Aset Keuangan Syariah Tembus Rp 3.000 T, Pangsa Pasar Bank Syariah Baru 7,44%

Pemerintah mencatat aset keuangan syariah Indonesia hingga Agustus 2026 mencapai Rp 3.131 triliun, rekor tertinggi sepanjang sejarah. Meski demikian, pangsa pasar perbankan syariah tercatat baru mencapai 7,44%.

Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo mengatakan$ Indonesia menempati peringkat ketiga dunia berdasarkan nilai aset keuangan syariah.

“Pembiayaan perbankan syariah mencapai Rp 748 triliun pada Agustus 2026, tumbuh 11,6%, tetapi pangsa pasarnya masih 7,44%,” kata Dradjad dalam acara Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2026 di Jakarta Convention Center, Rabu (14/10).

Ia menjelaskan, tingkat literasi atau pemahaman masyarakat terhadap produk keuangan syariah juga belum sepenuhnya diikuti oleh penggunaan layanan keuangan ini. Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 yang dipaparkan Dradjad, tingkat literasi atau melek keuangan syariah masyarakat Indonesia mencapai 43%, tetapi tingkat inklusinya atau penggunaan produknya masih mencapai  13,24%.

Untuk memperluas akses masyarakat terhadap produk keuangan syariah, menurut dia, pemerintah mendorong pembukaan rekening dengan saldo awal Rp 50.000, antara lain di bank syariah. Program ini ditujukan bagi warga negara Indonesia berusia minimal 17 tahun yang masuk kelompok desil 1 hingga desil 4.  Salah satu saluran pelaksanaannya melalui Bank Syariah Indonesia (BSI).

Dradjad mengatakan, langkah ini merupakan salah satu upaya untuk mempersempit kesenjangan antara pemahaman masyarakat dan penggunaan produk keuangan syariah.

Pemerintah juga menempatkan ekonomi syariah sebagai salah satu penopang pertumbuhan ekonomi nasional, yang mana menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 6% pada 2027 dan meningkat menuju 8% dalam jangka menengah.

Menurut Dradjad, salah satu prasyarat untuk mencapai target tersebut adalah mendorong investasi tumbuh lebih cepat daripada produk domestik bruto (PDB), sekaligus mengarahkannya ke proyek-proyek bernilai tambah tinggi.

Selain itu, menurut dia, pemerintah juga akan memperkuat kerja sama dengan sektor swasta melalui penyederhanaan regulasi dan birokrasi agar kegiatan usaha dapat bergerak lebih cepat.

Dalam pengembangan ekonomi syariah, pemerintah menetapkan sejumlah arah kebijakan, antara lain memperkuat industri halal dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) halal, meningkatkan ekspor dan kerja sama internasional, memperkuat ekosistem halal, mengembangkan keuangan syariah, serta meningkatkan pemanfaatan dana sosial syariah.

Dradjad menilai peluang pasar halal global masih besar. Belanja konsumen muslim dunia diproyeksikan mencapai hampir US$ 3,6 triliun pada 2029, sementara aset keuangan syariah global diperkirakan mencapai Rp 9,72 triliun.

Ia menggambarkan, di dalam negeri, rantai nilai halal disebut menyumbang hampir 25% terhadap PDB atau sekitar Rp 1.524 triliun pada kuartal IV 2025. Ekspor produk halal Indonesia juga disebut tumbuh 23% sepanjang 2025 menjadi US$ 63,4 miliar.