Politik Kampus dalam Leksikon Administrasi

Karut-marut tata kelola pendidikan tinggi hampir selalu dijelaskan sebagai akibat kebijakan nasional. Beban kerja akademisi yang kian berlipat, penilaian karya ilmiah untuk kenaikan pangkat dan indikator kinerja yang ambigu, hingga aplikasi pelaporan yang terus bertambah, nyaris selalu ditelusuri muasalnya ke Jakarta. 

Lantaran biang keladinya dipandang berhulu di sana, tuntutan solusinya pun diarahkan ke pemerintah pusat.

Bayangkan sejumlah dosen muda menulis artikel jurnal demi memenuhi syarat guru besar atasannya. Namun, saat artikel itu terbit nama mereka lenyap, sementara sang atasan tampil sebagai penulis tunggal.

Seorang manajer tata usaha fakultas, dengan jahitan bekas operasi batu empedunya belum kering, tetap berangkat dinas luar kota karena perintah datang dari atasan yang sebelumnya mengizinkannya menjalani operasi.

Seorang dosen yang bekerja tanpa gaji sebagai anggota Tim Penanggulangan Kekerasan Seksual (TPKS) menghadapi tekanan berjenjang. Dari rektorat hingga kementerian, agar menghentikan penanganan dugaan pelecehan seksual terhadap seorang mahasiswi dengan terduga pelaku seorang petinggi kampus.

Ilustrasi-ilustrasi itu bersifat hipotetis. Tapi, sifatnya yang rekaan dan ekstrem justru membantu kita mengenali pola yang selama ini luput dari perhatian. Sayangnya, menjadi profesional cerdik pandai di sektor pengetahuan tidak otomatis membuat akademisi kampus piawai mengenali politik di lingkungan kerjanya sendiri.

Yang lebih lazim, pengalaman dosen muda yang namanya dihapus dari artikel yang ditulisnya, dosen anggota TPKS yang dipaksa menghentikan penanganan kasus, ataupun manajer tata usaha yang dipaksa berdinas saat masih menjalani masa pemulihan, lebih sering diterjemahkan ke dalam leksikon loyalitas, pembelaan reputasi lembaga, ataupun profesionalisme.

Leksikon administratif itu terlihat wajar. Namun, persis karena kewajarannya, kita berhenti bertanya apakah ada relasi kuasa yang bekerja dalam senyap. Padahal, di ruang kuliah dan penelitian, para akademisi dengan fasih menjelaskan modus operandi kekuasaan—dari distribusi kesempatan, pembentukan ketergantungan, pengaturan insentif, sampai penentuan apa yang pantas disebut masalah politik dan apa yang tidak.

Politik Penamaan

Mengapa bahasa semacam itu begitu efektif mengaburkan relasi kuasa? 

E. E. Schattschneider, dalam The Semi-Sovereign People: A Realist's View of Democracy in America (1960), mengingatkan bahwa pertarungan politik paling menentukan berlangsung jauh sebelum konflik meledak. Yakni, tatkala sebuah perkara sedang ditentukan apakah layak dipandang sebagai urusan publik atau sekadar urusan individual. 

Kelompok yang diuntungkan akan selalu berusaha mempersempit konflik, sedangkan mereka yang dirugikan berusaha memperluasnya. 

Penghilangan nama dosen junior dari artikel ilmiah diberi nama loyalitas kepada senior. Tekanan terhadap anggota TPKS diterjemahkan sebagai ikhtiar menjaga reputasi institusi. Perintah dinas kepada pegawai yang belum pulih dianggap profesionalisme. 

Begitu sebuah perkara memperoleh nama-nama semacam itu, ia tak lagi dipahami sebagai relasi kuasa. Namun, hanya sebagai urusan internal yang cukup diselesaikan melalui prosedur organisasi.

Mekanisme penyempitan konflik itulah yang, menurut Patricia Strach (2019), menjelaskan paradoks yang lebih luas di lingkungan akademik. Ia mempertanyakan mengapa ilmuwan politik begitu mudah mengenali penyalahgunaan kekuasaan ketika pelakunya presiden, hakim agung, atau anggota parlemen, tetapi jauh lebih lambat melihat mekanisme yang sama ketika berlangsung di kampus.

Paradoksnya tidak terletak pada kampus yang kurang politis. Namun, pada disiplin ilmu politik yang gagal menggunakan perangkat analitisnya sendiri ketika objeknya adalah kampus.

Cara pandang itulah yang membuat begitu banyak persoalan perguruan tinggi terus dialamatkan ke Jakarta. Akibatnya, kita luput melihat bahwa sebagian relasi kuasa justru diproduksi dan dipelihara dari dalam kampus sendiri. Di baliknya tersimpan anggapan bahwa negara identik dengan pemerintah pusat.

Cara berpikir semacam itu mengandaikan bahwa negara hanya hadir di Jakarta. Padahal, keputusan-keputusan yang menentukan siapa memperoleh kesempatan, siapa didengar, dan siapa harus patuh justru berlangsung setiap hari di fakultas, departemen, bahkan ruang rapat program studi. 

Mahaguru kajian negara, Joel S. Migdal (2009), mengingatkan bahwa negara bukanlah entitas tunggal yang hanya menjelma sebagai pemerintah pusat. Negara bekerja melalui beragam pusat kewenangan. Dalam pengertian itu, fakultas, departemen, hingga ruang rapat program studi bukan cuma unit administrasi, melainkan juga arena tempat praktik negara berlangsung.

Literasi Politik

Memperluas pengertian politik tak bersinonim dengan mempolitisasi setiap persoalan kampus. Yang dibutuhkan justru kemampuan membedakan kapan sebuah perkara memang bersifat teknis, dan kapan bahasa administrasi mulai menyamarkan relasi kuasa.

Di sinilah literasi politik menemukan relevansinya. Ia tidak cukup dimengerti sebagai pengetahuan tentang pemilu, partai politik, ataupun konstitusi. Literasi politik juga merupakan kemampuan mengenali bagaimana kekuasaan bekerja dalam kehidupan sehari-hari, termasuk ketika hadir melalui bahasa yang tampak paling administratif.

Kampus hanyalah salah satu tempat kita belajar membacanya. Mekanisme yang sama menjalar ke ruang publik. Persoalan politik berubah menjadi urusan manajerial. Relasi kuasa diterjemahkan sebagai tata kelola. Keberatan atas ketidakadilan dipersempit menjadi persoalan komunikasi atau etika kerja. 

Demokrasi tidak hanya membutuhkan pemilu yang bebas ataupun institusi yang akuntabel. Demokrasi juga membutuhkan warga yang mampu mengenali kapan bahasa administrasi mulai mengaburkan relasi kuasa. 

Selama relasi kuasa diterjemahkan sebatas administrasi, loyalitas, atau tata kelola, politik tidak pernah benar-benar menghilang dari kampus. Yang hilang hanyalah namanya.