Luhut Klaim Digitalisasi Data Pemerintah Berpotensi Hemat hingga Rp 2.000 T

Pemerintah tengah mendorong digitalisasi data pemerintah pada sistem perlindungan sosial (Perlinsos) dan layanan publik. Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyebut, proses ini berpotensi menghasilkan efisiensi anggaran negara hingga ribuan triliun rupiah. 

“Saya kira ribuan triliun, mungkin Rp 1.500 triliun, mungkin Rp 2.000 triliun angkanya,” kata Luhut dalam konferensi pers di kantor DEN, Jakarta Pusat, Rabu (17/6).

Luhut menjelaskan, penghematan tersebut berasal dari pengurangan kebocoran anggaran serta peningkatan pengawasan berbasis data di berbagai sektor. Pemanfaatan utama dari integrasi data digital bukan hanya pada peningkatan  ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial, tetapi juga menutup celah kebocoran yang selama ini terjadi dalam berbagai program pemerintah.

Khusus pada program perlindungan sosial, ia memperkirakan, penghematan anggaran senilai Rp 170 triliun hingga Rp 260 triliun. 

“Kebocoranseperti tadi yang Presiden bilang, critical mineral itu sekarang sangat terkontrol. Jadi tidak usah pakai cara-cara lama, pakai sistem ini,” katanya.

Ia mencontohkan keberhasilan penerapan Sistem Informasi Mineral dan Batu Bara antar Kementerian/Lembaga (Simbara) yang telah digunakan untuk mengawasi tata kelola komoditas batu bara dan mulai dikembangkan untuk sektor nikel. Menurut Luhut, model integrasi data serupa akan diperluas ke berbagai sektor pemerintahan.

“Ini tinggal mengembangkan terus saja,  dan itu akan membuat efisien,” katanya.

Luhut menilai, digitalisasi menjadi instrumen penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus mengurangi ruang terjadinya praktik korupsi. 

Dengan sistem yang terintegrasi, menurut dia, proses pengawasan dapat dilakukan secara otomatis berbasis data sehingga peluang manipulasi maupun penyalahgunaan menjadi lebih terbatas.

“Kita sebenarnya membangun ekosistem di mana orang dibuat tidak bisa korupsi atau sangat kurang untuk korupsi,” kata dia.

Di sisi lain, pemerintah kini tengah mempercepat pembangunan sistem data terpadu yang akan menjadi fondasi berbagai program nasional. Sistem tersebut tidak hanya digunakan untuk penyaluran bantuan sosial, tetapi juga akan menjadi basis pengambilan keputusan lintas sektor.

Sebagai tahap awal, pemerintah menargetkan 42 kabupaten/kota yang menjadi lokasi piloting dapat menyelesaikan proses pendataan pada akhir Juli 2026. Sedangkan implementasi secara nasional yang  mencakup 541 kabupaten/kota ditargetkan terealisasi pada Oktober hingga November mendatang.

Luhut menegaskan, data yang akurat dan terintegrasi akan menjadi modal penting bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran sekaligus meningkatkan efisiensi belanja negara.

"Presiden nanti akan mendapatkan data yang akurat dari sistem ini. Dengan data yang akurat, keputusan yang dibuat juga akan lebih tepat," katanya.