Alasan DPR Pilih Thomas Djiwandono Jadi Deputi BI Tanpa Jejak Moneter
Membuat ringkasan dengan AI Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat memilih Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia menggantikan Juda Agung. Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun memandang bahwa pengalaman dan pengetahuan fiskal yang dimiliki Thomas Djiwandono dapat melengkapi kapasitasnya saat resmi menjabat sebagai Deputi Gubernur BI.
Pernyataan ini disampaikan Misbakhun, menjawab pertanyaan media mengenai kekhawatiran publik karena Thomas tidak memiliki rekam jejak di bidang kebijakan moneter.
“Jabatan Deputi Gubernur BI adalah jabatan kolektif-kolegial di dalam sebuah forum Dewan Gubernur. Jadi menurut saya, pengalaman di monetary policy itu bisa diperkuat ketika Pak Thomas mempunyai pengalaman di fiscal policy. Jadi saling melengkapi. Dan itu bisa berjalan dalam proses selanjutnya,” kata Misbakhun di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (26/1).
Ia menilai, Thomas merupakan sosok yang profesional. Hal ini, menurut doa. diperkuat pada pernyataan penutup Thomas dalam uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test). Ia pun mengatakan bahwa Thomas merupakan figur yang bisa diterima oleh semua partai politik.
Selain itu, menurutnya, pemaparan Thomas dalam uji kelayakan dan kepatutan dinilai relevan dengan situasi saat ini di mana kebijakan moneter dan fiskal harus bersinergi lebih erat.
“(Keputusan diambil) secara musyawarah mufakat. Tidak ada catatan sama sekali. Bahkan banyak catatan-catatan yang masuk justru adalah catatan yang sangat positif, mengenai komitmen untuk memperkuat profesionalisme, independensi BI, dan sebagainya,” kata Misbakhun.
Thomas Djiwandono menjadi kandidat terakhir yang menjalani uji kelayakan dan kepatutan calon deputi gubernur BI. Ia unggul dari dua kandidat lainnya yang berasal dari internal BI, yakni Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Dicky Kartikoyono dan Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial Solikin M. Juhro.
Profil Thomas Djiwandono dan Jejak Keluarga di Bank Sentral
Thomas adalah anak dari Joseph Soedradjad Djiwandono, Gubernur Bank Indonesia di era Orde Baru, yakni sejak 1993 hingga 1998. Kepemimpinannya di BI sempat diapresiasi investor karena respons terhadap krisis yang berorientasi pasar. Namun, ia juga dikritik karena membiarkan sistem perbankan tumbuh terlalu cepat.
Soedrajad diberhentikan Presiden Soeharto secara tiba-tiba tanpa alasan. Banyak ekonom percaya, ketidaksetujuan Soedrajad terhadap penetapan nulai tukar tetap saat itu menjadi penyebabnya. Pemberhentian Soedrajado pun sempat memicu kritik dari IMF.
Merunut lebih jauh, Thomas juga merupakan cicit dari R.M Margono Djojohadikusumo, pendiri Bank BNI 46. Bank pertama di Indonesia ini sempat menjalankan fungsi bank sentral di awal kemerdekaan. Kakek Prabowo Subianto ini juga dikenal sebagai bapak perbankan nasional dan peletak dasar sistem keuangan di Indonesia.
Thomas sendiri mengenyam pendidikan bidang studi sejarah di Haverford Colloge, Pennsylvania dan mengambil master di bidang International Relations and International Economics di Johns Hopkins University School of Advanced International Studies.
Ia memulai kariernya sebagai wartawan magang di Majalah Tempo pada 1993 dan pernah bekerja sebagai analisis keuangan di Whetlock NatWest Securities, Hong Kong.
Pada 2006, pamannya, Hashim Djojohadikusumo meminta Thomas untuk membantu grup usahanya, Arsari Group. Ia pun ditunjuk sebagai Deputy CEO Arsari Group, perusahaan agrobisnis.
Di politik, Thomas pernah menjadi calon legislatif di Provinsi Kalimantan Barat. Ia juga sempat memiliki peran sentral di Partai Gerindra, yakni sebagai bendahara umum.
Thomas dilantik sebagai Wakil Menteri Keuangan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo pada 18 Juli 2024. Masuknya Thomas saat itu merupakan bagian dari transisi pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo.
Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.
