Mengejar Target Investasi Setahun Pemerintahan Prabowo

Optimisme mengemuka dalam hal pencapaian target investasi 2025 usai munculnya klaim realisasi penanaman modal Rp1.400 triliun jelang setahun Pemerintahan Prabowo Subianto.

“Kemarin saya bicara dengan Menteri Investasi sekaligus CEO Danantara (Rosan Roeslani), di Kuartal III (Juli-September) targetnya tercapai. Jadi sekitar Rp1.400 triliun, dari target kita di akhir tahun ini Rp1.900 triliun,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga saat menghadiri Wealth Wisdom 2025 yang diselenggarakan Permata Bank di Jakarta, Selasa (7/10), melansir Antara.

Merujuk data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), target investasi 2025 mencapai Rp1.905,6 triliun. Realisasi investasi pada Semester I 2025 sudah mencapai Rp942,9 T (49,5%) dari target, atau naik 13,6% year-on-year (YoY). Pada periode yang sama, investasi itu memicu penyerapan tenaga kerja hingga 1.259.868 orang.

"Di tengah dunia yang penuh gonjang-ganjing, realisasi investasi kita semester pertama 2025 telah mencapai Rp942 triliun, naik 13,6% dari tahun lalu, telah mencapai target APBN 2025 sebelum tahun 2025 berakhir, dan berhasil menyerap tenaga kerja Indonesia 1.200.000 orang," ujar Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR, Jakarta, Jumat (15/8).

Pada periode ini, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berkontribusi lebih besar dibanding Penanaman Modal Asing (PMA), yakni 54,1% berbanding 45,9%. Pulau Jawa juga masih dominan dalam hal kontribusi investasi, yakni 45,9% berbanding 50,5% kontribusi kawasan lain di Indonesia.

Sementara, realisasi investasi pada Triwulan II (April-Juni/Q2) 2025 mencapai Rp477,7 triliun. Soal klaim Rp1.400 triliun hingga Q3, BKPM belum mengungkap data resminya.

Isu Lapangan Kerja

Airlangga melanjutkan capaian investasi ini melengkapi sinyal soliditas perekonomian Indonesia lainnya di tengah ketidakpastian perekonomian global.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi sebesar 5,12 persen YoY pada Q2 2025, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) juga sempat menyentuh titik tertinggi (all time high/ATH), cadangan devisa yang tetap tinggi, inflasi terjaga sesuai sasaran, serta rasio utang yang terkendali.

Pada November 2024, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani mengungkap hambatan utama investasi di Indonesia adalah faktor "yang di luar kontrol kami." Yakni, kondisi geopolitik.

Namun demikian, sejumlah pakar menyoroti masih banyaknya hambatan investasi dari dalam negeri, terutama masalah birokrasi investasi yang berbelit.

Merespons ini, Pemerintah tercatat bakal mempercepat implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR). Aturan ini bertujuan mempercepat perizinan dan mengurangi hambatan investasi, termasuk optimalisasi platform Online Single Submission (OSS).

Ada pula masalah serapan tenaga kerja. Airlangga sempat pula menggarisbawahi bahwa investasi berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja.

Faktanya, ada penurunan serapan tenaga kerja di tengah peningkatan investasi. Misalnya, merujuk data BKPM, realisasi investasi pada Kuartal II 2024 mencapai Rp428,4 triliun, dengan serapan tenaga kerja 677.623 orang.

Sementara, saat realisasi investasi pada Q2 2025 mencapai Rp477,7 T, serapan tenaga kerja menurun ke angka 665.764 orang.

Selain itu, Lembaga Prasasti Center for Policy Studies (Prasasti) mengungkap masalah efisiensi investasi di banyak sektor. Hal itu berdasarkan pengukuran dengan menggunakan Incremental Capital Output Ratio (ICOR).

Skor ICOR menunjukkan efisiensi investasi atau modal dalam menghasilkan output (PDB). Makin kecil angka ICOR, modal yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk makin kecil, alias investasi yang lebih efisien. Penghambat efisiensi itu bisa datang dari banyak sektor, misalnya birokrasi, pungutan, hingga rantai pasok.

Prasasti pun menyebut ICOR di 17 sektor mencapai skor 10,6, dengan sektor ekonomi digital menjadi yang paling efisien (4,3).

“Kalau kita bisa mencapai ICOR di level 4,3, seperti ekonomi digital, maka kita bisa mengandalkan modal dari dalam negeri tanpa ketergantungan besar pada sumber eksternal,” ungkap Research Director Prasasti Gundy Cahyadi, di Jakarta, Selasa (12/8).