Satu Tahun Pemerintahan Prabowo: Sebuah Tinjauan

Memasuki tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Prasasti Center for Policy Studies menyusun sebuah kajian untuk menilai sejauh mana arah dan pelaksanaan program pemerintah berjalan. Kajian ini adalah refleksi objektif untuk memperkaya diskusi publik tentang kebijakan dan arah pembangunan nasional.

Dasar penilaian kami bersumber dari Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029, yang memuat delapan Asta Cita, tujuh belas Program Prioritas, dan delapan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC). Dari total 33 program tersebut, kami mengelompokkan ke dalam empat pilar utama: Ekonomi dan Industrialisasi, Transformasi Sumber Daya Manusia, Sosial dan Lingkungan, serta Politik, Hukum, dan Keamanan.

Kami menggunakan grading 1 - 5 untuk menilai setiap program Pemerintah. Grading ini berfungsi sebagai guidance dalam memberi gambaran yang lebih mudah dipahami tentang capaian dan tantangan di setiap pilar. Skor 1 menunjukkan masih adanya kesenjangan besar, sedangkan skor 5 mencerminkan capaian yang melampaui ekspektasi.

Nilai pada setiap pilar merupakan rata-rata dari program-program yang berada di bawahnya. Bila data resmi belum tersedia atau belum diperbarui, kami melengkapinya dengan sumber sekunder, termasuk laporan media dan diskusi dengan jurnalis yang memantau perkembangan di lapangan.

Secara keseluruhan, pencapaian pemerintah hingga tahun pertama kami nilai “Cukup Baik” atau “Acceptable.” Sejumlah inisiatif menunjukkan kemajuan berarti, tetapi masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, terutama dalam hal implementasi di lapangan dan efektivitas koordinasi antar lembaga. 

Pilar 1: Ekonomi dan Industrialisasi – “Developing” (Perlu Perbaikan)

Sasaran utama pemerintah di bidang ekonomi adalah mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan untuk mencapai target 8% pada tahun 2029. Program utamanya meliputi penguatan food estate dan ketahanan pangan, pembangunan infrastruktur perdesaan dan rumah bersanitasi, pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui Badan Pengelola Investasi “Danantara,” serta percepatan pembangunan kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus (KEK).

Namun, hingga kini proses deregulasi yang diperlukan untuk mempercepat penciptaan lapangan usaha belum terlihat jelas. Perizinan yang panjang dan birokrasi yang belum efisien masih menjadi hambatan utama bagi pertumbuhan ekonomi riil, terutama di sektor industri dan pertanian.

Beberapa catatan penting, sebagai contoh:

• PHTC 3: Akses petani terhadap benih unggul, pupuk, dan teknologi pertanian masih terbatas, sehingga produktivitas di sektor agrikultur belum meningkat secara signifikan.
• PHTC 8: Pengembangan sistem penerimaan negara masih minim dan belum merata, yang berdampak pada rendahnya penerimaan fiskal dan ruang fiskal untuk investasi publik.
• PP 15: Pembangunan infrastruktur di titik-titik strategis industri, misalnya pelabuhan, jalan penghubung, dan kawasan industri terpadu, masih belum optimal dan memperlambat pertumbuhan manufaktur.

Arah kebijakan ekonomi secara umum sudah tepat, namun percepatan implementasi dan konsistensi eksekusi di lapangan perlu diperkuat agar hasilnya lebih terasa bagi dunia usaha dan masyarakat.

Pilar 2: Transformasi Sumber Daya Manusia – “Developing” (Perlu Perbaikan)

Tujuan utama pilar ini adalah peningkatan kualitas dan pemerataan pembangunan manusia untuk menciptakan SDM yang sehat, unggul, dan berdaya saing. Program utamanya mencakup Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis, pemerataan sekolah unggul terintegrasi, peningkatan gaji ASN, serta penguatan BPJS Kesehatan dan ketersediaan obat rakyat.

Namun, sebagian besar program masih menghadapi tantangan pada kesiapan pelaksanaan dan pengawasan mutu di lapangan.

Beberapa temuan, sebagai contoh:

• PHTC 1 (MBG): Standar pelaksanaan masih bervariasi antarwilayah. Kurangnya pengawasan dan transparansi membuat kualitas program tidak merata.
• PHTC 2 (Cek Kesehatan Gratis): Cakupan masih jauh dari target karena keterbatasan fasilitas dan kesiapan tenaga medis di daerah.
• PHTC 4: Pembangunan infrastruktur pendidikan dan kesehatan membutuhkan koordinasi lintas instansi yang lebih efektif dan terencana.

Secara umum, arah kebijakan transformasi SDM sudah berada di jalur yang benar. Ke depan, keberhasilan program-program ini akan sangat ditentukan oleh kesiapan logistik, perbaikan tata kelola pelaksanaan di daerah, dan kemampuan menjaga standar mutu nasional secara konsisten.

Pilar 3: Sosial, Kemiskinan, Lingkungan, dan Budaya – “Acceptable” (Cukup Baik)

Pilar ini berfokus pada peningkatan kesejahteraan sosial, penurunan kemiskinan, penguatan ketahanan lingkungan, dan pelestarian budaya nasional. Program utamanya meliputi perlindungan kelompok rentan, penambahan kartu sosial dan usaha, penyediaan rumah murah dan sanitasi, pemberdayaan lingkungan, serta penguatan toleransi dan budaya.

