Prabowo dan Politik Mendengar

Memimpin pemerintahan pada era digital berarti bekerja di tengah masyarakat yang semakin kompleks. Ekonomi berkelindan dengan politik, hukum, teknologi, media, kepentingan industri, dinamika global, dan tuntutan masyarakat. Sebuah keputusan pemerintah dapat dalam hitungan menit diberitakan media, diperdebatkan para ahli, dikritik kelompok kepentingan, dan menjadi percakapan luas di media sosial.

Arena politik pun bekerja dalam lingkungan semacam itu. Pemerintah bukan hanya dituntut mengambil keputusan, tetapi juga membaca perubahan, menangkap aspirasi, menyeleksi informasi, merespons kritik dan, ketika diperlukan, mengoreksi dirinya.

Kompleksitas itu menghadirkan tantangan kepemimpinan: bagaimana mendengar banyak suara tanpa kehilangan arah?

Dalam konteks itulah rangkaian keputusan Presiden Prabowo Subianto pada 1–2 Oktober 2026 menarik dibaca. Pada 1 Oktober, presiden melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih. Sehari kemudian, presiden melakukan perubahan komposisi Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) serta melantik Kepala dan Wakil Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (BAKOM RI).

Wantimpres bukan lembaga baru. BAKOM pun telah dibentuk sebelumnya. Karena itu, yang menarik bukan pembentukan institusi baru, melainkan penataan personalia pada fungsi-fungsi berbeda di sekitar pemerintahan Presiden.

Dari perspektif organisasi dan komunikasi politik, rangkaian tersebut memperlihatkan tiga kapasitas pemerintahan yang saling berkaitan: eksekusi, pertimbangan, dan komunikasi.

Menyeleksi di Tengah Kompleksitas

Wouter de Nooy dan Iina Hellsten (2024), ketika menjelaskan pemikiran Loet Leydesdorff mengenai komunikasi sebagai sistem sosial, menunjukkan bahwa dari begitu banyak kemungkinan komunikasi hanya sebagian yang akhirnya diseleksi. Pertanyaan pentingnya adalah bagaimana seleksi berlangsung dan apa akibatnya.

Gagasan itu relevan untuk membaca pemerintahan di era digital. Presiden setiap hari berhadapan dengan laporan menteri, data birokrasi, nasihat penasihat, aspirasi masyarakat, pemberitaan media, kritik akademisi, kepentingan dunia usaha, komunikasi partai politik, hingga percakapan warga di media sosial.

Tidak semuanya dapat ditindaklanjuti. Pemerintahan harus menyeleksi. De Nooy dan Hellsten menunjukkan bahwa seleksi dari berbagai kemungkinan komunikasi ikut membentuk makna.

Tantangan Presiden, dengan demikian, bukan sekadar memperoleh sebanyak mungkin informasi, melainkan menentukan informasi mana yang relevan bagi keputusan pemerintahan.

Di sinilah rangkaian awal Oktober memperoleh maknanya. Reshuffle menyentuh sebagian orang yang membantu Presiden menjalankan pemerintahan. Wantimpres menyediakan salah satu kanal formal pertimbangan. BAKOM berada dalam wilayah komunikasi pemerintah.

Sederhananya: bertindak, mempertimbangkan, dan berkomunikasi.

Evaluasi dan Koreksi

Beberapa bulan sebelumnya, Presiden telah menggunakan satu kata penting untuk membaca rangkaian ini: evaluasi.

Dalam Sidang Kabinet Paripurna pada 20 Juli 2026, Prabowo mengatakan, “Tentunya kita laksanakan kabinet paripurna ini untuk kita evaluasi apa yang sudah kita kerjakan.”

Pernyataan itu tentu tidak dapat ditafsirkan sebagai sinyal reshuffle. Namun, dalam rangkaian komunikasi pemerintahan, terlihat bahwa evaluasi ditempatkan sebagai bagian dari cara pemerintah bekerja.

Evaluasi membutuhkan kemampuan membaca lingkungan sekaligus keberanian melakukan koreksi. Dalam perspektif organisasi, keputusan menjadi penting. Petra Hiller, menggunakan teori sistem Niklas Luhmann, menjelaskan bahwa organisasi mereproduksi dirinya melalui keputusan.

Karena itu, reshuffle bukan sekadar pergantian orang. Ia adalah keputusan yang sekaligus berkomunikasi. Publik kemudian membaca siapa yang dipertahankan, dipindahkan, atau diganti sebagai informasi mengenai prioritas dan arah pemerintahan.

Pergeseran, Bukan Sekadar Pembuangan

Di sinilah dimensi politik reshuffle menarik.

Perubahan posisi sejumlah figur yang diasosiasikan dengan pemerintahan Joko Widodo dapat memunculkan pembacaan bahwa Prabowo semakin membangun konfigurasi pemerintahannya sendiri.

Pratikno tidak lagi berada di kabinet, tetapi kemudian memperoleh posisi di Wantimpres. Listyo Sigit Prabowo tidak lagi memimpin Polri dan beralih menjadi Kepala Staf Kepresidenan.

