Mengukur yang Tak Terlihat: Mengapa Dampak Sosial Perlu Bahasa Finansial?

Setiap kali saya menawarkan proyek berdampak publik, baik itu soal membangun jaringan  listrik, sekolah, atau klinik, kepada teman-teman dekat saya, pertanyaan pertama yang  muncul hampir selalu sama: “Ada duitnya, enggak?” 

Bagi teman-teman yang bekerja di sektor publik atau non-profit, pernyataan seperti ini menimbulkan rasa tidak nyaman. Seakan-akan, hal yang ingin diminta adalah uang. Padahal, pernyataan tersebut adalah sebuah sinyal: seberapa disiplin kita dalam membangun sesuatu yang benar-benar berkelanjutan.  

Bagi pembuat kebijakan dan juga rekan-rekan yang bergerak di bidang pembangunan, bahasa soal kemitraan publik-swasta adalah jargon yang sering kali digaungkan. Akan tetapi, the devils are in the details. Seringkali proyek-proyek KPBU (Kerjasama Pemerintah-Badan Usaha) tidak bisa berjalan karena kendala-kendala model bisnis dan pembagian pendapatan. 

Alhasil, pertanyaan “duitnya mana?” akan terus hadir dan membuat inisiator proyek-proyek publik perlu untuk lebih memutar otak dan cara agar bisa mendorong terwujudnya proyek  tersebut.  

Tekanan untuk membuat pendanaan proyek-proyek publik yang lebih kreatif juga semakin meningkat. Dengan semakin menipisnya sumber pendanaan di berbagai sisi. Kebutuhan pendanaan untuk mencapai Sustainable Development Goals (SDG) melonjak jauh lebih cepat daripada ketersediaan dana yang ada. 

Terhitung bahwa pendanaan untuk mendorong SDG kini menembus US$4 triliun, naik 60% sejak 2015. Bantuan pembangunan resmi, yang dulu jadi tumpuan, terlalu kecil untuk menambal jurang itu. Di Asia, alirannya bahkan diperkirakan menyusut hingga seperempat akibat pergeseran prioritas dari negara-negara donor. 

Di Indonesia sendiri, terjadi banyak penyesuaian anggaran yang cukup signifikan. Sejak awal 2025, pemerintah melakukan refocusing belanja secara signifikan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, untuk melakukan penghematan hingga Rp256,1 triliun dan untuk 2026 anggaran semakin difokuskan untuk program-program besar seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih. 

Alhasil, ruang-ruang untuk melakukan pembiayaan pembangunan di sektor lain bisa menjadi lebih sempit dan tentu memberi sinyal kepada para pendana tentang prioritas pembangunan yang ingin dilakukan oleh Indonesia. 

Tentunya, pembangunan tidak akan pernah berhenti. Jalan tetap perlu dibangun, pelabuhan tetap harus beroperasi, klinik harus selalu tersedia, dan lampu jalan perlu menerangi jalan-jalan desa. 

Mengandalkan APBN dan hibah-hibah kecil bukan pilihan yang realistis sehingga kita perlu pendekatan yang lebih perlu cara yang lebih kreatif untuk menggerakkan modal, termasuk modal swasta, ke arah yang lebih tepat.  

Di sinilah letak persoalannya. Kemitraan publik-swasta sering didorong sebagai jawaban. Namun, seperti semua kemitraan, ia menuntut proses panjang: penyamaan visi, kepercayaan, dan perencanaan matang. Dan kembali ke pertanyaan tadi “mana duitnya?” 

Proyek publik kerap kalah karena nilainya tidak pernah benar-benar dihitung. Terkesan menjual niat baik semata, dan harus bersaing dengan instrumen investasi lain yang tampak lebih menarik. 

Salah satu jawaban atas kebuntuan itu adalah memperluas cara kita mengukur nilai dan  dampak dari proyek-proyek publik. Social Return on Investment (SROI) menambahkan satu dimensi yang sering luput dari kalkulasi ROI biasa: dampak sosial yang dikuantifikasi dalam  satuan rupiah. 

