Pemerintah Targetkan IEU-CEPA Berlaku 1 Januari 2027
Pemerintah akan mempercepat proses ratifikasi Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) agar perjanjian perdagangan tersebut dapat mulai berlaku pada 1 Januari 2027. Langkah ini dilakukan untuk mencegah terputusnya fasilitas perdagangan Indonesia ke Uni Eropa setelah fasilitas Generalised Scheme of Preferences (GSP) berakhir pada 31 Desember 2026.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, percepatan ratifikasi diperlukan karena Indonesia sudah masuk kategori negara berpendapatan menengah atas atau upper middle income countries. Dengan status tersebut, Indonesia tidak lagi berhak memperoleh fasilitas GSP setelah tiga tahun.
"Biasanya upper middle income countries kalau sudah tiga tahun sudah tidak punya hak lagi untuk mendapatkan GSP, dan ini jatuh pada tanggal 31 Desember 2026," kata Airlangga dalam konferensi pers setelah penandatanganan IEU-CEPA di Brussel, Belgia, yang disiarkan secara daring, Sabtu (21/11) malam.
Airlangga menuturkan, pemerintah Indonesia dan Uni Eropa telah sepakat mempercepat proses ratifikasi agar perjanjian perdagangan tersebut dapat berlaku sebelum fasilitas GSP berakhir. Komisi Eropa dijadwalkan menyerahkan dokumen perjanjian kepada Parlemen Eropa pada Senin (23/11).
Pemerintah berharap proses persetujuan di Parlemen Eropa dapat rampung pada pertengahan Desember 2026. Sementara itu, pemerintah Indonesia juga akan segera memproses ratifikasi di dalam negeri.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, pemerintah telah menyiapkan sejumlah dokumen yang diperlukan untuk mempercepat proses ratifikasi. Persiapan tersebut dilakukan secara paralel dengan proses penandatanganan perjanjian.
"Kami sudah mempersiapkan dokumen-dokumen termasuk nanti misalnya bentuknya dalam Perpres, kita sudah mempersiapkan drafnya, kemudian draf Permendag-nya juga sudah kita siapkan, termasuk juga PMK," kata Budi.
Menurut dia, Kementerian Perdagangan telah berkomunikasi dengan Menteri Luar Negeri, Kementerian Sekretariat Negara, serta Komisi VI DPR untuk memastikan proses ratifikasi berjalan sesuai target.
Budi menegaskan, penyelesaian ratifikasi menjadi penting agar IEU-CEPA dapat berlaku mulai awal 2027. Dengan demikian, eksportir Indonesia diharapkan tidak mengalami jeda fasilitas perdagangan setelah berakhirnya GSP.
Melalui IEU-CEPA, sebanyak 90,4% pos tarif produk Indonesia yang masuk ke pasar Uni Eropa akan langsung mendapatkan tarif bea masuk nol persen ketika perjanjian mulai berlaku. Fasilitas tersebut mencakup sekitar 96,31% nilai ekspor Indonesia ke kawasan tersebut.
Sejumlah produk unggulan yang akan menikmati penghapusan tarif secara langsung antara lain minyak sawit dan turunannya, tekstil, garmen, alas kaki, kulit, kopi, kakao, serta karet.
Budi mengatakan, pemerintah menargetkan nilai ekspor Indonesia ke Uni Eropa meningkat 50% dalam lima tahun pertama implementasi perjanjian.
Saat ini, nilai ekspor Indonesia ke Uni Eropa mencapai sekitar US$ 19 miliar. Pemerintah berharap perjanjian tersebut dapat membuka pasar yang lebih luas, terutama ke negara-negara Eropa yang selama ini belum menjadi tujuan utama ekspor Indonesia. Selama ini, sekitar 56% ekspor Indonesia ke Uni Eropa masih terkonsentrasi di Belanda, Italia, dan Jerman.
"Artinya dari 27 negara tadi kita masih mempunyai banyak kesempatan untuk dapat akses pasar yang baru, artinya ekspor kita akan semakin besar ke sana," kata Budi.
