Kampus yang Tak Lagi Gelisah

Pada suatu malam, seorang dosen masih duduk di depan laptop. Ruang kerja sudah nyenyat. Lampu koridor tinggal beberapa yang menyala. Ia tidak sedang membaca buku baru. Ia tidak sedang merancang pertanyaan untuk memancing perdebatan di kelas. Ia juga tidak sedang menulis esai yang sejak lama mengganggu pikirannya. Ia sedang mengunggah bukti kegiatan, mengisi laporan kinerja, memperbaiki data, dan memastikan semua kolom dalam sistem terisi.

Pemandangan ini makin akrab di banyak kampus. Universitas tampak tertib karena semua hal tercatat. Ada dokumen, foto kegiatan, sertifikat, tautan publikasi, luaran, dan angka. Tetapi di balik ketertiban itu, ada satu hal yang makin musykil ditemukan: waktu untuk berpikir dengan tenang.

Kampus kita hari ini tidak kekurangan aktivitas. Seminar berjalan. Kerja sama ditandatangani. Akreditasi dikejar. Publikasi dihitung. Program internasional dipromosikan. Kata unggul, inovatif, adaptif, dan berdaya saing muncul di banyak dokumen. Semua tampak maju. Semua tampak perlu. Namun, pertanyaan paling penting justru jarang diajukan: apakah kampus masih menjadi tempat orang belajar gelisah?

Gelisah dalam arti yang baik. Gelisah karena melihat ketidakadilan. Gelisah karena melihat ilmu dipakai untuk melayani kekuasaan. Gelisah karena melihat mahasiswa tumbuh menjadi pencari sertifikat, bukan pencari kebenaran. Gelisah karena dosen makin sibuk menjadi pengisi sistem, bukan penjaga akal sehat publik.

Senja Akademik

Jeffrey R. Di Leo, dalam buku Late Academe: Justice, Extinction, and the University (Palgrave Macmillan, 2026), memberi istilah yang tajam untuk gejala ini: late academe. Ia menulis bahwa istilah itu hanya bisa dipahami dalam konteks late capitalism. Jika kapitalisme sedang memainkan babak akhirnya, pendidikan tinggi juga ikut terseret ke dalam babak yang sama. Di Leo menyebut bahwa late academe meminta kita melihat akibat tatkala pasar digunakan sebagai satu-satunya ukuran nilai dalam pendidikan tinggi (Di Leo, 2026, hlm. 1).

Buku itu berbicara tentang Amerika Serikat. Akan tetapi, pantulannya terasa dekat dengan Indonesia. Neoliberalisme kampus di sini jarang datang dengan wajah kasar. Ia tidak selalu berkata, “jual kampus kepada pasar.” Ia datang dengan bahasa yang terdengar wajar: efisiensi, produktivitas, pemeringkatan, akreditasi, relevansi, hilirisasi, serapan kerja, dan kerja sama industri.

Kata-kata itu tidak otomatis buruk. Kampus memang perlu efisien. Lulusan perlu bekerja. Riset perlu berdampak. Dana publik perlu dipertanggungjawabkan. Masalah muncul ketika semua kata itu menjadi satu-satunya bahasa yang boleh dipakai untuk menilai universitas.

Saat itu terjadi, kampus kehilangan kosakata liyan yang lebih tua dan lebih penting: kebenaran, kebebasan, keadilan, keberanian, dan tanggung jawab publik.

Universitas sebagai Pabrik

Di Leo memberi gambaran keras tentang universitas korporat. Ia mendedah bagaimana universitas dapat berubah menyerupai pabrik. Mahasiswa menjadi bahan mentah. Lulusan menjadi produk akhir. Pendidikan menjadi layanan. Dosen menjadi pekerja produksi. Efisiensi menjadi nilai utama (Di Leo, 2026, hlm. 219-220).