Ambil contoh klinik. Selain pendapatan yang dihasilkan, ada nyawa yang  terselamatkan dan penyakit yang tersembuhkan. SROI berusaha menerjemahkan hal-hal itu ke dalam nilai yang bisa dibandingkan, ditimbang, dan diperdebatkan di meja yang sama tempat keputusan investasi diambil. Ia adalah jembatan bahasa penghubung antara lembaga  publik dan lembaga keuangan swasta. 

Mengukur dampak tentu bukan hal baru. Pemerintah dan lembaga pembangunan sudah lama memakai berbagai kerangka untuk menimbang kelayakan proyek. Yang membuat SROI berbeda adalah dari mana ia memandang: bukan terutama dari efisiensi anggaran negara, melainkan dari sisi warga penerima manfaat seperti: waktu yang mereka hemat ketika proyek publik tersebut operasional, biaya transportasi yang tidak lagi mereka tanggung, kepastian yang mereka peroleh. 

Ia diterapkan pada sesuatu yang selama ini paling jarang dihitung dampaknya: infrastruktur lunak seperti platform digital. Kita terbiasa menghitung nilai jalan tol  atau pelabuhan, tetapi nyaris tidak pernah menghitung berapa nilai sosial dari sebuah sistem yang memangkas proses pendaftaran bantuan dari berbulan-bulan menjadi hitungan jam. 

Indonesia mulai menguji pendekatan ini pada salah satu proyek transformasi digitalnya: digitalisasi bantuan sosial. Lewat Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP), pemerintah ingin tahu, dengan angka, bukan asumsi, mengenai seberapa besar manfaat yang sebenarnya dihasilkan investasi platform digital di sektor publik. AMANA Solutions dipercaya merancang metodologi pengukurannya, dengan pilot di Banyuwangi. 

Hasilnya jujur, dan justru di situ letak nilainya. Pada skenario paling optimal, setiap Rp1 yang  diinvestasikan menghasilkan Rp1,35 nilai sosial. Tetapi angka itu tidak berlaku universal. Pada skenario biaya investasi yang terlalu tinggi, SROI-nya turun di bawah titik impas, serendah Rp0,32. 

Pesannya bukan “digitalisasi selalu menguntungkan,” melainkan sesuatu yang jauh lebih berguna bagi pengambil keputusan: kelayakan bergantung pada efisiensi  implementasi dan seberapa besar kita menghargai waktu warga yang terselamatkan. Dengan kata lain, SROI tidak hanya memberi tahu apakah sebuah proyek layak, tetapi dalam kondisi seperti apa ia menjadi layak dan itulah informasi yang benar-benar dibutuhkan sebelum modal digelontorkan untuk proyek-proyek publik.  

SROI bukan jawaban tunggal. Seperti diingatkan ekonom Universitas Gadjah Mada Elan Satriawan dalam diskusi peluncuran studi ini, SROI mampu menangkap dampak kebijakan sosial. Namun, ia bukan silver bullet. Ekspansi yang terlalu cepat tanpa memperbaiki keterbatasan metodologinya justru berisiko memperbesar kesalahan. Pengakuan atas batas inilah yang membedakan alat analisis yang berguna dari janji yang muluk. 

Kebutuhan akan kejelasan semacam ini bukan kekhawatiran teoretis. Dalam diskusi yang sama, Firlie Ganinduto dari Badan Ekosistem Digital KADIN menegaskan bahwa peran swasta akan krusial, terutama dalam mengoperasikan dan memelihara sistem. Hal ini bisa terjadi juga dengan satu prasyarat: “Ini investasi jangka panjang. Dunia usaha butuh kepastian aturan main.” 

