Izin Hutan PT RAPP Dicabut, Bagaimana Nasib Produksi APRIL Group?
Hak usaha kehutanan PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) seluas 338.536 hektare dicabut pemerintah pada Kamis (19/11), setelah perusahaan beroperasi lebih dari tiga dekade di Riau. Sebagai roda bisnis utama APRIL Group, seberapa besar pencabutan berdampak pada produksi grup perusahaan ini?
Menurut laman resmi APRIL Group, total lahan kelolaan kelompok bisnis itu mencapai 1,4 juta hektare. Dari jumlah tersebut, 618,1 ribu hektare atau 43 persen di antaranya berupa hutan tanaman industri (HTI). Jika dirinci, 12 konsesi kehutanan tersebut dikelola sendiri oleh APRIL Group, dan terdapat 28 konsesi lainnya yang dikelola mitra pemasok eksklusif.
Adapun lahan kelolaan lainnya berupa area konservasi, hutan tanaman rakyat, area infrastruktur terbangun, serta area yang tidak digunakan untuk operasional.
Dalam hal ini, PT RAPP merupakan unit bisnis utama APRIL Group yang mengelola hutan tanaman industri sekaligus pabrik utama grup perusahaan. Ketika perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) PT RAPP dicabut, APRIL Group masih memiliki puluhan pemasok lainnya untuk menunjang produksi perusahaan pulp dan kertas tersebut.
Berdasarkan Laporan Keberlanjutan APRIL Group 2025, 50 persen dari 15,5 juta ton kayu dan serat yang diolah ke pabrik berasal dari mitra pemasok. Kemudian, 32 persen dari perkebunan APRIL, 2 persen dari hutan tanaman rakyat, dan 16 persen lainnya berasal dari open market suppliers.
Akan tetapi, belum dapat dipastikan apakah pabrik utama grup usaha yang dikelola PT RAPP ikut dihentikan operasionalnya. Ketersediaan pemasok lainnya juga belum bisa memastikan performa produksi APRIL Group ‘aman’ dari guncangan.
Dalam pernyataan resmi kepada Katadata, manajemen perusahaan mengungkapkan bahwa prioritas utama perusahaan saat ini adalah menjaga kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada kegiatan operasionalnya.
Berdasarkan data perusahaan, PT RAPP bersama APRIL Group mempekerjakan lebih dari 41.000 orang dan menopang ratusan pelaku usaha lokal yang memasok barang dan jasa.
“Kami akan terus memberikan informasi kepada kontraktor, pelanggan, pemasok, dan mitra usaha lainnya, serta berupaya meminimalkan gangguan yang mungkin timbul,” demikian pernyataan manajemen, pada Jumat (20/11).
Pada 2025, pabrik terintegrasi APRIL Group telah mengolah 15,5 juta ton kayu dan serat. Jutaan ton bahan baku itu menghasilkan sekitar 4 juta ton bubur kertas menjadi berbagai produk hilir, seperti kertas, viscose, benang, dan kertas karton yang dipasarkan ke 119 negara.
Manajemen perusahaan juga mengatakan, lebih dari 85 persen hasil produksi PT RAPP bersama APRIL Group diekspor dan menghasilkan devisa bagi Indonesia.
Izin Usaha Kehutanan PT RAPP Dicabut
Melaui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026, pemerintah menjatuhkan sanksi administratif berupa pencabutan PBPH PT RAPP. Pencabutan izin didasari oleh sejumlah temuan pelanggaran lingkungan di kawasan hutan oleh perusahaan tersebut.
Pelanggaran oleh PT RAPP antara lain kebakaran lahan gambut berulang, keberadaan perkebunan kelapa sawit seluas kurang lebih 18.362,74 hektare, bukaan tambang tanpa izin sekitar 541,46 hektare, serta kerusakan kawasan lindung seluas kurang lebih 211,54 hektare.
Di samping itu, ditemukan juga permasalahan terkait perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo, yang berdampak terhadap habitat gajah sumatra.
PT RAPP telah beroperasi di beberapa wilayah di Riau sejak 1993, mengelola 338.536 hektare Hutan Tanaman Industri (HTI) yang kini seluruhnya harus dikembalikan ke negara. Operasi penertiban terhadap PT RAPP ini dipimpin oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH.
Akan tetapi, PT RAPP menyatakan masih menunggu pemberitahuan resmi dari pemerintah tentang pencabutan PBPH di Riau. Sejauh ini, perusahaan mengaku baru mendapatkan informasi mengenai pencabutan izin tersebut dari media.
“Kami menghormati kewenangan Pemerintah dan akan terus berkomunikasi secara konstruktif dengan otoritas terkait. Saat ini kami menunggu pemberitahuan resmi serta penjelasan lebih lanjut, dan akan memberikan tanggapan melalui mekanisme yang sesuai setelah kami menerimanya,” kata manajemen perusahaan.