Khusus Listyo, perubahan itu mengubah karakter kewenangannya. Sebagai Kapolri ia berada di puncak organisasi dengan garis komando kepolisian nasional. Sebagai Kepala Staf Kepresidenan, ia tidak lagi memiliki otoritas komando tersebut, tetapi tetap berada dekat dengan pusat kepresidenan.

Karena itu, perubahan tersebut tidak cukup dibaca dengan dikotomi: dipertahankan atau dibuang, orang Jokowi atau orang Prabowo.

Dari perspektif organisasi, yang terjadi dapat pula dibaca sebagai redistribusi otoritas, peran, dan akses.

Pelantikan Pratikno sebagai anggota Wantimpres juga membuat pembacaan mengenai “pembersihan” menyeluruh figur pemerintahan sebelumnya menjadi tidak sesederhana itu. Apakah langkah tersebut sengaja dimaksudkan untuk meredam persepsi demikian, tidak dapat dipastikan tanpa bukti mengenai motif Presiden.

Namun, efek komunikasinya dapat diamati: Prabowo semakin membangun konfigurasi pemerintahannya sendiri tanpa harus memutus seluruh kontinuitas dengan figur pemerintahan sebelumnya.

Bukan Hanya Berbicara

Pergantian pimpinan BAKOM menambahkan dimensi lain.

Dalam ekologi digital, persoalan komunikasi pemerintah bukan sekadar bagaimana menyampaikan keberhasilan. Pemerintah berhadapan dengan fragmentasi media, kecepatan informasi, kritik publik, disinformasi, serta beragam interpretasi terhadap kebijakan.

Luhmann dalam The Reality of the Mass Media menunjukkan bahwa media tidak hanya menyebarkan informasi, tetapi ikut menyediakan realitas yang secara bersama-sama dapat dikenali masyarakat. Komunikasi kemudian terus tersambung dengan komunikasi sebelumnya.

Keputusan menghasilkan komentar. Komentar menghasilkan kritik. Kritik melahirkan komunikasi berikutnya. Media sosial membuat sirkulasi itu semakin cepat.

Karena itu, BAKOM semestinya tidak berhenti menjadi pengeras suara pemerintah. Tantangannya adalah membantu menjembatani kebijakan dengan lingkungan komunikasi masyarakat: memberikan konteks, membaca respons, sekaligus membangun kepercayaan publik.

Dengan kata lain, pemerintah tidak cukup hanya berbicara. Pemerintah juga perlu mendengar bagaimana komunikasinya diterima.

Mendengar Tanpa Kehilangan Arah 

Namun, mendengar masyarakat tidak berarti mengikuti seluruh tuntutan masyarakat.

Andrew Arato, ketika mendiskusikan Luhmann, menunjukkan bahwa komunikasi yang relevan bagi politik tidak hanya berlangsung dalam organisasi negara. Asosiasi, gerakan sosial, dan ruang publik berada di luar negara, tetapi tetap relevan bagi kehidupan politik.

Presiden karena itu tidak cukup menjadi komunikator yang menyampaikan keputusan. Ia juga harus menjadi pengamat terhadap komunikasi yang berkembang di lingkungannya.

Wantimpres menyediakan salah satu kanal institusional pertimbangan. Kabinet menjalankan pemerintahan. BAKOM mengorkestrasi komunikasi pemerintah. Media dan ruang publik membawa kritik, aspirasi, serta ekspektasi masyarakat.

Tantangannya bukan kekurangan suara, melainkan kelebihan suara.

Pemimpin yang tidak mendengar dapat kehilangan sensitivitas terhadap perubahan masyarakat. Sebaliknya, pemimpin yang hanya mengikuti suara paling keras dapat kehilangan visi.

Rangkaian 1–2 Oktober akhirnya dapat dibaca bukan semata-mata sebagai pergantian orang. Ada penataan terhadap mereka yang membantu mengeksekusi, mereka yang memberikan pertimbangan, dan mereka yang mengelola komunikasi pemerintah.

Di situlah visi dan kemampuan mendengar bertemu.

Visi diperlukan agar pemerintahan mengetahui ke mana negara hendak dibawa. Kemampuan mendengar diperlukan agar pemerintah mengetahui apa yang berubah di lingkungannya. Komunikasi diperlukan agar kebijakan dapat dipahami, sekaligus agar respons masyarakat dapat kembali dibaca.

Namun, di antara mendengar dan memutuskan terdapat proses yang menentukan: menyeleksi. Itulah tantangan kepemimpinan dalam masyarakat yang kompleks: mendengar tanpa kehilangan arah.

Sebab dalam dunia yang dipenuhi komunikasi, persoalan seorang pemimpin bukan sekadar apakah ia berbicara atau mendengar, melainkan apa yang dipilih untuk didengar, apa yang dipertimbangkan, apa yang diputuskan, dan bagaimana keputusan itu dikomunikasikan kembali kepada publik.

Pada akhirnya, politik mendengar akan diuji bukan dari seberapa banyak suara yang sampai ke Istana, tetapi dari seberapa baik suara-suara itu diterjemahkan menjadi keputusan yang menjawab persoalan masyarakat.