Permintaan itu masuk akal, dan justru di sinilah peran SROI menjadi lebih besar daripada  sekadar laporan akhir proyek. Bagi modal yang mencari dampak sekaligus imbal hasil, angka SROI berfungsi sebagai sinyal awal: ia menunjukkan proyek mana yang punya fondasi manfaat cukup kuat untuk kemudian distrukturkan agar layak secara komersial. 

Entah itu bisa lewat skema blended financing, performance based disbursement, outcome-based instruments (misalnya social impact bond) atau instrumen lain. SROI tidak menjanjikan keuntungan finansial; ia menyaring dan memberi arah, menunjukkan di mana modal paling  mungkin menghasilkan nilai ganda. 

Pendekatan yang menggabungkan antara profit dan dampak juga menyasar pasar investasi berdampak atau impact investing. Pada laporan Global Impact Investment Network “Sizing the Impact Investing Market 2024” saat ini pasar impact investing mencapai US$1,57 triliun, tumbuh 21% per tahun sejak 2019 (GIIN, 2024). 

Yang menarik, 94% investor berdampak melaporkan bahwa kinerja finansial maupun kinerja dampak mereka memenuhi atau melampaui ekspektasi. Ini adalah bukti bahwa cuan dan manfaat tidak harus saling meniadakan. 

Persoalannya terletak pada distribusi, alokasi, dan fokus: hanya sekitar seperempat dari modal itu mengalir ke pasar berkembang, tempat kebutuhannya justru paling  besar, dan Asia Tenggara baru menyerap sekitar 3% dari totalnya. Ini menandakan bahwa  ketersediaan dana tersebut ternyata belum dimanfaatkan maksimal karena terlalu sedikit  proyek dampak publik yang dapat diterjemahkan ke dalam bahasa yang dipahami investor. 

Inilah inti yang ingin saya sampaikan. Di masa ketika setiap rupiah diperebutkan, kemampuan membandingkan nilai, bukan sekadar biaya bisa menjadi penentu. SROI hanyalah satu alat. Yang lebih penting adalah kemauan dan kapasitas untuk membangun disiplin baru dalam alokasi sumber daya: yang tepat sasaran, terukur dampak finansial dan sosialnya, dan  kolaboratif antara negara dan modal swasta. 

Pergeseran cara pandang ini sedang terjadi di banyak tempat sekaligus. Pertanyaan yang sama—bagaimana mengarahkan modal, publik maupun swasta, ke tempat yang menghasilkan nilai bersama dan bukan sekadar imbal hasil—kini menjadi agenda lintas sektor di seluruh Asia. 

Beberapa waktu lalu, saya hadir di acara Asia Grassroots Forum yang  diselenggarakan oleh Amartha. Forum tahunan ini menjadi ajang mempertemukan pembuat kebijakan, investor, lembaga keuangan, dan praktisi akar rumput atas kesadaran yang sama: kemajuan yang inklusif tidak datang dari modal yang melimpah semata, tetapi dari modal yang diselaraskan. 

Di ruang seperti inilah peran yang kami bangun di AMANA menemukan  tempatnya. Dimulai dengan mengukur dampak, dan menggunakan hasil pengukuran tersebut  untuk membantu menggerakkan dan menyelaraskan sumber daya bagi proyek-proyek publik yang berdampak. Menerjemahkan dampak ke dalam bahasa yang bisa dipahami semua pihak adalah prasyarat agar penyelarasan itu mungkin terjadi. 

Pada akhirnya, tantangan terbesar bukanlah mengenai uang semata. Persoalannya adalah modal sering kali tidak sampai ke tempat yang paling membutuhkannya, karena kita belum punya bahasa bersama untuk menilai apa yang benar-benar berharga. 

Menyamakan visi, persepsi, dan bahasa lebih dulu sehingga kita bisa mengeksekusi dengan baik. Hanya dengan begitu kita bisa menavigasi masa yang tidak biasa seperti sekarang, dan memastikan pembangunan tetap berjalan ketika semua orang lain memilih menunggu.