Beragam Upaya Ganjal Ganjar Jadi Capres PDIP

Berikut lima peristiwa yang merupakan upaya PDIP mengganjal Ganjar Pranowo menjadi Capres 2024.
Rizky Alika
24 September 2022, 11:15
PDIP
ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho/rwa.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (kiri ketiga) didampingi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (kanan ketiga) menyebar apem saat Tradisi Sebar Apem Yaa Qawiyyu di Jatinom, Klaten, Jawa Tengah, Jumat (16/9/2022).

Nama Kader PDI Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo masuk dalam bursa calon presiden (Capres). Meski begitu, pengamat menilai ada sejumlah upaya internal PDIP untuk menjegal Ganjar menjadi capres dari PDIP.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin mengatakan, upaya itu kemungkinan dilakukan oleh Ketua DPP PDIP sekaligus Ketua DPR Puan Maharani.

"Bisa jadi ada langkah-langkah yang dilakukan oleh Puan dan tokoh PDIP untuk mengganjal Ganjar," kata Ujang kepada katadata, Jumat (23/9).

Menurutnya, upaya mengganjal itu merupakan hal yang biasa dalam politik. Sebab, PDIP dianggap menjadi milik Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, sementara Puan merupakan putri dari Megawati.

Advertisement

 

Secara rinci, berikut lima peristiwa yang dianggap merupakan langkah PDIP mengganjal Ganjar menjadi Capres 2024 :

1. Tak diundang pengarahan Kader menuju Pemilu 2024

Ganjar sempat tak diundang dalam pengarahan kader menuju Pemilu 2024 oleh Puan pada 23 Mei 2021. PDIP Jawa Tengah secara gamblang menganggap Ganjar terlalu berambisi maju pada Pemilihan Presiden 2024.

Mereka menilai sikap seperti ini tidak baik bagi keutuhan partai yang wajib tegak lurus pada perintah Megawati.

"(Ganjar Pranowo, red) 'wis kemajon' (kelewatan), 'yen kowe pinter, ojo keminter' (bila kamu pintar, jangan sok pintar-red)," kata Ketua Dewan Pimpinan Daerah PDIP Jawa Tengah Bambang Wuryanto, Minggu (23/5) dikutip dari Antara.

Bambang yang juga Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu tersebut melihat sinyal ambisi Ganjar dari intensitasnya di media sosial dan media massa. Bahkan Ganjar juga menjadi ‘host’ di Youtube, sedangkan hal seperti ini tak dilakukan kader PDIP lainnya.

 

2. Tak diundang Halalbihalal DPD PDIP Jawa Tengah

DPD PDIP Jawa Tengah juga diduga tak mengundang Ganjar pada halal bihalal Lebaran 2022 pada 7 Mei 2022. Ketua DPC PDI-P Solo FX Hadi Rudyatmo mengatakan, Ganjar tak diundang karena acara itu hanya melibatkan kepala daerah dan struktur partai di tingkat kabupaten/kotadi Jawa Tengah.

Sementara, Ganjar mengaku dia tengah berada di Makassar, Sulawesi Selatan, untuk menghadiri suatu resepsi pernikahan saat acara halalbihalal berlangsung.

 

3. Tak diundang persiapan pemenangan Pemilu 2024

Selain itu, Ganjar juga tak diundang dalam acara konsolidasi PDIP untuk pemenangan Pemilu 2024 di Semarang, Jawa Tengah pada 18 September 2022. Padahal, Ganjar sebagai Gubernur Jawa Tengah bisa disebut sebagai tuan rumah.

Acara itu dihadiri oleh bupati dan wali Jawa Tengah dari PDIP. Hadir pula Puan Maharani.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP PDIP Bambang Wuryanto beralasan Ganjar tak diundang karena acara tersebut memang hanya melibatkan kepala daerah pada level bupati dan wali kota.

"Ini yang diundang para DPC. DPC itu bupati, ketua dewan, di level itu. Karena itu tempatnya suara, oke?" kata pria yang akrab disapa Bambang Pacul ini dikutip dari Antara.

 

4. Megawati minta kader tak dansa politik

Ganjar diundang pada pengarahan para kader PDIP yang menjabat sebagai kepala daerah. Pada kesempatan itu, Mega meminta para kader yang hadir untuk tidak melakukan dansa politik terkait Pemilu 2024.

"Para kader harusnya fokus melakukan kerja riil di tengah rakyat, seperti mewujudkan kedaulatan pangan lewat program tanaman pendamping beras," ujar Mega seperti dikutip dari Antara.

5. Loyalis Puan bentuk Dewan Kolonel

Sejumlah politisi Fraksi PDIP DPR membentuk tim Dewan Kolonel pendukung Puan dalam Pilpres 2024. Ide ini dicetuskan mantan Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi.

Tim dibentuk untuk meningkatkan citra serta elektabilitas Puan dalam kontestasi Pemilu 2024. Sembari menunggu keputusan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam menentukan calon presiden dan calon wakil presiden.

Dewan Kolonel ini tidak memiliki struktur resmi, anggotanya tersebar dari setiap Komisi di DPR. Johan Budi mengatakan pembentukan Dewan Kolonel tak terkait dengan struktur di DPP PDIP.

Reporter: Rizky Alika
Editor: Lavinda
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait