BI akan Rilis Kartu kredit Domestik April, Tinggalkan Visa-Mastercard
Bank Indonesia berencana meluncurkan kartu kredit domestik antara akhir bulan ini atau awal bulan depan. Settlement kartu kredit tersebut akan dilakukan di dalam negeri, tak seperti provider asing Visa atau Mastercard.
"Sekarang BI berdiskusi terus dengan industri, sekitar 90% sudah disepakati arragemenet-nya, dan kemungkinan besar di akhir Maret atau awal April di-launching yang disebut kartu kredit domestik," kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono dalam pelatihan wartawan di Yogyakarta, Sabtu (18/3).
Adapun penerbitan kartu kredit domestik ini juga akan berkesinambungan dengan rencana pemerintah untuk memiliki kartu kredit pemerintah (KKP) domestik. Pemerintah sebelumnya meluncurkan KKP pada September tahun lalu, tetapi baru melayani transaksi menggunakan QRIS. Dalam rapat dewan gubernur BI pekan lau diketahui, KKP domestik versi fisik akan diluncurkan bulan depan dengan menggunakan GPN, bukan provider asing.
Erwin mengatakan, peluncuran KKP domestik nantinya setelah kartu kredit domestik resmi dikeluarkan antara akhir Maret atau awal April 2023.
Ia menjelaskan, inisiatif kartu kredit domestik tersebut sejalan dengan keingin bank sentral agar settlement transaksi kartu kredit tidak perlu lagi di luar negeri. Ini lantaran penyelesaian transaksi kartu kredit yang banyak beredar saat ini seperti Visa dan Mastercard masih dilakukan di luar negeri meski transaksinya di dalam negeri.
Selain menghemat devisa, upaya mengurangi ketergantungan terhadap penyedia asing salah satunya karena alasan keamanan. "Dalam kondisi yang tidak memungkinkan, dalam kondisi kritis, ketergantungan itu tidak mungkin," kata Erwin.
Penggunaan provider domestik, menurut dia, jugaakan lebih mengguntungkan. Perusahaan jasa keuangan domestik yang menerbitkan kartu kredit dengan provider asing seperti Visa atau Mastercard saat ini dikenai biaya layanan. Biaya itu justru lari ke luar, alih-alih bisa dimanfaatkan pelaku usaha domestik.
Meski demikian, Erwin menyebut pihaknya tidak akan memaksa bank-bank di dalam negeri menerbitkan kartu kredit domestik buatan BI. Namun ia menyebut diskusi soal kartu kredit domestik ini sudah sejak lama dan akan dirancang secanggih provider luar negeri dari sisi keamanan untuk mendeteksi fraud.
"Inisiatif ini tidak sama sekali untuk inisiatif anti asing atau deglobalization, tetapi untuk bisnis as usual saja, kesempatan bagus untuk mengurangi ketergantungan terhadap single provider," kata Erwin.
Sementara itu Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menjelaskan, penerbitanm kartu kredit pemerintah akan dilaksanakan pada April 2023. Kartu kredit tersebut bisa digunakan oleh konsumen ritel lantaran akan dikonsolidasikan dalam sistem pembayaran.
Perry menyampaikan, kartu kredit pemerintah akan diterbitkan secara terbatas atau soft launching pada bulan depan. Sementara itu, penerbitan kartu kredit pemerintah secara luas akan dilakukan pada Mei 2023.
"Launching kartu kredit pemerintah secara besar pada Mui 2023, demikian juga untuk konsolidasi dalam sistem industri pembayaran," kata Perry dalam Uji uji kelayakan dan kepatutan Calon Gubernur Bank Indonesia periode 2023-2028, Senin (20/3).
Presiden Joko Widodo sebelumnya menginginkan agar KKP bisa memakai provider lokal untuk proses settlemen transaksinya, Hal ini untuk mengurangi ketergantungan terhadap jasa internasional dan tidak akan terganggu jika terjadi krisis di global, seperti saat AS memberi sanksi ke Rusia lewat layanan Visa dan MAstercard.
"Kalau kita memakai platform kita sendiri dan itu menyebar, semuanya menggunakan mulai dari kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota, kita akan lebih tenang," kata Presiden Widodo dalam saluran resmi Sekretariat Presiden, Rabu (15/3).
