KOMIK: Kibang-Kibut Desil Kusut

Pemerintah baru saja merilis Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang mengelompokkan masyarakat ke dalam 10 kelompok desil. Semakin tinggi angkanya, semakin sejahtera masyarakat yang masuk dalam kelompok tersebut. Namun, banyak warga mengeluhkan pengelompokan desil yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi mereka yang sebenarnya.

Salah satunya adalah akun @yongki_b*** di TikTok yang mengeluhkan dirinya berada di desil 10. Di sisi lain, ia menyoroti status desil Yudo Sadewo, anak Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, yang tercatat berada di desil 7. Selain dikenal sebagai anak menteri, Yudo juga merupakan influencer di bidang keuangan. Status desil tersebut sebelumnya diunggah Yudo sendiri di media sosialnya.

Akun lain, @mocic***, mengeluh, “Aku desil 9, [padahal] mobil, rumah, bahkan motor enggak punya.”

Jika mengacu pada data Susenas Maret 2025, anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Arief Anshory Yusuf, mengungkapkan bahwa batas bawah untuk masuk desil 10 berada pada pengeluaran sekitar Rp2,8 juta per orang per bulan. Dengan asumsi satu rumah tangga terdiri dari empat orang, angka tersebut setara dengan pengeluaran sekitar Rp11 juta per rumah tangga per bulan.

Menurut Arief, angka tersebut tidak bisa dibilang rendah. Namun, batas pengeluaran itu merupakan gambaran berdasarkan kondisi seluruh penduduk Indonesia, bukan hanya masyarakat yang tinggal di kota-kota besar.

Meski demikian, Arief menilai pengelompokan masyarakat ke dalam desil memiliki diskrepansi statistik yang besar. Guru Besar Ekonomi Universitas Padjadjaran itu menyebut tingkat kesalahan klasifikasi berdasarkan 10 desil mencapai 70%.

“Kalau berdasarkan kuintil, kesalahannya 50%. Sementara kalau mengklasifikasikan dengan 50% top dan 50% bottom, kesalahannya 20%. Kalau mau subsidi efektif, ya langsung saja ditarget ke 40% terbawah,” kata Arief kepada Katadata pada 18 Agustus lalu.

Kisruh soal desil di masyarakat dibumbui rencana pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyebut pemerintah sedang mengkaji opsi tersebut. “Biar subsidi tepat sasaran,” kata Bahlil.

Keresahan sebetulnya juga ditangkap Badan Pusat Statistik (BPS). Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, mengimbau masyarakat untuk mengajukan sanggah apabila klasifikasi desil yang diterima dinilai tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.