Gelar UMKM Digital Summit 2023, AFPI Pertemukan 1.000 UMKM dan Fintech
Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menghadirkan seribu pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam “AFPI UMKM Digital Summit 2023”.
Dalam acara ini, para pelaku usaha kecil ini dapat langsung mengakses pembiayaan di platform fintech untuk meningkatkan skala usahanya melalui pembiayaan secara digital.
AFPI UMKM Digital Summit 2023 merupakan hasil kerja sama antara AFPI dan Kementerian Koperasi dan UKM, mempertemukan para pelaku usaha kecil dengan penyedia platform fintech untuk berinteraksi, berkolaborasi, dan berbagi pengetahuan dalam rangka mendorong pertumbuhan sektor UMKM di era digital.
Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, menyampaikan apresiasi kepada AFPI atas terselenggaranya AFPI UMKM Digital Summit 2023 yang dapat menghubungkan, memajukan dan mendukung perkembangan UMKM di Indonesia melalui pemanfaatan teknologi digital, khususnya layanan pendanaan dari fintech P2P lending.
Sebagai informasi, pemerintah menargetkan porsi kredit perbankan bagi UMKM mencapai 30% pada 2024. Namun menurut Menteri Teten hal tersebut akan sulit tercapai karena posisi porsi kreditnya saat ini baru sekitar 21%-22%.
Untuk itulah perlu pendekatan teknologi seperti yang dilakukan oleh fintech untuk menyalurkan pembiayaan kepada UMKM. Bahkan, di banyak negara saat ini mencari solusi pembiayaan dengan teknologi digital.
Menteri Teten mengungkapkan, di 145 negara telah menerapkan credit scoring, tidak lagi menggunakan pendekatan collateral, agunan dalam bentuk aset dan lainnya. Konsep agunan juga berkembang sudah lagi tidak menggunakan asset. Pihaknya terus mendorong para pelaku UMKM agar harus go digital.
“Paling tidak pencatatan keuangannya secara digital, sudah banyak aplikasinya. Sehingga nanti kalau dengan pendekatan credit scoring, kesehatan usaha pelaku UMKM, track record digitalnya bisa dideteksi,” ujar Menteri Teten saat acara AFPI UMKM Digital Summit 2023 di Gedung Smesco, Jakarta, Kamis (21/9).
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie, mengungkapkan terdapat 3 isu besar dalam ekosistem digital yaitu yang pertama soal infrastruktur digital, kedua upskilling digital, dan ketiga adalah bagaimana penggunaan platform digital di antaranya untuk menyusun strategi, akses pasar, dan pemanfaatan alat pembiayaan digital.
Menteri Budi Arie menuturkan, proses digitalisasi harus diupayakan dengan kompetensi literasi digital yang mumpuni dalam pemanfaatan platform-platform yang ada.
“UMKM perlu memiliki keterampilan menggunakan sistem dan perangkat digital dan dalam penggunaan data, kemampuan membaca dan mengolah data sederhana untuk menganalisa pasar, dan yang terakhir, UMKM perlu memahami penggunaan produk teknologi finansial,” ujar Menteri Budi Arie.
Sekretaris Jenderal AFPI yang juga CEO Dompet Kilat, Sunu Widyatmoko, mengatakan bahwa UMKM Digital Summit ini merupakan bentuk komitmen AFPI sebagai asosiasi penyelenggara fintech peer-to-peer (P2P) lending atau fintech pendanaan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan akses pembiayaan digital kepada pelaku UMKM.
“Kita sama-sama berharap UMKM Digital Summit dapat menjembatani kebutuhan pelaku UMKM yang selama ini terkendala mendapatkan akses pembiayaan. Melalui digitalisasi, akses pembiayaan dari fintech dapat mudah tercapai, untuk itu perlu peningkatan pemahaman pelaku UMKM akan fungsi fintech ini yang turut mendukung bisnisnya untuk naik kelas,” ungkap Sunu.
Sunu menambahkan, penyelenggaraan UMKM Digital Summit 2023 ini merupakan wujud nyata peran AFPI terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi nasional, di mana dalam acara ini mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, media dan UMKM membahas kebijakan pembiayaan secara digital terhadap UMKM.
Diharapkan melalui UMKM Digital Summit dapat mengatasi gap pembiayaan terhadap UMKM sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui UMKM yang naik kelas dengan adanya akses pembiayaan yang terbuka luas.
Lembaga riset EY Parthenon memproyeksikan total kebutuhan pembiayaan UMKM pada 2026 akan mencapai Rp 4.300 triliun dengan kemampuan supply hanya Rp 1.900 triliun.