Secara umum, capaian di pilar ini cukup dekat dengan target pemerintah.
 

Beberapa perkembangan dapat dicatat, sebagai contoh:

• PP 5: Tingkat kemiskinan relatif stabil, meskipun penurunannya terkesan stagnan.
• PP 10: Pemerataan gender dan perlindungan perempuan menunjukkan tren positif dan sejalan dengan target 2025.
• PP 17: Laju pertumbuhan ekonomi kreatif cukup baik, namun nilai investasi di sektor ini masih rendah.
  
  

Meskipun demikian, masih dibutuhkan perbaikan dalam integrasi data sosial agar bantuan dan intervensi lebih tepat sasaran. Transparansi proses evaluasi dan pelaporan juga perlu ditingkatkan, sehingga kebijakan sosial dapat mencerminkan situasi riil masyarakat di lapangan.

Pilar 4: Politik, Hukum, dan Keamanan – “Acceptable” (Cukup Baik)

Pilar ini bertujuan memperkuat demokrasi, supremasi hukum, dan keamanan nasional dengan tata kelola yang bersih dan efektif. Program utamanya meliputi reformasi politik dan birokrasi, pemberantasan korupsi, peningkatan pertahanan dan keamanan, penguatan Pancasila, serta perlindungan HAM.

Namun, data dan indikator yang tersedia untuk menilai pilar ini masih terbatas.

Beberapa catatan, sebagai contoh:

• PP 3: Birokrasi panjang dan rendahnya transparansi masih menjadi kendala utama dalam pelaksanaan reformasi hukum dan pemerintahan.
• PP 4: Penegakan sistem check and balance dalam hukum belum kuat, sehingga pemerataan keadilan masih lemah.
• PP 9: Investasi untuk memperkuat keamanan siber dan digitalisasi sistem hukum masih minim.

Arah reformasi hukum dan birokrasi sudah mulai terlihat, namun perlu ditopang dengan kapasitas SDM, digitalisasi layanan publik, serta sistem pengawasan berbasis hasil yang lebih tegas.

Apa yang Perlu Dilakukan Pemerintah ke Depan

Dari seluruh pilar, isu utama yang paling menonjol adalah implementasi di lapangan. Banyak kebijakan sudah dirancang dengan baik, tetapi pelaksanaannya belum merata dan kurang terpantau secara efektif.

Kami merekomendasikan penguatan dan optimalisasi peran taskforce (satuan tugas) yang telah ada agar lebih aktif dan terkoordinasi lintas kementerian, dengan dukungan tim pendukung di tingkat provinsi. Taskforce ini sebaiknya dilengkapi database dan dashboard digital yang transparan dan mudah diakses publik. Keterbukaan data akan memperkuat akuntabilitas serta mendorong kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sipil dalam memantau capaian program prioritas nasional.

Selain itu, beberapa langkah tambahan yang dapat dipertimbangkan:

Ekonomi dan Industrialisasi

• Perluasan insentif kawasan industri, melalui dukungan fiskal, infrastruktur dasar, dan kemudahan perizinan.
• Peningkatan akses pembiayaan bagi UMKM dan petani, misalnya lewat skema kredit bunga rendah dan penjaminan pemerintah.
• Penguatan kapasitas SDM industri dengan pelatihan vokasi dan adopsi teknologi tepat guna.

Transformasi SDM

• Peningkatan kesiapan logistik dan infrastruktur untuk mendukung program nasional seperti MBG dan Cek Kesehatan Gratis.
• Standarisasi pelaksanaan MBG yang fokus pada pemberdayaan UMKM daerah dengan mutu nasional.
• Pemerataan layanan kesehatan dengan memperkuat kapasitas puskesmas dan klinik daerah.

Sosial dan Lingkungan

• Integrasi penuh basis data sosial, agar penerima bantuan lebih akurat dan tepat sasaran.
• Pengendalian inflasi pangan yang ditopang penciptaan lapangan kerja formal di sektor pertanian dan industri pengolahan.
  

  Politik, Hukum, dan Keamanan

• Digitalisasi dan integrasi layanan publik untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi.
• Pengawasan berbasis hasil (result-based monitoring) guna mengurangi proses administratif yang berbelit.
• Perencanaan kebijakan bertahap (milestone-based) agar transisi dan kesinambungan kebijakan dapat terukur.

Penutup: Refleksi dan Catatan

Kajian ini tentu jauh dari sempurna. Keterbatasan data dan kedalaman analisis menjadi catatan penting. Beberapa indikator belum diperbarui, dan sebagian penilaian masih mengandalkan sumber sekunder. Ke depan, pendalaman melalui wawancara dan diskusi dengan para pelaksana kebijakan akan sangat membantu untuk memperkaya hasil kajian.

Namun, kami percaya bahwa evaluasi seperti ini tetap penting. Ia berfungsi sebagai cermin — bukan untuk menghakimi, tetapi untuk memastikan perjalanan menuju Indonesia Emas 2045 tetap berada di jalur yang benar.

Pemerintahan Prabowo telah menetapkan arah kebijakan yang ambisius. Satu tahun pertama menjadi pondasi penting bagi lima tahun pemerintahan Kabinet Merah Putih. Kami berharap kajian ini dapat berkontribusi dalam memperkuat budaya evaluasi dan umpan balik konstruktif, agar kebijakan publik terus berkembang, berbasis data, dan berpihak pada kepentingan rakyat.