Paceklik Masih Bayangi Industri Pers Nasional, Stimulus Belum Terasa
Paceklik melanda industri pers nasional di tengah pandemi virus corona. Seperti sektor lain yang juga terpukul di tengah ketidakpastian ekonomi dan ancaman resesi, bisnis media pun jatuh bangun berusaha selamat. Salah satunya dengan cara efisiensi yang berdampak kepada pekerja.
Pukulan terhadap industri media nasional sudah terjadi sejak bulan pertama Covid-19 melanda negeri ini. Menurut data dari Nielsen, total belanja iklan ke media turun sebesar 25% menjadi Rp 3,5 triliun pada minggu ketiga April 2020. Momentum Ramadan pun belum bisa mengerek perusahaan untuk belanja iklan di media.
Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan Ramadan tahun lalu. Tercatat 15 perusahaan besar yang meningkatkan belanja iklannya. Ramadan tahun ini hanya empat perusahaan besar yang tercatat meningkatan belanja iklan di media.
Keempat perusahaan tersebut antara lain Shopee yang meningkatkan belanja iklan sebesar 18% secara year on year, Marjan yang mengeskalasi belanja iklan sebesar 82%, produsen mie Indomie dan Sedap yang masing masing meningkatkan belanja iklan sebesar 24% dan 4%.
Serikat Perusahan Pers (SPS) dalam surveinya pada April lalu kepada 44 perusahaan menyatakan seluruhnya mengalami penurunan pendapatan. Sementara, 71% perusahaan pers kehilangan lebih dari 40% pendapatannya.
Lalu, sebanyak 38,63% responden mengaku kehilangan pendapatan sebanyak 40% hingga 60% dari sebelum pandemi. 31,81% responden pun menyatakan kehilangan pendapatan 60%.
Berdampak ke Pekerja
Berdasarkan survei yang sama, 38% dari seluruh responden menyatakan berencana melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawannya sebagai salah satu upaya menyelamatkan ekonomi perusahaan. Data posko pengaduan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers yang dibuka pada 3 April untuk pekerja perusahaan pers pun menunjukkan kecenderungan serupa.
Hingga Kamis (13/08), LBH telah menghimpun sebanyak 114 aduan. Pengaduan didomonasi oleh masalah pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) sebanyak 53 aduan. Lalu, sebanyak 42 aduan masuk memperosoalkan perumahan sementara dengan potongan dan penundaan gaji. Sementara, 39 pengadu lainnya terkait PHK.
Bambang (39), yang meminta namanya disamarkan, adalah salah satu yang terdampak kebihakan efisiensi perusahaan media nasional. Ia bekerja di salah satu stasiun televisi nasional. Namun, sejak awal Mei, ia dan 36 karyawan lain di bidang pemberitaan terpaksa dirumahkan dengan potongan gaji sebesar 50% tanpa ada kejelasan batas akhir pemotongan tersebut.
Bambang menyatakan, sempat mengembalikan surat pemberitahuan pemotongan gaji yang diterimanya ke perusahaan sebagai penolakan atas kebijakan tersebut. “Saat kami mempertanyakan hal ini, perusahaan menolak untuk bertemu dan komunikasi. Bahkan kami dihadang security saat ingin berdialog dengan HRD,” kata pria asal Surabaya ini kepada katadata.co.id (13/08).
Upaya komunikasi dengan HRD yang dilakukan Bambang dan kawan-kawannya pun tak berjalan mulus. Direktur HRD tempatnya bekerja tak menghadiri pertemuan tersebut. Perusahaan hanya diwakili pemimpin redaksi. Walhasil, sampai saat ini belum jelas sampai kapan ia akan dirumahkan dan gajinya dipotong.
Bambang dan kawan-kawannya yang menjadi korban tak lantas berhenti memperjuangkan haknya. Mereka melayangkan surat somasi pertama pada 8 Mei 2020. Langkah ini mengacu kepada Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja (SE Menaker) No. 5 Tahun 1998 yang mengharuskan kebijakan pemotongan gaji didahului perundingan dan kesepakatan dengan karyawan.
