BPJS Kesehatan Siapkan Data Prioritas Penerima Vaksin Covid-19
Pemerintah tengah mempersiapkan vaksinasi Covid-19. Selain terkait dengan penyediaan vaksin, target prioritas penerima vaksin juga tengah disusun. Salah satu kelompok dalam daftar prioritas penerima vaksin Covid-19 itu adalah peserta BPJS Kesehatan.
Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris menyatakan kesiapan BPJS Kesehatan mendukung terbentuknya data prioritas penerima vaksin Covid-19. Timnya telah menerima audiensi Tim Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 Dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN) guna membahas hal tersebut.
"BPJS Kesehatan telah menerima surat dari Ketua Pelaksana PCPEN, dan sudah dilakukan pertemuan tindak lanjut dengan tim teknis untuk menginventarisasi data-data apa saja yang dibutuhkan oleh Tim Pelaksana Komite PCPEN. Kami siap mendukung," ujar Fachmi Idris dalam audiensi dengan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Andika Perkasa dan Wakil Kepala Kepolisian RI Komjen Pol. Gatot Eddy Pramono, Rabu (30/9).
Fachmi mengatakan bahwa data yang dikelola oleh BPJS Kesehatan dapat mendukung Tim Pelaksana Komite PCPEN dalam menentukan kriteria penerima vaksin Covid-19 yang ditetapkan pemerintah.
Pernyataan Fachmi itu merespons harapan dari Jenderal TNI Andika Perkasa selaku Wakil Ketua I Tim Pelaksana Komite PCPEN yang ingin menggunakan data BPJS Kesehatan untuk Menyusun data penerima prioritas vaksin Covid-19.
Data penerima prioritas dibutuhkan karena ketersediaan vaksin yang bertahap. Dengan demikian, tidak serta merta semua penduduk dapat mengakses vaksin tersebut dalam waktu yang bersamaan. Diperlukan daftar prioritas penerima berdasarkan asas manfaat, kemanusiaan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
"Data BPJS Kesehatan adalah salah satu ujung tombak. Tim juga akan membantu untuk memverifikasi data yang masih memerlukan validasi sebelum vaksin tersebut sudah tersedia," ujar Andika.
Hal senada dikatakan oleh Wakil Kepala Kepolisian RI Komjen Pol. Gatot Eddy Pramono selaku Wakil Ketua II Tim Pelaksana Komite PCPEN, yang mengatakan pihaknya akan siap memberikan dukungan administratif mengingat data yang akan dikelola juga termasuk data-data pribadi peserta.
"Kami ingin percepatan, Presiden sudah menginstruksikan untuk segera menyusun protokol pemberian vaksin. Termasuk ketersediaan data penerima. Makin cepat dapat dari BPJS Kesehatan akan makin baik kami membangun data tersebut," ujar Gatot.
Sampai dengan 1 September 2020, jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) telah mencapai 222.394.480 jiwa atau 83,2% dari total penduduk Indonesia.
Dalam memberikan pelayanan kesehatan, BPJS Kesehatan telah bekerja sama dengan 22.934 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang mencakup Puskesmas, dokter praktik perorangan, klinik, rumah sakit kelas D pratama, dan dokter gigi. BPJS Kesehatan juga telah bekerja sama dengan 2.552 rumah sakit dan klinik utama.