Gambaran itu mungkin terdengar berlebihan. Namun kita mengenali gejalanya. Program studi dinilai dari jumlah peminat. Dosen dinilai dari jumlah luaran. Mahasiswa dinilai dari masa studi. Penelitian dinilai dari indeks. Pengabdian dinilai dari laporan. Seminar dinilai dari dokumentasi. Bahkan reputasi akademik sering diringkas menjadi angka yang mudah dipajang dalam brosur penerimaan mahasiswa baru.

Administrasi di titik ini tidak lagi melayani kehidupan akademik. Kehidupan akademik justru dipaksa melayani administrasi. Dosen menyesuaikan irama berpikir dengan tenggat laporan. Mahasiswa memilih mata kuliah dengan kalkulasi peluang kerja. Pimpinan kampus membaca arah institusi melalui akreditasi, ranking, dan citra publik.

Kampus seperti ini tidak tampak rusak. Ia tetap menerima mahasiswa. Ia tetap menggelar wisuda. Ia tetap punya rapat, kuliah umum, dan konferensi. Bahayanya justru berada di sana. Kemunduran intelektual sering datang dalam bentuk yang sangat normal.

Dosen yang Mengecilkan Suara

Dilema intelektual Indonesia hari ini tidak muncul karena kampus kekurangan orang pintar. Kampus kita punya banyak doktor, profesor, peneliti, penulis, dan pengajar tekun. Masalahnya, banyak orang pintar bekerja dalam sistem yang membuat mereka terlalu lelah untuk berpikir bebas.

Dosen mengajar, membimbing, meneliti, menulis artikel, menghadiri rapat, mengurus kurikulum, mengejar hibah, mengisi laporan, memperbaiki data akreditasi, dan melayani berbagai aplikasi digital. Di atas kertas, semua itu tampak produktif. Tetapi produktivitas administratif tidak selalu sama dengan kehidupan intelektual.

Seorang dosen bisa sangat sibuk tanpa sempat membaca serius. Ia bisa memenuhi banyak indikator tanpa pernah menulis gagasan yang mengguncang kenyamanan publik. Ia bisa aktif di banyak kegiatan tanpa punya ruang batin untuk bertanya: apa yang salah dengan pendidikan kita?

Dalam keadaan seperti ini, kritik menjadi mahal. Dosen mungkin melihat publikasi berubah menjadi perlombaan angka. Ia melihat mahasiswa makin cemas. Ia melihat kampus lebih takut turun peringkat daripada kehilangan budaya membaca. Walakin, ia juga harus menjaga karier, jabatan, keluarga, relasi birokrasi, dan keamanan hidup. Maka banyak suara belajar mengecil. Banyak kritik berhenti di ruang pribadi.

Universitas yang sehat membutuhkan suara yang tidak selalu nyaman. Tanpa kritik, kampus berubah menjadi tempat latihan kepatuhan.

Mahasiswa dalam Hitungan Pasar

Mahasiswa juga hidup dalam tekanan yang sama. Bagi banyak keluarga, kuliah adalah investasi besar. Orang tua membayar biaya pendidikan dengan harapan anaknya mendapat pekerjaan lebih baik. Oleh karena itu, wajar jika mahasiswa bertanya: setelah lulus kerja apa?

Pertanyaan itu sah. Kampus tidak boleh menertawakan kecemasan mahasiswa. Pendidikan tinggi yang tidak acuh pada nasib lulusan hanya memelihara kesombongan akademik. Namun, kampus gagal bila hanya menjawab kecemasan itu dengan bahasa pasar kerja.

Mahasiswa memang perlu keterampilan. Tetapi mereka juga perlu nalar. Mereka perlu sertifikat. Tetapi mereka juga perlu keberanian menilai informasi. Mereka perlu pekerjaan. Tetapi mereka juga akan menjadi warga negara, pemilih, guru, orangtua, pembaca berita, pengguna teknologi, dan pengambil keputusan moral.

