Merekonstruksi Kerangka Digitalisasi Universitas di Indonesia

Banyak universitas di dunia mulai memikirkan atau mengembangkan model pembelajaran hybrid (metode online dan offline). Sebenarnya metode gabung telah beberapa tahun dikembangkan oleh universitas terkemuka dunia. Universitas-universitas ini menyewa ilmuwan terkenal untuk memberikan kuliah daring (online).

Cara tersebut dianggap memperbaiki konstruksi pengetahuan yang ditawarkan universitas. Umumnya dosen tamu yang diminta adalah ilmuwan yang telah dikenal karena keahliannya yang mendalam, dengan demikian menaikkan juga status yang menyewanya.

Pandemi Covid-19 mendorong akselerasi mengembangkan penggunaan metode gabungan itu. Perubahan terjadi di dalam organisasi universitas maupun dalam ekosistem pengajarannya. Banyak universitas memberikan kuliah gratis atau dengan biaya amat murah. Saat ini terdapat ribuan kuliah semacam itu yang disediakan universitas dengan nama-nama baik.

Fenomena tersebut mendorong munculnya berbagai organisasi platform pengelola perkuliahan. Bahkan muncul organisasi-organisasi yang menyediakan jasa memperbaiki rancangan perkuliahan di universitas menghadapi situasi yang berubah.

Di Indonesia, perguruan tinggi dan pemerintah masih mengutamakan pengembangan perkuliahan digital sebagai alat yang memfasilitasi perkuliahan jarak jauh dan menjangkau lebih banyak subyek. Dari sudut prinsip, fokusnya masih berada pada pemikiran bahwa perguruan tinggi harus diarahkan menjadi lebih “relevan” dengan dunia luar dan lebih “fleksibel” serta “inovatif”.

Pendekatan semacam itu tanpa disadari merupakan pengecilan kerangka keberadaan perguruan tinggi, termasuk fungsinya. Selama ini perguruan tinggi dinilai kurang inovatif, adalah sesuatu yang harus diperbaiki, sebagai bagian dari kemajuan bangsa. Namun, inovasi dilihat sebagai permukaannya saja.

Perguruan tinggi tidak boleh dipandang secara instrumental seperti itu. Keberadaannya dalam konteksi konstruksi institusional suatu bangsa adalah menghasilkan  pengetahuan baru untuk memecahkan persoalan bangsa.

Artinya, perguruan tinggi bukan pengekor kebutuhan dunia usaha, malah kadang-kadang mengontrol kecenderungan negatif yang dihasilkan dunia usaha. Sebagai contoh, peran perguruan tinggi dalam dunia usaha adalah menemukan model pembangunan inklusif, merawat lingkungan, menemukan model pembangunan yang memberdayakan masyarakat luas seperti ketrampilan pekerja.

Jelas sekali bahwa sampai saat ini kerangka seperti itu belum didorong untuk berkembang. Pemerintah dan publik, misalnya masih berada pada perspektif “efisiensi” perusahaan platform atau tentang pentingnya digitalisasi. Pandangan seperti itu sangat berisiko. 

Contohnya, sekitar sepuluh tahun lalu, transportasi online diagungkan sebagai mekanisme efisiensi dan perluasan kesempatan kerja. Sekarang baru disadari pedihnya fenomena pekerja prekariat dan the winners take all yang tertanam pada logika di banyak bisnis platform. Saat ini di beberapa negara Barat telah muncul kebijakan-kebijakan yang mencoba mengurangi dampak ketimpangan perusahaan platform. Tentu Indonesia harus belajar dari negara-negara tersebut.

Meskipun inovasi atau pengetahuan bukan hanya dihasilkan oleh universitas, tapi ia adalah lembaga utama. Mengapa? Karena pengetahuan yang bermanfaat harus dihasilkan oleh suatu lembaga yang dipenuhi nilai dan norma yang menjaga “kebenaran” seperti rasionalitas, progresifitas, reflektif, metodologis, keharusan peer review, di samping nilai nilai kejujuran dan keadilan.

