Transisi Energi Tak Surutkan Peran Hulu Migas

Industri hulu migas dinilai tetap strategis di tengah transisi energi. Gas bumi diproyeksikan jadi penopang kebutuhan listrik dan perkembangan AI di Indonesia.
Ratu Monita
Oleh Ratu Monita - Tim Publikasi Katadata
22 Mei 2026, 12:51
IPA Convex 2026
IPA Convex
Button AI SummarizeMembuat ringkasan dengan AI

Di tengah derasnya arus transisi energi global, industri hulu minyak dan gas bumi (migas) dinilai tetap memegang peran strategis bagi ketahanan energi nasional. Bahkan, gas bumi diproyeksikan menjadi sumber energi utama untuk menopang lonjakan kebutuhan listrik, termasuk dari perkembangan teknologi berbasis kecerdasan buatan (AI) dan ekspansi pusat data di Indonesia.

Hashim Djojohadikusumo, Anggota Dewan Pengawas Indonesia Petroleum Association (IPA), mengatakan kebutuhan energi nasional akan terus meningkat seiring pertumbuhan ekonomi dan transformasi digital. Menurut dia, Indonesia memiliki keunggulan karena masih memiliki sumber energi domestik yang besar, terutama gas bumi yang diperkirakan menjadi penopang utama di era transisi energi.

“Maka saya optimistis sektor energi sangat-sangat akan diandalkan terutama gas, terutama gas,” kata Hashim dalam sesi Plenary Session: Path to Energy Resilience & The Role of Partnership di IPA Convex 2026, ICE BSD, Rabu (20/5/2025].

Ia menjelaskan, pergeseran menuju kendaraan listrik akan mengubah pola konsumsi energi nasional. Konsumsi bahan bakar minyak (BBM) diperkirakan perlahan menurun, namun kebutuhan listrik justru meningkat signifikan sehingga gas akan menjadi sumber energi penting untuk pembangkit listrik.

Meski demikian, Hashim menegaskan transisi energi tidak berarti mengurangi pentingnya sektor hulu migas. Sebaliknya, kebutuhan energi nasional justru diprediksi melonjak akibat pertumbuhan ekonomi dan revolusi digital. Dia memperkirakan konsumsi energi Indonesia akan meningkat drastis dalam lima tahun ke depan.

“Perusahaan seperti Amazon, Microsoft, Apple, dan lainnya melihat Indonesia sebagai lokasi utama investasi pusat data (data center), dan hal itulah yang akan menjadi alasan mengapa penggunaan energi akan melonjak drastis,” ujar Hashim.

Dia mengingatkan investasi hulu migas hanya akan masuk apabila pemerintah mampu menjaga kepastian hukum, stabilitas politik, serta skema fiskal yang kompetitif. “Investor perlu kepastian hukum, perlu stabilitas,” tegasnya.

Sementara itu, President IPA Kathy Wu mengungkapkan syarat investasi seperti yang disampaikan Hashim memang menjadi salah satu pertimbangan utama perusahaan besar seperti bp dalam menanamkan modal. Menurut dia, perusahaan kini semakin selektif karena investasi harus benar-benar memberikan kepastian pengembalian.

Dia menuturkan persaingan mendapatkan alokasi modal di internal perusahaan maupun perusahaan anggota IPA semakin ketat. Karena itu, proyek di Indonesia harus mampu bersaing dari sisi tingkat pengembalian investasi, risiko, kepastian pelaksanaan, hingga realisasi hasil yang sesuai dengan proyeksi di atas kertas.

Vice President IPA Wade Floyd menilai Indonesia memiliki sejarah panjang dengan para pemain industri hulu migas global. Menurutnya, hubungan tersebut terbangun melalui kemitraan dan kolaborasi yang terus terjaga hingga saat ini.

“Peran investor internasional adalah membawa kemampuan unik seperti teknologi, integrasi proyek berskala besar, kemampuan eksekusi, dan sumber daya manusia kelas dunia untuk mendukung pertumbuhan Indonesia,” ujar Wade.

Hal senada disampaikan Vice President IPA Ronald Gunawan. Menurut dia, Indonesia sebenarnya telah memiliki banyak keunggulan untuk menjadi pemain utama bisnis migas dunia, mulai dari tingkat pengembalian investasi yang menarik, stabilitas, hingga skema fiskal yang kompetitif.

“Sebenarnya Indonesia sudah memiliki seluruh elemen penting. Kalau eksekusinya bisa lebih cepat, saya yakin Indonesia akan menjadi negara tujuan investasi kelas atas,” kata Ronald.

Sementara itu, Direktur Utama PHE Awang Lazuardi menyatakan masih banyak ruang untuk meningkatkan kemudahan berusaha, terutama di sektor hulu migas. Menurut dia, seluruh pemangku kepentingan perlu memiliki pemahaman yang sama bahwa ketahanan energi bukan hanya urusan industri migas, melainkan kepentingan seluruh bangsa.

Pemerintah pun menegaskan komitmennya untuk memperkuat iklim investasi sektor hulu migas melalui percepatan perizinan dan penyederhanaan koordinasi lintas kementerian. Kepala SKK Migas Djoko Siswanto mengatakan fleksibilitas dan percepatan proyek menjadi kunci menjaga keekonomian investasi agar tetap menarik bagi pelaku usaha.

“Setelah keputusan investasi dibuat, maka harus segera dijalankan. Kalau ada masalah, mari kita duduk bersama dan selesaikan satu per satu. Kuncinya adalah percepatan proyek. Saya percaya tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan,” ujar Djoko.

Senada, Dirjen Migas Kementerian ESDM Laode Sulaeman menyebut pemerintah terus membenahi hambatan birokrasi yang selama ini menjadi tantangan di lapangan. Menurut dia, kepastian regulasi di sektor migas sudah cukup kuat dan kini fokus pemerintah adalah memastikan koordinasi antarinstansi berjalan lebih efektif agar proyek migas dapat terealisasi lebih cepat.

add katadata as preferred source
Baca artikel ini lewat aplikasi mobile.

Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.

mobile apps preview

Cek juga data ini

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...