Bocoran Isi Pidato Prabowo Hari Ini soal Strategi Ekonomi dan Fiskal 2026

Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan strategi ekonomi dan fiskal tahun depan dalam pembacaan Nota Keuangan 2026 di Gedung DPR pada hari ini (15/8). Berikut bocorannya.

Merujuk pada hasil pembahasan pemerintah bersama DPR beberapa hari terakhir, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menetapkan strategi jangka menengah 2026 dengan tajuk ‘mendukung agenda pembangunan secara optimal’, yang berfokus pada:

1. Ketahanan Pangan
2. Ketahanan Energi
3. Makan Bergizi Gratis
4. Program Pendidikan
5. Program Kesehatan
6. Pembangunan Desa, Koperasi & UMKM
7. Pertahanan Semesta
8. Akselerasi Investasi dan Perdagangan Global

Sementara itu, strategi jangka pendek pada 2026 bertajuk ‘menjaga daya tahan ekonomi dan melindungi rakyat’, dengan fokus sebagai berikut:

• Stabilisasi Ekonomi, yang terdiri dari:

1. Diplomasi Ekonomi
2. Kolaborasi Fiskal, Moneter, dan Sektor Keuangan

• Melindungi Dunia Usaha dan Daya Beli Masyarakat, yang terdiri dari:

1. Insentif Fiskal
2. Perlindungan Sosial
3. Subsidi dan Kompensasi

• Pengamanan APBN, yang terdiri dari:

1. Efisiensi Belanja
2. Pengendalian Defisit dan Utang
3. Peningkatan Pendapatan
4. Ketahanan Fiskal

Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda pun memperkirakan Prabowo masih akan melanjutkan program prioritas pada 2026. “Misalnya, MBG,” kata dia kepada Katadata.co.id, Jumat (15/8).

Sementara itu, ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin berharap Prabowo bisa menyampaikan rencana pemerintahan 2026 secara realistis di tengah kondisi ekonomi saat ini.

“Saya berharap Prabowo menyampaikan rencana yang konkrit dan realistis,” kata Wijayanto kepada Katadata.co.id, Jumat (15/8). “Kondisi 2026 akan sama beratnya dengan 2025, jika tidak justru lebih berat.”

Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat menyampaikan ada banyak mata tertuju pada pidato Prabowo kali ini. Sebab ini menjadi tahun kedua pemerintahan akan menunjukkan keseimbangan antara janji kampanye dan realitas fiskal.

Hidayat mengatakan, untuk membiayai program populis seperti MBG, rumah sakit pratama, modernisasi alutsista, dan lainnya diperlukan pipa pajak yang kuat. Oleh karena itu, reformasi pajak perlu dilakukan.

“Reformasi perpajakan tak boleh berhenti pada menaikkan tarif. Digitalisasi, integrasi data, pembenahan pajak daerah, pengurangan insentif tidak tepat sasaran, serta pengenalan pajak karbon dan pajak ekonomi digital harus menjadi prioritas,” kata Hidayat.

Selain penerimaan, ia menyoroti kualitas belanja yang bisa menjadi penentu. Belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah harus diarahkan pada program prioritas.