Antara pengetahuan dengan nilai-nilai tadi sangat terikat erat. Inilah yang membedakan universitas dengan lembaga lain. Mahasiswa belajar tentang nilai-nilai tersebut dengan semua alat sensorinya pada saat perkuliahan di kampus. Apabila keunikan ini mau dipertahankan jika perspektifnya hanya tentang “koneksi” (mengikuti?) dengan kebutuhan dunia industri dan kebijakan pemerintah, universitaslah yang harus merumuskan arahnya, meskipun caranya adalah dengan koneksi dan keterlibatan (engaging) bersama lembaga-lembaga lain.

Lalu, bagaimana menjaga keunikan peran di atas dalam kerangka penggunaan digitalisasi universitas? Artinya, penggunaan digital harus diletakan dalam kerangka kemajuan pengetahuan sekaligus pengembangan moralitas masyarakat.

Dengan situasi tidak lepas dari pandemi, universitas harus mencari dengan sistematis model-model yang tetap menghasilkan pengetahuan yang baik, sekaligus mengembangkan identitas suatu komunitas yang dipenuhi kewajiban moral. Good online learning creates a sense of community (Elizabeth Johnson, The Conversation). Terdapat dua persoalan: dapatkah kuliah online menciptakan perasaan sebagai “komunitas” dengan kesadaran kolektif ; kedua, persoalan merekonstruksi suatu ekosistem perkuliahan yang memanfaatkan pengetahuan dari luar.

Ilustrasi wisuda perguruan tinggi di kala pandemi. (ANTARA FOTO/Arnas Padda/yu/rwa.)

Digitalisasi baru mengenai memudahkan koneksi dan memang memudahkan akses ke berbagai sumber informasi dan pengetahuan. Aktor individu maupun organisasi dinilai dari kemampuannya merekonstruksi segala itu lalu menawarkan yang baru.

Namun, koneksi yang lebih banyak tidak serta merta menghasilkan pengetahuan yang baik. Anak sekolah, mahasiswa dan akademisi hanya bisa menghasilkan “sesuatu”. Seringkali itupun tidak substansial. Jika ada yang menonjol, jumlahnya amat sedikit, tapi di-blow-up oleh media digital.

Dalam dunia pendidikan, dalam hal ini universitas, cara merekonstruksi ini bukan pekerjaan mudah. Begitu banyak yang harus dipikirkan aspeknya. Misalnya, bagaimana skema dan governansi riset untuk pendalaman pengetahuan; bagaimana bentuk pelibatan bersama dunia bisnis, pemerintah dan masyarakat agar dapat ditentukan arah kemajuan yang diinginkan; bagaimana skema hybrid menyatukan kemampuan rekonstruksi tadi sekaligus mempertahankan identitas dan prinsip dunia akademis?

Jika pemerintah memang ingin menjadikan universitas sebagai garda depan menuju kesejahteraan, seperti di negara negara lain, maka governansi riset dalam universitas harus diperkuat. Ini lebih utama daripada melontarkan insan kampus keluar dalam jaringan lebih luas tapi kehilangan identitas institusionalnya. Apalagi sekarang ini terjadi banyak perubahan dalam masyarakat diakibatkan pandemi seperti perubahan institusi dan pengorganisasian dalam masyarakat, struktur sosial dan ekonomi, tata kelola dan manajemen publik baru, dan sebagainya.

Di tengah tantangan baru ini, persoalan lama belum terselesaikan terkait dukungan sumber daya riset dan skema riset bertujuan pendalaman. Pengetahuan yang dihasilkan banyak riset masih terfragmentasi, karena skema pendanaan dan seluruh tata kelola fungsi akademisi membuat amat sukar menghasilkan riset mendalam dan multidimensional.

Jika karena pandemi riset lalu banyak menggunakan sumber dan komunikasi digital, ini akan membawa banyak konsekuensi. Universitas harus mampu mempunyai fasilitas akses dan pengolahan data, selain buku dan referensi jurnal internasional. Lebih penting lagi adalah mengembangkan metodologi baru yang mengkombinasikan data digital dengan data kualitatif atau primer. Ini adalah bagian dari memperkuat governansi riset yang dibutuhkan.