Program Sejuta Rumah Capai 298.203 Unit di Akhir April
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR melalui Direktorat Jenderal Perumahan mencatat hingga April 2023, capaian pembangunan rumah yang termasuk dalam Program Sejuta Rumah (PSR) telah mencapai 298.203 unit.
Angka tersebut diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan semakin stabilnya perekonomian pasca pandemi Covid 19 yang melanda dunia, tak terkecuali Indonesia pada beberapa waktu lalu.
Direktur Rumah Umum dan Komersial, Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Fitrah Nur mengatakan, capaian PSR tersebut mengalami peningkatan. Sebelumnya pada Maret 2023, Kementerian PUPR mencatat capaian PSR sebesar 183.331 unit.
“Capaian tersebut terbagi menjadi 84% yang terdiri dari 252.875 unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan sisanya 16%, yaitu 45.328 unit rumah bagi non MBR,” ujar Fitrah kepada awak media, saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Senin (15/5).
Kemenetrian PUPR mencatat, capaian rumah bagi MBR berasal dari kegiatan yang dilaksanakan oleh pihaknya dengan total 104.286 unit rumah.
Angka tersebut berasal dari kegiatan pembangunan Ditjen Perumahan sebanyak 57.549 unit dan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur dengan penyaluran dana pembiayaan perumahan untuk masyarakat melalui KPR FLPP dan BP Tapera sebanyak 46.737 unit.
Selanjutnya Fitra menyebutkan terkait pembangunan rumah yang dilaksanakan kementerian lembaga lainnya yakni sebanyak 4.286 unit. Lalu pemerintah daerah 2.127 unit, pengembang non FLPP 133.716 unit, CSR perumahan 153 unit, serta pembangunan yang dilaksanakan oleh masyarakat sebanyak 8.307 unit.
“Sedangkan untuk rumah non MBR yang dibangun oleh pengembang sebanyak 16.246 unit dan oleh masyarakat sebanyak 29.082 unit,” kata dia.
Di sisi lain, Fitra menyampaikan, adapun terkait dengan insentif kepada pengembang PSR yang awalnya hanya 30% dari kapasitas site plan atau rencana tapak, saat ini bisa dimaksimalkan hingga 50%, "Jadi sebenarnya bisa menangani itu. Kekurangan dari harga rumah kita bisa bantu Prasarana Sarana Utilitas Umum hingga 50% dari kapasitas site plan," kata dia.
Untuk itu, Kementerian PUPR kedepannya akan terus berkoordinasi dengan mitra kerja dan pemangku kepentingan di bidang perumahan, guna mendorong tercapainya target PSR.
“Kami juga memiliki Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan yang ada di setiap provinsi di Indonesia supaya pendataan PSR bisa berjalan dengan baik dan terkoordinir dengan baik,” kata Fitrah.
Berdasarkan data Sistem Informasi Kumpulan Pengembang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan, ketersediaan rumah subsidi di hampir seluruh provinsi Pulau Jawa lebih besar dibandingkan dengan kebutuhannya. Namun, kondisi sebaliknya terjadi di DKI Jakarta.
Misalnya ketersediaan rumah subsidi di Jawa Barat pada 2023 mencapai 128.585 unit. Namun kebutuhan rumah subsidi di provinsi tersebut sangat rendah, yakni hanya 54.610 orang.
Begitu pula di Jawa Timur, memiliki ketersediaan rumah subsidi sebanyak 42.038 unit dengan kebutuhan rumah subsidi hanya 12.055 orang. Lalu, ketersediaan rumah subsidi di Banten tercatat sebanyak 29.896 unit, sedangkan kebutuhan rumah subsidinya 15.113 orang.
Berbeda dengan DKI Jakarta, provinsi ini memiliki angka kebutuhan rumah subsidi yang lebih besar dibandingkan dengan ketersediaannya. Tercatat ketersediaan rumah subsidi di ibu kota hanya 225 unit pada 2022, sedangkan kebutuhan rumah tersebut untuk 804 orang.
