Pupuk Indonesia Salurkan 6,2 Ton Pupuk Bersubsidi

Realisasi penyaluran pupuk hingga semester III baru setara dengan 65,3% dari target tahun ini.
Michael Reily
Oleh Michael Reily
16 Oktober 2017, 20:47
Pupuk Indonesia
Arief Kamaludin (Katadata)

PT Pupuk Indonesia (Persero) telah menyalurkan 6,2 juta ton pupuk bersubsidi hingga akhir kuartal III 2017. Realisasi tersebut setara dengan 65,3% dari target penyaluran pupuk subsidi sebesar 9,5 juta ton tahun ini.

"Secara total, dari target 9,5 juta ton, pupuk bersubsidi yang sudah terserap 6,2 juta ton," tutur Direktur Utama Pupuk Indonesia Aas Asikin Idat di Kantor Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Senin (16/10).

Aas merinci, penyaluran pupuk bersubsidi itu tersebut terdiri dari 2,6 juta ton urea dari target 4,1 juta ton, 1,8 juta ton NPK dari target 2,5 juta ton, 644 ribu ton SP36 dari target 850 ribu ton, 674 ribu ton ZA dari target 1,05 juta ton dan 450 ribu ton pupuk organik dari target 1 juta ton.

Mengamati capaian penyerapan tersebut, Aas optimistis penyerapan pupuk bersubsidi tahun ini akan sesuai target, apalagi musim tanam tahun ini relatif tidak bergeser.

Dari sisi stok, perusahaan meyakinkan masih dalam kondisi aman. "Dari kewajiban untuk menyiapkan dua minggu ke depan, kami sekarang bisa menyediakan stok hingga dua bulan ke depan," ujarnya.

Aas menyebutkan, saat ini perseroan memiliki stok pupuk urea mencapai 544 ribu ton dari kewajiban 147 ribu ton, NPK 316 ribu ton dari kewajiban 82 ribu ton, SP36 126 ribu ton dari kewajiban 29 ribu ton, ZA 110 ribu ton dari kewajiban 43 ribu ton, dan organik 61 ribu dari kewajiban 37 ribu ton.

Sementara, pemerintah tengah menyiapkan skema Kartu Tani untuk menyalurkan subsidi pupuk dari pemerintah kepada petani. Alasan penyaluran melalui perbankan adalah belum ada pendataan petani yang komprehensif.

"Belum ada lembaga yang bisa mengumpulkan data petani yang lengkap sehingga Kementerian Keuangan menginisiasi lewat perbankan," kata Deputi Bidang Industri Agro dn Farmasi Kementerian BUMN Wahyu Kuncoro pada kesempatan yang sama.

Perbankan memiliki data penyaluran petani melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan tersimpan dengan lengkap. Sehingga, Wahyu menjelaskan, pemerintah bisa melakukan klarifikasi data lewat sistem yang dimiliki perbankan.

Nantinya, penerima Kartu Tani akan menerima sebuah kartu dari perbankan yang bekerja sama dengan tiga bank BUMN, yaitu BRI (wilayah Banten, Yogyakarta dan Jawa Tengah), Bank Mandiri (Jawa Barat), dan BNI (Jawa Timur). Tujuannya untuk meminimalisir penyalahgunaan subsidi pupuk dan untuk memantau penyerapan dan distribusi pupuk.

Reporter: Michael Reily
Editor: Pingit Aria

Video Pilihan

Artikel Terkait