari seluruh kampanye tersebut. RANS menyebut konten yang diserahkan kepada kementerian telah mencatatkan puluhan juta penayangan.
"Saat seluruh kewajiban RANS diserahkan kepada klien, seluruh campaign tersebut telah mencatat lebih dari 52,6 juta views secara kumulatif di kanal digital," tulis perusahaan.
Terkait sorotan mengenai potensi konflik kepentingan, RANS mengakui memahami perhatian publik terhadap posisi Raffi Ahmad sebagai pemegang saham mayoritas perusahaan sekaligus Utusan Khusus Presiden.
Namun, perusahaan menyatakan ekosistem bisnis dan sejumlah kekayaan intelektual yang dimilikinya telah berkembang sebelum Raffi Ahmad dilantik sebagai Utusan Khusus Presiden pada Oktober 2024 dan sebelum memperoleh penunjukan dari Kementerian Kebudayaan maupun KKP.
"RANS telah berdiri sejak 2018, dan berhasil menjadi salah satu creator-based venture yang paling sukses di Indonesia, terbukti dengan followernya yang mencapai lebih dari 140 juta dan telah bekerja sama dengan berbagai mitra baik swasta atau lembaga pemerintah," tulis perusahaan.
RANS juga mencontohkan The Dudas-1 yang disebut telah memproduksi sekitar 90 konten sebelum mendapatkan penunjukan dari KKP.
ICW sebelumnya mengungkap pengadaan jasa influencer oleh dua kementerian melalui PT Rans Animasi Indonesia. Berdasarkan data realisasi pengadaan pada portal Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) periode 2023-2026, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengadakan lima paket pengadaan pada 2024. Sementara itu, KKP mengadakan tiga paket pada periode 2025-2026.
ICW menyoroti pengadaan tersebut karena berlangsung di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. Salah satu pengadaan yang disorot adalah paket penayangan Instagram Story di akun @raffinagita1717 senilai Rp575,7 juta. Nilai tersebut dinilai kontras dengan pemangkasan anggaran yang berdampak pada alokasi dana desa.
Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.