Kampus tidak boleh memperlakukan mahasiswa sebagai pelanggan yang harus selalu puas. Pendidikan tinggi kadang harus membuat mahasiswa tidak nyaman. Ia harus memaksa mahasiswa membaca lebih panjang, menulis lebih jujur, bertanya lebih tajam, dan berpikir lebih tertib.

Ilmu yang Sulit Dijual

Dalam bab “Metrics and Value”, Di Leo meneroka bahwa di universitas neoliberal, nilai disiplin ilmu diukur secara eksklusif oleh pasar (Di Leo, 2026, hlm. 66). Kalimat itu menjelaskan nasib banyak ilmu reflektif. Filsafat, sejarah, sastra, seni, humaniora, dan ilmu sosial kritis sering dianggap tidak praktis. Ilmu-ilmu itu tidak selalu menghasilkan paten. Tidak selalu memberi kerja cepat. Tidak selalu menaikkan peringkat kampus.

Walakin justru ilmu seperti itu menjaga akal sehat publik. Sejarah mengajarkan masyarakat membaca ingatan. Filsafat melatih orang menimbang alasan. Sastra membuka kepekaan terhadap pengalaman manusia. Ilmu sosial kritis membantu warga membaca kuasa, propaganda, ketimpangan, dan kekerasan yang bersembunyi di balik bahasa resmi.

Negara tidak hanya membutuhkan tenaga ahli. Negara membutuhkan manusia yang mampu bertanya: pembangunan ini untuk siapa? Teknologi ini melayani siapa? Kebijakan ini mengorbankan siapa?

Akuntabilitas Tanpa Menyerah

Kampus tentu tidak boleh anti-akuntabilitas. Akreditasi tetap penting. Data tetap perlu. Efisiensi tetap dibutuhkan. Riset harus memberi manfaat. Lulusan harus punya kompetensi. Kampus yang menolak semua ukuran akan berubah menjadi lembaga tertutup yang merasa selalu benar.

Masalahnya bukan pengukuran. Masalah muncul ketika pengukuran menggantikan penilaian akademik. Masalahnya bukan publikasi. Masalah muncul ketika publikasi menjadi industri angka. Masalahnya bukan kerja sama industri. Masalah muncul ketika industri menjadi kompas utama universitas.

Oleh sebab itu, kampus perlu mengatur ulang prioritas. Beban administrasi dosen yang tidak berdampak langsung pada mutu kuliah dan riset perlu dikurangi. Penilaian dosen harus memberi tempat bagi mutu mengajar, kedalaman riset, integritas akademik, dan kontribusi publik. 

Akreditasi harus kembali menjadi alat diagnosis, bukan pusat kehidupan kampus. Forum diskusi, kelompok baca, esai publik, kritik kebijakan, dan debat ilmiah perlu dihidupkan lagi. Kampus yang baik tidak hanya menghasilkan lulusan tepat waktu. Kampus yang baik menghasilkan manusia yang tidak mudah dibohongi.

Keberanian untuk Tetap Gelisah

Universitas tidak perlu menjauh dari perubahan. Ia harus terbuka pada teknologi, kebutuhan masyarakat, dan dunia kerja. Tetapi universitas juga harus menjaga ruang yang tidak sepenuhnya tunduk pada pasar. Ruang itu bernama kebebasan akademik.

Kebebasan akademik bukan kemewahan. Ia syarat dasar agar kampus tetap menjadi kampus. Tanpanya, pendidikan tinggi hanya melatih manusia untuk menyesuaikan diri. Padahal bangsa membutuhkan orang yang mampu memahami sistem, memperbaikinya, dan bila perlu menolaknya.

Kampus yang tidak lagi gelisah mungkin tampak aman. Ia punya banyak rapat, banyak laporan, banyak lulusan, banyak sertifikat, dan banyak seremoni. Tetapi bangsa akan membayar mahal bila universitas kehilangan keberanian untuk bertanya.

Tatkala pasar, birokrasi, dan kekuasaan meminta semua orang bergeming, kampus seharusnya menjadi tempat pertama yang menolak lupa cara berwicara.