Pengganti Gibran, Ujian Politik Koalisi Prabowo

Erik Ardiyanto
Oleh Erik Ardiyanto
16 November 2026, 07:25
Erik Ardiyanto
Katadata/ Bintan Insani
Button AI SummarizeMembuat ringkasan dengan AI

Keputusan Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri ke Majelis Permusyawaratan Rakyat pada 12 November 2026 menandai berakhirnya salah satu babak politik paling dramatis pascareformasi. 

Di usia yang masih sangat muda, ia sempat berdiri di titik tertinggi kekuasaan eksekutif republik. Namun, ketika pusaran polemik penyetaraan ijazah berujung pada putusan hukum dan gelombang desakan politik di parlemen kian mengeras, ruang geraknya menyempit. 

Di puncak kekuasaan, pilihan yang tersisa pada akhirnya sangat sederhana: bertahan dalam badai yang terus menggerus legitimasi, atau melangkah mundur.

Perjalanan politik Gibran terasa seperti kisah seseorang yang mendaki sebuah piramida dengan sisi yang nyaris tegak lurus. Dalam sejarah politik modern, melesat ke puncak kekuasaan tanpa melewati tangga kaderisasi panjang atau jenjang birokrasi bertahap memang bukan hal mustahil. Terlebih ketika momentum elektoral dan dukungan mesin politik bekerja dalam kecepatan penuh. 

Namun, kekuasaan selalu memiliki hukum gravitasinya sendiri. Saat pijakan legitimasi di puncak mulai goyah, laju turun dari piramida itu ternyata berlangsung secepat langkah ketika mendakinya.

Kini, gema dari langkah mundur itu berpindah sepenuhnya ke ruang kerja Presiden Prabowo Subianto. Mengacu pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, MPR memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk menggelar sidang dan memilih wakil presiden baru dari dua nama yang diusulkan Presiden. Dua bulan ke depan bukan sekadar urusan administratif mengisi kursi yang kosong, melainkan pertaruhan besar bagi Prabowo dalam menjaga keseimbangan rumah tangga koalisinya hingga 2029.

Dalam membaca arah langkah Presiden Prabowo, mata publik tentu langsung tertuju pada barisan ketua umum partai koalisi yang saat ini merangkap jabatan sebagai menteri koordinator. Nama-nama seperti Airlangga Hartarto, Zulkifli Hasan, Agus Harimurti Yudhoyono, Muhaimin Iskandar, hingga Bahlil Lahadalia berada di lingkaran paling dekat dengan pusat pengambilan keputusan. 

Mengangkat salah satu dari mereka merupakan rumus klasik politik koalisi demi mengamankan dukungan parlemen. Masalahnya, memilih satu ketua umum partai berarti berisiko memantik rasa tidak nyaman di hati ketua umum partai lainnya—sebuah keretakan kecil yang bisa merambat ke soliditas kabinet yang baru saja ditata ulang pada Oktober lalu.

Jika gesekan antarpartai mitra dianggap terlalu mahal harganya, Presiden Prabowo bisa menengok ke rumahnya sendiri, Partai Gerindra. Menempatkan kader internal di kursi wakil presiden tentu menjamin satu garis komando yang utuh serta menghindarkan pemerintahan dari bayang-bayang “matahari kembar”. 

Di lingkar ini, ada sosok Sufmi Dasco Ahmad yang teruji merawat komunikasi lintas fraksi di Senayan. Ada pula figur kepercayaan presiden di jantung istana seperti Sugiono yang menjabat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan maupun Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. 

Seperti ketika waktu maju sebagai calon presiden di 2019 ketika itu orang dibuat terkejut ketika Sandiaga Uno yang merupakan kader gerindra maju dalam kontestasi meskipun waktu itu hasilnya pasangan tersebut kalah. 

Meskipun begitu, langkah ini jika dilakukan akan menimbulkan catatan, sebab partai-partai mitra koalisi dan masyarakat bisa membacanya sebagai konsentrasi kekuasaan yang terlalu menumpuk di satu tangan.

Di luar dua lingkaran tersebut, selalu muncul godaan untuk merangkul kekuatan dari luar koalisi misalnya menggandeng calon wakil presiden PDI Perjuangan dengan alasan memperluas stabilitas politik dan meredam gejolak di parlemen. Ataupun dari partai Nasdem yang sampai hari ini menyatakan sikap mendukung namun belum ada satupun wakilnya yang duduk di pemerintah. 

Praktik mengajak lawan politik masuk ke dalam gerbong pemerintahan memang bukan pemandangan asing dalam politik Indonesia. Hanya saja, kalkulasi kali ini terasa jauh lebih rumit. Sejak hari pertama dilantik hingga melewati penyesuaian struktur kementerian, kabinet Presiden Prabowo sudah disusun dengan semangat akomodasi politik yang sangat luas, bahkan tercatat sebagai salah satu kabinet dengan postur terbesar dalam sejarah reformasi. Menambah kursi akomodasi baru di level wakil presiden justru dikhawatirkan membuat pembagian ruang kerja eksekutif kian sesak tanpa jaminan stabilitas yang sepadan.

Ketika jalur-jalur politis terasa penuh ranjau, sejarah Indonesia sebenarnya menawarkan satu jalan keluar yang lebih teduh: berpaling pada figur profesional atau tokoh non-partai yang relatif diterima semua pihak. 

Publik masih ingat bagaimana Susilo Bambang Yudhoyono pada 2009 menggandeng Boediono seorang ekonom dan bankir bank sentral untuk menjaga kepercayaan pasar sekaligus meredam tarik-menarik antarpartai koalisi. 

Pola penyeimbang yang serupa, meski dari latar belakang berbeda, juga ditempuh Joko Widodo saat memilih Ma’ruf Amin pada 2019 demi menjembatani ketegangan sosial dan menjaga harmoni di antara partai-partai pendukungnya.

Menariknya, konstitusi memberi Prabowo ruang manuver yang cukup luwes karena Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengharuskan Presiden menyodorkan dua nama calon untuk dipilih MPR, bukan satu nama tunggal. Celah ini memungkinkan Prabowo meracik komposisi yang saling melengkapi, misalnya menyandingkan satu figur politisi yang kuat mengawal negosiasi parlemen dengan satu figur teknokratis yang fokus memastikan program-program prioritas pemerintah berjalan di lapangan.

Pada akhirnya, episode mundurnya Gibran meninggalkan satu pelajaran sunyi tentang watak kekuasaan: kecepatan mencapai puncak tidak pernah otomatis menjamin ketahanan untuk bertahan di sana. 

Dalam 60 hari ke depan, dua nama yang ditulis Presiden Prabowo untuk dikirim ke MPR akan menjadi cermin arah pemerintahannya—apakah hendak melangkah menuju kerja-kerja teknokratis yang lebih tenang, atau kembali larut dalam tawar-menawar politik yang melelahkan.

add katadata as preferred source
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami
Baca artikel ini lewat aplikasi mobile.

Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.

mobile apps preview
Erik Ardiyanto
Erik Ardiyanto
Dosen Komunikasi Politik Universitas Paramadina

Catatan Redaksi:
Katadata.co.id menerima tulisan opini dari akademisi, pekerja profesional, pengamat, ahli/pakar, tokoh masyarakat, dan pekerja pemerintah. Kriteria tulisan adalah maksimum 1.000 kata dan tidak sedang dikirim atau sudah tayang di media lain. Kirim tulisan ke opini@katadata.co.id disertai dengan CV ringkas dan foto diri.

Cek juga data ini

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...