Upaya Israel Pindahkan Warga Palestina dari Gaza
Dokumen proposal pemerintah Israel untuk memindahkan jutaan warga Palestina di Gaza ke Semenanjung Sinai di Mesir, bocor. Dokumen tersebut dibuat pada 13 Oktober atau enam hari setelah Hamas melakukan penyerangan pertama kali ke Israel pada 7 Oktober.
Dalam dokumen bertanggal 13 Oktober 2023 itu, Menteri Intelijen Israel Gila Gamliel mengusulkan pemindahan 2,3 juta penduduk Gaza ke Semenanjung Sinai. Meski saat itu dokumen tersebut belum terungkap, militer Israel memang sudah menyerukan semua warga sipil di Kota Gaza, agar pindah ke selatan Jalur Gaza dalam waktu 24 jam. Peringatan itu disampaikan pada saat militer Israel mengumpulkan tank-tank miliknya menjelang invasi jalur darat.
Rencana Israel pindahkan warga Palestina dari Gaza ini dilakukan dalam tiga tahap. Pertama, pembentukan kota-kota tenda di Sinai. Kedua, pembentukan koridor kemanusiaan yang memungkinkan warga Palestina melarikan diri, diikuti pembangunan kota-kota di Sinai utara.
Ketiga, Israel akan menetapkan tanah tak bertuan beberapa kilometer jauhnya di dalam wilayah Mesir untuk memastikan bahwa warga Palestina tidak dapat kembali. Laporan yang disusun Gamliel ini juga menyerukan kerja sama antara Israel, negara-negara Arab, dan Eropa untuk juga menerima pengungsi Palestina.
Gamliel mengatakan hasil terbaik setelah perang dengan Hamas saat ini, yang akan memberikan hasil positif dan strategis jangka panjang bagi Israel adalah dengan memindahkan warga Palestina di Gaza ke Semenanjung Sinai. Media Israel, Ynetnews, mengutip pejabat Mesir, mengungkapkan Israel telah mengajukan sejumlah inisiatif untuk membujuk Mesir agar menerima pengungsi Palestina.
Salah satu usulan tersebut termasuk menghapus sebagian besar utang Mesir melalui Bank Dunia. Tidak jelas bagaimana teknis dan pengaruh Israel terhadap Bank Dunia hingga dapat menghapuskan sebagian utang internasional Mesir.
Terkait dokumen proposal yang bocor ini, Presiden Palestina Mahmoud Abbas melalui juru bicaranya, Nabil Abu Rudeineh, menolak. Palestina merasa pemindahan ini seperti yang terjadi pada peristiwa 1948.
“Kami menentang pemindahan ke tempat mana pun, dalam bentuk apa pun, dan kami menganggapnya sebagai garis merah yang tidak akan kami izinkan untuk dilintasi. Apa yang terjadi pada tahun 1948 tidak boleh terjadi lagi,” kata Nabil Abu Rudeineh, seperti dilansir AP (31/10).
