Prasasti Center: 13 Juta Orang Terpaksa Berbisnis Akibat Sepi Lapangan Kerja

Prasasti Center for Policy Studies mengungkap fenomena mengejutkan di balik tingginya angka wirausaha di Indonesia. Sebagian besar orang memilih berbisnis bukan karena dorongan inovasi atau melihat peluang pasar, melainkan terpaksa akibat sulitnya mencari lapangan kerja formal.

Berdasarkan laporan riset bertajuk Missing Graduation yang dirilis dalam Prasasti Indonesia Policy Forum 2026, dari total 24,5 juta perusahaan non-pertanian di Indonesia, sebanyak 99% masih berskala mikro dan kecil. Bahkan, sekitar 13 juta di antaranya merupakan wirausaha yang lahir murni demi bertahan hidup atau survivalist.

"Mereka hanya ada di dunia usaha karena tidak ada kesempatan kerja. Pedagang bakso, pedagang asongan, ini kalau ada kesempatan kerja formal, mereka akan meninggalkannya karena aspirasi mengembangkan usahanya memang tidak ada," ujar Director Research Prasasti Adhi Nugroho Saputro, saat memaparkan hasil risetnya, di Jakarta, Selasa (13/10).

Adhi menyatakan fenomena menjamurnya wirausaha terpaksa ini menjadi sinyal kuat minimnya penyediaan lapangan kerja yang layak atau decent job. Pekerjaan layak yang dimaksud meliputi penghasilan memadai, jaminan sosial seperti BPJS, kepastian kontrak, serta jam kerja yang teratur.

Oleh karena itu, Adhi menilai pemerintah perlu mengubah pendekatan kebijakan dalam menangani jutaan wirausaha mikro ini agar tidak salah sasaran.

"Implikasi kebijakannya adalah menciptakan lebih banyak lapangan kerja formal dan membuka kesempatan kerja baru, bukan sekadar memberikan dorongan pembiayaan seperti KUR," ujar Adhi.

Perusahaan Skala Besar Menyerap 55% Tenaga Kerja

Riset Prasasti menggarisbawahi bahwa perusahaan berskala besar, meski jumlahnya hanya 0,1% dari total dunia usaha, menyumbang hingga 40% terhadap PDB dan menyerap 55% tenaga kerja. Perusahaan skala besar inilah yang memiliki kapasitas utama untuk menyediakan pekerjaan formal yang layak.

Temuan tersebut sejalan dengan pandangan Board of Advisors Prasasti Burhanuddin Abdullah. Menurutnya, ukuran keberhasilan ekonomi nasional harus diredefinisi agar pemerintah tidak lagi terjebak sekadar mengejar angka pertumbuhan tanpa memikirkan kualitas pekerjaan bagi masyarakat.

"Pada akhirnya, keberhasilan tidak seharusnya hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari semakin kuatnya dunia usaha dan semakin banyaknya masyarakat Indonesia yang memperoleh pekerjaan produktif dengan upah lebih baik," ujarnya.